Komisi I DPR RI Rapat Tertutup di Hotel Mewah Bahas Revisi UU TNI, KontraS Geruduk dan Tuntut Begini....

INDONESIAKININEWS.COM -  Tiga perwakilan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menggeruduk rapat tertutup Komisi I DPR ya...

INDONESIAKININEWS.COM - Tiga perwakilan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menggeruduk rapat tertutup Komisi I DPR yang sedang membahas revisi UU TNI di Hotel Fairmont Jakarta, Sabtu (15/3/2025). Mereka menerobos masuk ruang pertemuan Ruby, tempat rapat berlangsung.

"Kami menuntut agar proses pembahasan RUU TNI ini dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi, ini diadakan tertutup bapak-ibu," teriak Wakil Koordinator KontraS, Andri Yunus, memimpin aksi.

Saat Andri menyampaikan orasi terlihat sekelompok pengaman menarik dan kemudian menutup ruang rapat. Penjagaan yang tadinya cenderung longgar, mulai dalam kondisi siaga.

Tidak berhenti sampai di situ, Andri melanjutkan orasinya depan pintu Ruby 1, bagian depan ruang rapat, yang sudah tertutup rapat.

"Bapak ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati, tapi justru mengkhianati rakyat, hentikan pembahasan RUU TNI. Hentikan, hentikan bapak-ibu. Kami meminta agar dihentikan karena prosesnya dilakukan secara diam-diam dan tertutup," ucap Andri dengan suara lantang.

Salah satu peserta aksi juga ada yang berusaha menggedor pintu yang tertutup meski mulai dihalangi petugas. Teriakan "Tolak RUU TNI, Tolak Dwifungsi Abri, kembalikan TNI ke barak," . Kemudian dilanjutkan tiga orang perwakilan koalisi itu. Tidak ada pihak peserta rapat yang menanggapi aksi tersebut.

Suara samar-samar dari dalam ruang sidang mengindikasikan rapat masih berlanjut. Sekilas terlihat beberapa wajah para peserta rapat terkejut.

Andri kemudian memberikan keterangan kepada wartawan yang hadir, kalau Koalisi Reformasi Sektor Keamanan merasakan kejanggalan, lantaran proses pembahasan RUU TNI yang dilakukan sangat tertutup.

"Selain bertolak belakang dengan kebijakan negara mengenai efisiensi juga terkait pasal dan substansinya, itu jauh dari upaya semangat menghapus dwifungsi militer dan jauh dari semangat reformasi sektor keamanan di indonesia" ujar Andri.

Dia juga menyebut, sebelumnya koalisi telah mengirimkan surat terbuka untuk memberikan masukkan kepada komisi I DPR, sekaligus meminta untuk menunda proses pembahasan RUU TNI.

"Tuntutan kami jelas, untuk menghentikan segala proses. Jangan dilanjutkan, jangan terburu-buru, karena itu menunjukkan baik pemerintah maupun DPR, tidak mendengarkan aspirasi rakyat," tuturnya menutup aksi.

Kemudian, tiga orang perwakilan koalisi yang melakukan aksi dikawal keluar dari ruang dan gedung. Sementara itu, Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, membantah narasi pembahasan dilakukan cepat-cepat mengejar target pengesahan pekan depan.

"Kalau saya yang tidak pake target. Tetapi kalau memang hari ini selesai dan saya anggap dan kita semua sepakat sudah lebih dari cukup dan baik, Ya kenapa tidak?" kata Utut.

Terkait dengan adanya penolakan dari organisasi masyarakat, Utut mewajarkan adanya pihak yang kontra. Namun tetap beranggapan hal tersebut bisa disampaikan sesuai jalurnya. Hal itu disampaikan Utut sekitar 30 menit sebelum aksi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan berlangsung.

"Ya boleh, kontras enggak setuju. Kita undang dia enggak mau, karena merasa akan jadi stempel saja bahasanya. Mereka menilai yang lebih dibutuhkan sekarang undang-undang yang berhubungan dengan peradilan militer atau pidana," tutur Utut.


Sumber: Tirto.id