INDONESIAKININEWS.COM - Usulan agar pejabat negara lebih sering menggunakan transportasi umum kembali mencuat. Masyarakat Transportasi Indo...
INDONESIAKININEWS.COM - Usulan agar pejabat negara lebih sering menggunakan transportasi umum kembali mencuat. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendorong pembatasan penggunaan patwal, kecuali untuk presiden dan wakil presiden, agar pejabat lebih merasakan langsung kondisi transportasi publik dan kemacetan yang dihadapi masyarakat.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI, Djoko Setijowarno, menyarankan agar pejabat negara, minimal seminggu sekali, menggunakan angkutan umum dan berbaur dengan masyarakat. "Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu, bercampur dengan masyarakat umum akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat," ujarnya.
Djoko juga mengusulkan agar layanan patwal dialihkan untuk angkutan umum, mengingat cakupan layanan transportasi publik di Jakarta sudah mencapai 89,5 persen wilayah, setara dengan kota-kota besar dunia. Ia menambahkan, hampir semua perumahan dan permukiman di Jakarta telah terjangkau angkutan umum, dengan jarak setiap hunian sekitar 500 meter dari halte.
Respon Pejabat: Dari LRT hingga Kenangan Angkot
Menanggapi usulan tersebut, beberapa pejabat memberikan tanggapan beragam. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, mengaku sudah pernah menggunakan LRT untuk berangkat kerja. "Iya kalau LRT kita sudah, kan di Cibubur ke kantor juga lebih dekat jadinya," ujarnya.
Berbeda dengan Christina, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, justru lebih memilih sepeda motor atau berjalan kaki. "Sebetulnya kalau tujuannya malah untuk itu, sekali-kali naik sepeda motor, saya malah lebih setuju. Kenapa? Bisa lebih cepat naik sepeda motor," ungkapnya.
Sementara itu, Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memiliki pengalaman unik. Ia mengaku pernah menjadi kondektur dan sopir angkot semasa SMA. "Tolong kasih tahu kepada pengamat itu, kalau menteri saya, Bahlil, jangan ajarin saya naik angkutan umum. Karena saya kondektur angkot 3 tahun di terminal. Jadi sopir angkot 2 tahun waktu sekolah SMA. Kuliah juga bawa angkot," ujarnya. Bahlil pun menyatakan siap menjelaskan bagaimana cara naik angkot yang benar.
Tantangan dan Solusi Transportasi Publik
Usulan MTI ini menjadi sorotan penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem transportasi publik di Indonesia. Keterjangkauan, kenyamanan, dan keandalan transportasi umum menjadi kunci untuk mendorong masyarakat, termasuk para pejabat, untuk beralih dari kendaraan pribadi.
Sumber: Kompas.com
Keyword Utama: Transportasi Umum, Pejabat, MTI, Patwal, LRT, Angkot
Meta Keyword: Transportasi Publik, Jakarta, Kemacetan, Djoko Setijowarno, Christina Aryani, Nusron Wahid, Bahlil Lahadalia, Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, Kementerian P2MI
