INDONESIAKININEWS.COM - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diketahui resmi diangkat menjadi Komisaris Utama PT P...
INDONESIAKININEWS.COM - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diketahui resmi diangkat menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) pada Senin (25/11/2019) lalu.
Sejak menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) pada November 2019, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah membuat beberapa gebrakan di Internal perusahaan energi pelat merah tersebut.
Gebrakan itu mulai dari kebijakan karyawan biasa bisa jadi petinggi di Pertamina, artinya setiap karyawan punya kesempatan yang sama untuk bisa menduduki posisi strategis di perseroan. Kemudian kebijakan menghapus fasilitas kartu kredit bagi petinggi Pertamina.
Menurutnya, penghapusan kartu kredit dapat menghemat pengeluaran Pertamina, mengingat limit yang diberikan cukup besar. Ia pun mengaku limit kartu kredit yang didapatkannya sebagai komisaris di Pertamina mencapai Rp 30 miliar.
Lalu apa saja sederet gebrakan yang dilakukan Ahok setelah jadi Komisaris Utama Pertamina? Berikut fakta-faktanya yang dikutip dari Kompas.com.
1. Karyawan biasa bisa jadi bos di Pertamina
Ahok mendorong perubahan budaya organisasi secara total di perusahaan migas milik negara tersebut.
Ia mengatakan, reorganisasi dan restrukturisasi akan dilakukan dengan mengedepankan prinsip meritokrasi.
Lewat prinsip itu, kedepannya setiap karyawan di Pertamina punya kesempatan yang sama untuk menjadi petinggi di perusahaan tersebut.
"Kami akan memasuki budaya baru. (Kami) akan membuka kesempatan kepada seluruh insan Pertamina, maka golongan yang PRL-nya (Pertamina Reference Level) di bawah 15 pun berhak mengikuti tes menduduki posisi sampai SVP (Senior Vice President)," ujar Ahok dikutip dari video di YouTube Pertamina pada Kamis (16/7/2020) lalu.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut berharap, dengan perusahaan tersebut, maka Pertamina nantinya bisa dipimpin oleh orang dalam yang memang sebelumnya sudah berkarir di perusahaan itu sedari awal. Menurutnya, budaya baru ini nantinya bisa diikuti oleh BUMN lainnya.
"Harapan kami ke depan nanti Dirut Pertamina pun tidak perlu lagi dari BUMN lain, tapi bisa dari insan Pertamina yang mendudukinya dan yang sudah selesai pun bisa menduduki posisi komisaris. Kalau Pertamina jadi role model, maka seluruh bisnis BUMN bisa seperti itu," kata Ahok.
2. Tingkatkan transparansi di Pertamina
Setelah menjabat sebagai pengawas Pertamina, Ahok mendorong transparansi bisnis di perusahaan tersebut. Salah satunya dengan memberikan akses Informasi operasional melalui website resmi perseroan.
Hal itu disampaikannya lewat akun resmi twitternya @basuki_btp pada Rabu, 12 Februari 2020 lalu. Ia berharap bahwa masukan dan saran bisa diberikan oleh masyarakat demi pelayanan Pertamina ke publik.
"Mulai hari ini, akses Informasi operasional PT Pertamina (Persero) terkait pengadaan Crude, LPG dan BBM termasuk status kapal charter sudah dapat diakses melalui website resmi perseroan di Pertamina," tulisnya.
"Dengan keterbukaan informasi ini kami berharap mendapatkan masukan dan saran terbaik dari publik.Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengadaan tersebut, dapat menghubungi Contact @pertamina 1500 000," imbuh Ahok.
3. Kritik utang dan gaji petinggi Pertamina
Ahok secara blak-blakan sempat berbicara soal buruknya tata kelola di Pertamina, mulai dari gaji besar pejabat nonjob Pertamina, utang perusahaan yang membengkak, hingga masalah penunjukan direksi dan komisaris.
