INDONESIAKININEWS.COM - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah memberikan perintah langsung untuk pencabutan dan penyegelan p...
INDONESIAKININEWS.COM - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah memberikan perintah langsung untuk pencabutan dan penyegelan pagar laut sepanjang 30 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang. Informasi ini disampaikan oleh Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, melalui Kompas.com pada Rabu, 15 Januari 2025.
Mengenai perintah tersebut, Presiden sudah setuju untuk penyegelan dan pencabutan pagar laut tersebut," kata Muzani.
Selain itu, Prabowo juga memerintahkan agar pembangunan pagar laut ini diusut lebih lanjut.
Ketika ditanya apakah pembangunan pagar laut ini berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Muzani menegaskan bahwa pengetahuannya terbatas sebagai Ketua MPR.
Saya tidak memiliki informasi lebih lanjut mengenai hubungan antara pagar laut dan PIK 2," kata Muzani.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah memastikan bahwa pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten, tidak termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Proyek Strategis Nasional di kawasan tersebut hanya mencakup kawasan mangrove, dan pembangunan pagar laut tidak termasuk dalam PSN maupun kawasan PIK 2," kata Airlangga.
Teka-teki mengenai siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 kilometer di perairan Tangerang hingga kini belum terjawab. Beredar kabar bahwa sosok artis terkenal diduga sebagai dalang pembangunan tersebut, namun identitasnya belum diketahui.
Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun, menduga bahwa jika benar artis tersebut menjadi pemilik pagar laut, maka dia pasti dekat dengan kekuasaan dan memiliki bisnis.
Kita bisa membayangkan jika clue-nya adalah selebriti yang lagi booming dan berbisnis, maka harus tambah yang dekat dengan kekuasaan," kata Refly Harun.
Refly merasa miris jika artis tersebut memang menjadi pemilik pagar laut, karena menurutnya tidak ada siapa pun yang bisa membeli laut.
Kalau ini tidak dilakukan oleh pemerintah, tapi dilakukan oleh selebriti, dia bisa memiliki laut, padahal tidak ada orang yang paling kaya di Republik Indonesia ini pun yang bisa membeli laut," kata Refly.
Seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru menyebutkan bahwa sosok artis Tanah Air diduga menjadi pemilik pagar laut tersebut.
Sepengetahuan bapak, siapa sih dalangnya?" tanya wartawan.
Wah semua juga tahu itu, anak kecil juga tahu dalangnya, siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming," jawab Heru.
Heru menegaskan bahwa tidak ada pemberitahuan dari pemerintah daerah tentang pembangunan pagar laut tersebut.
Kalau memang buat budidaya di laut, itu ada spek masing-masing, misalnya budidaya kerapu ada panjang lebar tinggi, budidaya kerang hijau rancangannya bukan begitu," kata Heru.
Heru mengaku syok saat mengetahui adanya pemasangan pagar laut tersebut.
Kalau memang buat budidaya masyarakat, saya rasa jauh dari harapan masyarakat," tambahnya.
Sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut.
(Harusnya) awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar, kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih masyarakat, kita mau bikin pagar, biar ada hasilnya pemberdayaannya, paling tidak kan ada masukan, itu salah besar," kata Heru.
Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru mengatakan bahwa bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari.
Kalau menurut taksiran upah si kalau standar pekerja Tangerang Utara ini sekitar Rp100-125 ribu perhari," kata Heru.
Dengan adanya kejadian ini, Heru berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera mencabut pagar laut tersebut.
Harapan saya sih simpel, cabut lagi seperti semula. Ngapain ditunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi ditunda, nanti masuk angin lagi enggak jadi lagi," kata Heru.
Kegiatan itu bukan 1-2 bulan, 5 bulan mah udah ada. Bukannya enggak tahu, saya pernah dari awal dia survey ke sini, pernah sidak, tapi kok enggak ada tindak lanjutnya," pinta Heru.
Yang masangnya siapa? dia yang cabut, jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi yang nyabut. Apalagi sampai TNI Polri yang nyabut, malu-maluin. Kalah berarti sama perusahaan swasta, negara kalah sama perusahaan swasta," sambungnya.
Sumber: Tribunnews.com
Sumber: Tribunnews.com
