INDONESIAKININEWS.COM - Petinggi Demokrat meradang gara-gara Luhut sebut pernyataan AHY soal koalisi Anies Baswedan kampungan. Wasekjend DP...
INDONESIAKININEWS.COM - Petinggi Demokrat meradang gara-gara Luhut sebut pernyataan AHY soal koalisi Anies Baswedan kampungan.
Wasekjend DPP Demokrat, Jansen Sitindaon kecewa dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kampungan.
Dirinya pun melayangkan protes keras atas pernyataan Luhut lewat status twitternya @jansen_jsp pada Jumat (22/7/2023) malam.
Dalam postingannya, Jansen menyampaikan delapan poin terkait pernyatan Luhut yang menyebut AHY kampungan.
Baca juga: Hasil Survei Capres 2024 dan Sikap Partai Demokrat Bila AHY Tak jadi Cawapres Anies Baswedan
Menurutnya, bukan AHY yang kampungan, melainkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) saat ini.
Jansen pun membandingkan prestasi ketika era Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Jokowi.
Ketika Partai Demokrat berkuasa, SBY katanya mampu membawa Indonesia masuk dalam G20.
Pencapaian itu kemudian menghantarkan Indonesia dipilih menjadi Presidensi G20, mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022.
"Kalau kami, 10 tahun pemerintahan kami berhasil membawa Indonesia ini masuk ke G-20, yg kalian bangga-banggakan kemarin," tulis Jansen.
Selain itu, Jansen pun membandingkan soal pertumbuhan ekonomi era SBY dan Jokowi saat ini.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi era SBY jauh melesat dibandingkan Indonesia era Jokowi.
"Pertumbuhan ekonomi dimasa kami tinggi yg belum berhasil kalian kalahkan sekalipun. PDB bangsa ini kami bawa pertama kali tembus ke angka diatas 10.000 Triliun," ungkap Jansen.
"APBN Negara ini kami buat naik sampai 4 kali lipat (jadi ribuan triliun), itu yg kemudian kalian warisi dll. Jadi tidak mungkin kami kampungan dgn prestasi begini," bebernya.
Selain pertumbuhan ekonomi, Jansen juga mengungkit soal utang negara era Jokowi yang naik hingga berkali lipat dibandingkan era kepemimpinan SBY.
Begitu juga soal janji Jokowi ketika masa kampanye Pemilu yang menurutnya akan gagal hingga akhir tahun 2023 mendatang.
"Tapi kalau pemerintahan yg anda ada didalamnya ini, jelas menurut kami kampungan pak LBP. Utang yg terus kalian buat naik sampai berkali-kali lipat," ungkap Jansen.
"Janji pertumbuhan ekonomi kalian di pemilu, sama sekali tidak pernah terbukti. Jangankan 7 porsen, menyentuh rata-rata 6 porsen sajapun sampai akhir pemerintahan ini kelihatannya akan gagal tercapai," jelasnya.
Tak hanya soal dosa Jokowi, Jansen dalam postingannya juga membeberkan soal sikap Luhut.
Termasuk soal aksi begal Partai Demokrat yang dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Moeldoko.
Jansen menyarankan Luhut untuk tidak ikut campur dalam dunia politik.
Alasannya karena Luhut harus fokus mengurusi sektor investasi yang menurutnya masih kampungan.
"Saya menghormati anda sebagai senior dibangsa ini dan yg dituakan di tanah Batak, namun tidak tepat menurut saya kata anda ini utk Ketua Umum kami mas AHY," tulis Jansen.
"Lebih baik karena anda juga bukan Menko yg mengurusi soal politik dan hukum di negara ini, harusnya tidak usah ikut campur soal ini. Fokus saja anda soal investasi, tesla dll yg jadi bidang anda. Dimana banyak juga hasilnya yg terasa kampungan," tegasnya.
Dalam postingannya, Jansen juga menyampaikan desakan untuk resuffle Moeldoko dari Kabinet Indonesia Maju.
"Soal Muldoko ini, kami sejak awal sudah meminta ke pak @jokowi utk mereshuffle Muldoko. Termasuk saya pribadi selaku kader dan pengurus Demokrat dalam banyak kesempatan tidak pernah jemu meminta itu," ungkap Jansen.
