INDONESIAKININEWS.COM - Setelah resmi pensiun sebagai Presiden RI ke-7 pada 20 Oktober 2024, Joko Widodo alias Jokowi terus menjadi sorotan...
INDONESIAKININEWS.COM - Setelah resmi pensiun sebagai Presiden RI ke-7 pada 20 Oktober 2024, Joko Widodo alias Jokowi terus menjadi sorotan. Berbeda dengan mantan presiden sebelumnya yang bisa menikmati masa pensiun dengan tenang, Jokowi justru dihadapkan pada berbagai cibiran dan tuntutan. Salah satu pemicunya adalah masuknya nama Jokowi dalam daftar nominasi orang yang dinilai berkontribusi memperburuk kejahatan terorganisir dan korupsi oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Tidak hanya itu, Jokowi juga disebut-sebut dalam laporan dugaan korupsi proyek strategis nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Laporan tersebut diajukan oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad bersama Koalisi Masyarakat Sipil ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 31 Januari 2025. Selain Jokowi, nama Sugianto Kusuma alias Aguan, bos besar Agung Sedayu Group, juga disebut dalam laporan tersebut.
Tulisan "Adili Jokowi" Menghiasi Sudut Kota Medan
Menanggapi isu tersebut, muncul aksi protes berupa tulisan "Adili Jokowi" di berbagai sudut Kota Medan, Sumatra Utara. Tulisan tersebut terlihat di sejumlah lokasi strategis, seperti Jalan Jamin Ginting (di bawah flyover), Jalan Ngumban Surbakti, Jalan Setia Budi, Jalan William Iskandar, dan Jalan Sutrisno. Tulisan yang dibuat menggunakan pilox hitam itu pertama kali terlihat pada Sabtu, 1 Februari 2025.
Meski demikian, tidak diketahui secara pasti siapa yang membuat tulisan tersebut dan apa motif di baliknya. Salah seorang warga di Jalan Jamin Ginting mengaku tidak tahu siapa yang membuat tulisan tersebut. "Tidak tahu siapa yang buat di sini," ujarnya.
Ekspresi Kritis Masyarakat
Pengamat politik dari Universitas Sumatra Utara, Indra Fauzan, menilai tulisan tersebut merupakan bentuk ekspresi kritis masyarakat terhadap isu-isu terkini, terutama terkait nominasi Jokowi sebagai salah satu presiden terkorup versi OCCRP. Menurutnya, hal ini juga tidak lepas dari polemik proyek strategis nasional di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
"Saya melihat hal tersebut sebagai bentuk ekspresi. Sebagian masyarakat merespons isu-isu terkini, terutama bagaimana nama Pak Jokowi selalu disebut-sebut dalam berbagai kasus, termasuk kebijakan selama masa kepemimpinannya. Puncaknya adalah hasil dari OCCRP yang menempatkan beliau sebagai finalis," kata Indra.
Indra juga menambahkan bahwa Medan dipilih sebagai lokasi tulisan tersebut karena merupakan kediaman salah satu keluarga Jokowi. "Ini sebagai bentuk ekspresi dari sebagian masyarakat yang kritis. Medan dipilih karena di sini ada menantu beliau yang sedang memimpin," ujarnya.
KPK Mulai Analisis Laporan Dugaan Korupsi PSN PIK 2
Sementara itu, KPK telah menerima laporan dugaan korupsi proyek strategis nasional (PSN) PIK 2 dari mantan pimpinan KPK, Abraham Samad dan Muhammad Jasin. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan bahwa laporan tersebut akan dianalisis lebih lanjut untuk memverifikasi ada tidaknya unsur tindak pidana korupsi.
"KPK menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas laporan ini. Informasi awal yang disampaikan akan menjadi pengayaan bagi kami. Selanjutnya, kami akan melakukan verifikasi dan analisis untuk menentukan ada tidaknya unsur tindak pidana korupsi," jelas Tessa.
Abraham Samad dalam laporannya menduga kuat adanya praktik korupsi dalam penetapan PIK 2 sebagai proyek strategis nasional. Ia juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang diduga melibatkan praktik suap-menyuap. "KPK punya kewenangan untuk memeriksa penyelenggara negara, baik di tingkat daerah maupun pusat," tegas Abraham.
Preseden Buruk bagi Indonesia
Masuknya nama Jokowi dalam daftar nominasi presiden terkorup versi OCCRP dinilai menimbulkan preseden buruk bagi Indonesia. Hal ini memicu berbagai reaksi, termasuk aksi protes seperti tulisan "Adili Jokowi" di Medan dan sejumlah lokasi di Jakarta. Masyarakat menuntut transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang melibatkan nama besar seperti Jokowi.
KPK diharapkan dapat bekerja secara independen dan profesional untuk mengusut tuntas dugaan korupsi ini. Dukungan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antikorupsi menjadi kunci penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. (Wartakotalive)
