Ahok Dituding Terlibat Kasus Korupsi Pertamax Oplosan, Begini Jawaban Politisi PDIP

INDONESIAKININEWS.COM -  Nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali menjadi sorotan publik setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan...

INDONESIAKININEWS.COM - Nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali menjadi sorotan publik setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan kemungkinan memeriksa mantan Komisaris Utama PT Pertamina itu terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Kasus ini telah merugikan negara hingga Rp968,5 triliun.

Ahok, yang saat ini menjabat sebagai politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), disebut-sebut berpotensi dimintai keterangan oleh penyidik Kejagung. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar, menegaskan bahwa semua pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut akan diperiksa.

"Siapapun yang terlibat dalam perkara ini, baik berdasarkan keterangan saksi maupun dokumen atau alat bukti lainnya, pasti akan dipanggil untuk dimintai keterangan," ujar Qohar dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Ahok Siap Kooperatif

Menanggapi hal tersebut, politikus PDIP Mohammad Guntur Romli mengatakan bahwa Ahok menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan jika dipanggil oleh Kejagung.

"Pak Ahok sudah memberikan komentar bahwa beliau sangat senang kalau dipanggil oleh kejaksaan untuk memberikan keterangan dan penjelasan," kata Guntur saat dihubungi, Jumat (28/2/2025).

Namun, Guntur juga menyoroti adanya upaya penggiringan opini yang menyudutkan Ahok dan PDIP, terutama di media sosial. Menurutnya, isu ini sengaja digunakan untuk menyerang reputasi Ahok dan partainya.

"Tetapi kami menangkap ada upaya penggiringan opini, khususnya di medsos, yang berusaha menyerang Pak Ahok dan PDIP dengan isu ini," ucap Guntur.

Guntur juga mempertanyakan mengapa opini publik lebih banyak diarahkan kepada Ahok dan PDIP, padahal Patra Niaga memiliki struktur komisaris dan direksi yang terpisah dari Pertamina. "Bahkan, ada komisaris yang istri dari Tim Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Tetapi kok mau diarahkan ke Pak Ahok dan PDIP?" tambahnya.

Dia berharap Kejagung dapat mengusut kasus ini secara profesional dan transparan tanpa ada intervensi politik. "Kami berharap kasus ini benar-benar diberantas dan diungkap sebagai kasus hukum, jangan dibelokkan jadi alat politisasi," tegas Guntur.

Sembilan Tersangka Terjerat Korupsi Pertamina

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka yang terlibat dalam praktik korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Patra Niaga. Dua di antaranya adalah Maya Kusmaya (MK), Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, serta Edward Corne (EC), VP Trading Operations.

Para tersangka diduga melakukan manipulasi pengadaan bahan bakar minyak (BBM) dengan cara mengoplos Pertamax (RON 92) dengan Pertalite (RON 90) atau minyak dengan kualitas lebih rendah. Akibatnya, negara mengalami kerugian besar karena pembayaran impor dilakukan dengan harga tinggi meskipun kualitas barang tidak sesuai.

Berikut daftar lengkap sembilan tersangka:

1. Riva Siahaan (RS) – Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
2. Sani Dinar Saifuddin (SDS) – Direktur Feedstock And Product Optimization PT Pertamina International
3. Yoki Firnandi (YF) – Direktur Utama PT Pertamina International Shipping
4. Agus Purwono (AP) – Vice President (VP) Feedstock Management PT Kilang Pertamina International
5. Muhammad Kerry Adrianto Riza (MKAR) – Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa
6. Dimas Werhaspati (DW) – Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim
7. Gading Ramadhan Joedo (GRJ) – Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak
8. Maya Kusmaya (MK) – Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga
9. Edward Corne (EC) – VP Trading Operations

Selain praktik pengoplosan BBM, para tersangka juga terlibat dalam mark-up kontrak shipping yang membuat perusahaan membayar fee sebesar 13–15 persen secara melawan hukum. Fee tersebut diberikan kepada tersangka MKAR dan DW.

Awal Terungkapnya Kasus Mega Korupsi

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Sirega, menjelaskan bahwa kasus ini terungkap berawal dari laporan masyarakat terkait kualitas BBM jenis Pertamax yang dianggap buruk di beberapa daerah, seperti Papua dan Palembang.

"Laporan masyarakat tentang kandungan minyak yang jelek menjadi awal temuan kami. Setelah dilakukan pengamatan lanjutan, ternyata ada indikasi korupsi yang merugikan negara," ungkap Harli, Kamis (27/2/2025).

Temuan tersebut kemudian dikaitkan dengan beban subsidi pemerintah yang dinilai tidak wajar. "Ada sindikasi yang dilakukan para tersangka sehingga negara harus menanggung beban kompensasi dan subsidi yang begitu besar," tambah Harli.

Harapan untuk Penyidikan Profesional

Kasus ini menjadi sorotan nasional karena nilainya yang fantastis, yakni mencapai Rp968,5 triliun. Publik berharap Kejagung dapat mengusut tuntas kasus ini tanpa tebang pilih. Sementara itu, PDIP meminta agar tidak ada penggiringan opini yang menyudutkan pihak tertentu.

"Kami mendukung penuh proses hukum asalkan dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi politik," tutup Guntur Romli.