"Agar pemerintah termasuk Presiden terhindar dari tuduhan macem2. Namun faktanya sampai saat ini dia terus dipertahankan," jelasnya.
Berikut postingan lengkap Jansen Sitindaon lewat twitternya @jansen_jsp pada Jumat (22/7/2023) malam:
Yth pak LBP:
1) Saya menghormati anda sebagai senior dibangsa ini dan yg dituakan di tanah Batak, namun tidak tepat menurut saya kata anda ini utk Ketua Umum kami mas AHY.
Saya pribadi dan kami kader @PDemokrat - yg selama bbrp tahun ini berjuang mempertahankan partai kami dari rongrongan Muldoko - sangat terganggu dgn kata-kata anda ini.
Lebih baik karena anda juga bukan Menko yg mengurusi soal politik dan hukum di negara ini, harusnya tidak usah ikut campur soal ini.
Fokus saja anda soal investasi, tesla dll yg jadi bidang anda.
Dimana banyak juga hasilnya yg terasa kampungan;
2) Soal Muldoko ini, kami sejak awal sudah meminta ke pak @jokowi utk mereshuffle Muldoko.
Termasuk saya pribadi selaku kader dan pengurus Demokrat dalam banyak kesempatan tidak pernah jemu meminta itu.
Agar pemerintah termasuk Presiden terhindar dari tuduhan macem2.
Namun faktanya sampai saat ini dia terus dipertahankan;
3) Dengan terus membiarkan begal, copet atau istilah lainnya yg bermakna tidak punya hak berdasarkan UU Parpol terus bekerja di kabinet, pemerintahan inilah yg sesungguhnya kampungan.
Dalam rangkaian yg terkait perkara ini, sudah hampir 17 kali Muldoko cs kalah bahkan sampai tingkat kasasi.
Dgn fakta ini, bukannya mata dibuka namun dia terus dipertahankan dan dilakukan pembiaran;
4) Utk pak LBP: harusnya karena anda teman Muldoko juga di kabinet dan sering bertemu, tinggal anda ajukan saja sebenarnya sebuh pertanyaan paling dasar ke dia: punya KTA Demokrat tidak kau Mul?
Jelas jawabnya tidak!!
Kalau dia tidak punya KTA dan jadi kader Demokrat pun tidak pernah, terus apa dasar dia terus mengingini jadi Ketum Demokrat?
Pengganggu namanya ini.
Begal kalau istilah skrg.
Mengingini sesuatu padahal dia sama sekali tidak punya hak atas itu.
Baca juga: Ingatkan Sumpah Jabatan, Ganjar Heran Ada yang Soal IKN Nusantara, Sorot Anies-AHY?
5) Kalau dia berhasil ambil Demokrat, bukan hanya Anies atau siapapun yg diusung Demokrat jadi Capres terjegal, termasuk saya sendiripun terjegal pak LBP! di Pemilu legislatif.
Krn Ketua Umum Demokrat jadi dia.
6) Jadi atas dasar tersebut, menurut saya: bukan kami Demokrat atau mas AHY yg kampungan.
Tapi anda dan pemerintahan yg didalamnya ada Muldoko ini pak LBP.
Krn terus membiarkan orang seperti ini ada di kabinet;
7) Ingat, bukan kami yg mulai pakai istilah kampungan ini tapi anda pak LBP.
Kalau kami, 10 tahun pemerintahan kami berhasil membawa Indonesia ini masuk ke G-20, yg kalian bangga-banggakan kemarin.
Pertumbuhan ekonomi dimasa kami tinggi yg belum berhasil kalian kalahkan sekalipun.
PDB bangsa ini kami bawa pertama kali tembus ke angka diatas 10.000 Triliun.
APBN Negara ini kami buat naik sampai 4 kali lipat (jadi ribuan triliun), itu yg kemudian kalian warisi dll.
Jadi tidak mungkin kami kampungan dgn prestasi begini.
Tapi kalau pemerintahan yg anda ada didalamnya ini, jelas menurut kami kampungan pak LBP.
