INDONESIAKININEWS.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak sekali dua kali melempar kritik ke pemerintah yang be...
Berbagai kebijakan penguasa disebut AHY tidak menyejahterakan rakyat. Dia menyoroti soal pembangunan infrastruktur, angka kemiskinan dan pengangguran, hingga tenaga honorer.
AHY juga beberapa kali membandingkan era pemerintahan kini dengan masa kejayaan ayahnya, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahkan, dia pernah menyebut bahwa pemerintah sekarang tak sebaik masa kepemimpinan sang ayah.
Atas sentilan-sentilannya itu, AHY pun kerap menuai sorotan. Pernyataannya dinilai tak cuma untuk mengkritisi penguasa, tetapi juga bermuatan politik.
Kebijakan ugal-ugalan
Dalam pidato terbarunya di acara Pelantikan Pengurus DPC Demokrat Se-Provinsi Jawa Barat, Sabtu (19/11/2022), AHY menyebut bahwa banyak kebijakan aneh pada era pemerintahan saat ini.
Kebijakan itu, menurut dia, tak memikirkan kesejahteraan rakyat. Akibatnya, banyak yang harus menanggung beban berat.
"Banyak kebijakan yang aneh, banyak yang rasanya ugal-ugalan. Kebijakan yang kumaha engke (bagaimana nanti), harusnya engke kumaha (nanti bagaimana)," kata AHY dikutip dari YouTube Partai Demokrat.
"Terserah aja deh pokoknya kita jalan terus, dampaknya rakyat yang tanggung silakan. Masa begitu?" tuturnya.
AHY menyinggung angka kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran di Indonesia yang menurutnya konstan meningkat. Ini diperparah dengan terus meroketnya harga bahan-bahan pokok.
Padahal, menurut AHY, rakyat kecil tidak boleh menjadi korban. Rakyat, kata dia, tidak ingin sesuatu yang muluk-muluk. Mereka hanya butuh makan yang layak, mendapat pekerjaan dan berpenghasilan, menyekolahkan anak, dan memperoleh layanan kesehatan.
"Apa yang terjadi hari ini Bapak Ibu sekalian, Indonesia sedang tidak baik-baik saja," ucap AHY.
"Dan bukan hanya di Jawa Barat, setiap saat kita berkunjung ke berbagai daerah lainnya, setiap berdialog dengan rakyat apa pun profesi maupun elemen masyarakatnya, semua menyampaikan bahwa Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja," lanjut putra sulung SBY itu.
AHY mengatakan, pemerintah seharusnya tidak hanya berupaya mewujudkan kemajuan negara, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan masyarakat.
"Dua-duanya penting dan fundamental. Jangan dipaksakan salah satu dan mengorbankan yang lainnya, kasihan masyarakat kita," kata dia.
Infrastruktur hingga guru honorer
Dalam kesempatan yang sama, AHY juga menyinggung pemerintah saat ini yang menurutnya hanya fokus pada pembangunan infrastruktur.
Menurut AHY, pembangunan infrastruktur memang penting. Namun, tak seharusnya seluruh anggaran negara dipakai untuk program tersebut.
"Kita butuh infrastruktur. Betul? Ya tapi jangan semua uang negara untuk infrastruktur!" kata AHY dengan nada tinggi.
AHY lantas membandingkan dengan program pembangunan infrastruktur pada masa kepemimpinan SBY.
Ketika itu, pemerintahan SBY memiliki Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangun Ekonomi Indonesia (MP3EI). Lewat program tersebut, pemerintah membangun infrastruktur darat, laut, dan udara yang menghubungkan Aceh hingga Papua.
Program itu masih terus dilanjutkan hingga kini meski pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo istilah MP3EI tak lagi digunakan.
AHY mengeklaim, meski saat itu pemerintahan SBY menjalankan program pembangunan infrastruktur, tapi, kebijakan yang pro rakyat tidak dilupakan.
"(Pada era SBY) pelayanan kesehatan semakin baik, pendidikan semakin terjangkau, BPJS ada BLT (bantuan langsung tunai), ada raskin (beras untuk keluarga miskin), ada BOS (bantuan operasional sekolah, ada beasiswa santri. Ke mana itu sekarang? Buat apa uang negara sekarang? Untuk apa?" ujar AHY berapi-api.
AHY mengatakan, infrastruktur memang krusial. Namun, pemerintah tidak boleh melupakan prioritas untuk mengentaskan kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia.
Dia mengatakan, negara semestinya hadir untuk memberikan kesejahteraan buat rakyatnya.
"Jangan serba beton, jangan serba benda fisik, tetapi jiwanya dibangun. Seperti lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya, jangan dibolak-balik," tutur mantan perwira militer itu.
AHY juga menyinggung banyaknya guru honorer saat ini yang tak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut dia, situasi sekarang sangat jomplang dengan era SBY yang mana saat itu banyak sekali pegawai honorer ditetapkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Katanya guru-guru tersebut diharapkan bisa mempersiapkan generasi bangsa ke depan, tapi bagaimana mungkin bisa mereka lakukan itu dengan baik ketika kesejahteraan dan nasibnya tidak menentu, tidak jelas, terombang-ambing," kata AHY lagi.
Tak sekali
Bukan sekali ini saja AHY membandingkan kepemimpinan Presiden Jokowi dengan pemerintahan SBY. Di hadapan ribuan kader yang