Utang yg terus kalian buat naik sampai berkali-kali lipat.
Janji pertumbuhan ekonomi kalian di pemilu, sama sekali tidak pernah terbukti.
Jangankan 7 porsen, menyentuh rata-rata 6 porsen sajapun sampai akhir pemerintahan ini kelihatannya akan gagal tercapai.
Kita tunggulah sentuhan terakhir kalian tahun depan utk membuktikan itu.
Kalau memang jago pemerintahan kalian ini, biar tidak kami tuduh kampungan, naikkan juga APBN kita ini dong jadi 4 kali lipat.
Dari yg dulu kami tinggalkan ke kalian yg lebih kurang 1800 Triluanan, kalian buatlah kalau tidak bisa 7200 T, ya jadi 6000 Triliun di akhir pemerintahan 2024 nanti.
Itu baru namanya jago dan tidak kampungan dll.
8) Terakhir, di Medan kemarin begal diminta utk ditembak.
Krn telah sangat meresahkan masyarakat.
Utk begal partai ini kami tidak minta ditembak, sederhana cukup di reshuffle saja.
Biar terhindar juga tuduhan macam2 ke istana.
Krn sama dgn begal motor itu, dia ini telah meresahkan, menjadi contoh buruk, dan mengingini sesuatu yg bukan hak/miliknya.
Kalau yg begini ini terus dipertahankan di Kabinet, kampungan benarlah berarti namanya pemerintahan ini.
Hormatku,
JANSEN SITINDAON
Wasekjend DPP Demokrat
AHY Sebut PK Moeldoko untuk Jegal Anies di Pilpres 2024, Luhut: Kampungan!
Dikutip dari Kompas TV, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak ada niat untuk menjegal bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Menurut dia, tudingan yang dilontarkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait pengajuan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko ke Mahkamah Agung (MA) untuk menjegal Anies adalah kampungan.
"Saya bukan muji-muji presiden. Presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Yudhoyono tadi. Enggak betul sama sekali itu. Saya jamin enggak ada, kampungan itu menurut saya," kata Luhut dalam Program Rosi di KompasTV, Kamis (21/7/2023) malam.
Ia menyebut, Presiden Jokowi merupakan seorang yang demokratis, sehingga tak akan mencampuri proses hukum.
"Kenapa sih kita suka buruk sangka? Presiden itu saya kenal, tidak sama sekali dia mau melakukan itu. Beliau itu tidak pernah mau mencampuri masalah hukum. Menjegal orang seperti tadi dibilang Agus mau dijegal partainya," ujarnya.
Luhut menuding tuduhan yang dilontarkan AHY itu malah sebagai cerminan kalau dia berkuasa akan melakukan hal tersebut.
"Kan enggak mesti Pak Jokowi mencampuri urusan itu semua. Presiden itu sangat-sangat demokratis. Saya kenal, jadi kalau ada yang ngomong seperti itu, dirinya seperti itu. Kalau dia berkuasa akan jegal orang."
"Saya hanya cerita yang saya tahu. Sebagai seorang perwira saya bisa katakan itu. Mau jegal apaan? Ngapain mau dijegal? Untuk apa juga dijegal?" katanya, seperti dilansir WartaKotalive.com di artikel berjudul Luhut Sebut AHY Kampungan, Jansen Sitindaon Ungkit Dosa Jokowi Hingga Bandingkan Prestasi SBY.
Sebelumnya, AHY mengatakan pengajuan PK Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko soal kepemimpinan Partai Demokrat merupakan upaya untuk menjegal Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
AHY merasa gugatan tersebut tak hanya bertujuan untuk mengganggu soliditas Demokrat, tapi juga koalisi pengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Sebab, upaya PK dilakukan kubu Moeldoko pada 3 Maret 2023, satu hari setelah Demokrat resmi mengusung Anies sebagai capres.
Ia mengatakan sudah memperkirakan langkah hukum Moeldoko bakal berlanjut pasca kasasinya ditolak oleh MA pada 29 September 2022.
Sumber: TribunKaltim
Sumber: TribunKaltim