Ia mengaku sering geleng-geleng kepala dengan berbagai kebijakan direksi Pertamina. Keputusan bisnis Pertamina sering kali tak masuk akal dalam kalkulasi bisnis, yang membuat perseroan harus menanggung utang yang jumlahnya cukup besar.
Dia mencontohkan kebijakan manajemen Pertamina yang rajin mengakuisisi sumur minyak di luar negeri. Pembelian ladang minyak dilakukan dengan utang.
"Sudah ngutang 16 miliar dollar AS, tiap kali otaknya pinjam duit terus, saya sudah kesal ini. Pinjam duit terus, mau akuisisi terus," kata Ahok, dikutip dari tayangan yang diunggah akun YouTube POIN pada Rabu (16/9/2020) lalu.
Menurutnya, selain secara hitungan bisnis kurang menguntungkan, Pertamina dinilai sebaiknya fokus mengeksplorasi ladang minyak di dalam negeri.
"Saya bilang tidak berpikir untuk eksplorasi, kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi punya minyak, punya gas. Ngapain di luar negeri? Ini jangan-jangan ada komisi ini, beli-beli minyak ini," ucap Ahok.
Selain utang, ia menilai, banyak praktik tata kelola Pertamina yang sangat tidak efisien. Mantan Bupati Belitung Timur ini menyinggung soal gaji di Pertamina yang baginya tidak masuk akal dalam pengelolaan perusahaan.
Dia menemukan, seorang pejabat Pertamina masih menerima gaji dengan besaran nilai yang sama, meskipun jelas-jelas sudah dicopot dari jabatan tinggi tersebut.
"Tapi, masa (jabatan) dicopot gaji masih sama. Alasannya karena orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan Anda kan. Mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp 75 juta. Dicopot, enggak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih," tukas Ahok.
4. Hapus fasilitas kartu kredit petinggi Pertamina
Teranyar, Ahok mengusulkan untuk dewan komisaris dan direksi Pertamina tak lagi mendapat fasilitas kartu kredit yang disampaikan saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina pada Senin (14/6/2021) lalu.
Ahok menegaskan, kebijakan penghapusan fasilitas kartu kredit ini akan berlaku pula pada semua anak usaha Pertamina. Hal ini guna untuk menghindari penyimpangan penggunaan kartu kredit.
"(Penghapusan kartu kredit) berlaku semua, karena mudah terjadi penyimpangan jika pemakaian kartu kredit. Direksi langsung auto debet dibayar oleh perusahaan," ujarnya, Kamis (17/6/2021).
Dia juga sempat membagikan foto kartu kredit yang dimilikinya. Foto itu menunjukkan bahwa kartu kredit korporasi di Pertamina bekerja sama dengan Bank Mandiri.
Kartu kredit yang cenderung berwarna platinum itu memiliki logo Pertamina dan bertuliskan Platinum Corporate Card. Nama asli Ahok pun tertulis di kartu itu yakni B Tjahaja Purnama dengan masa berlaku kartu hingga Januari 2025.
Sebelumnya, ia menyatakan kebijakan tersebut juga sudah didukung oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Kebijakan penghapusan fasilitas kartu kredit ini pun sudah berlaku sejak berakhirnya RUPS kemarin.
"Menteri BUMN mendukung (kebijakan ini), karena (di perusahaan swasta seperti) Astra saja tidak berikan fasilitas kartu kredit," ungkap Ahok.
Kini, PT Pertamina membukukan laba bersih senilai US$2,05 miliar, atau setara Rp 29,3 triliun di sepanjang 2021. Sebelumnya keuntungan Rp 87,23 triliun dalam kurun waktu 2018 hingga 2020.
Kini, PT Pertamina (Persero) terus menggenjot produktivitas minyak dan gas bumi atau migas dengan memacu kegiatan usaha di sektor hulu.
Optimalisasi dilakukan mengingat era keemasan migas bakal beralih ke era energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan.
Hal itu juga guna meningkatkan profit di tengah berbagai tantangan yang ada, termasuk situasi geopolitik dunia.
Di tengah tantangan yang ada, berdasarkan rapat umum pemegang saham, Rabu (8/6/2022) pagi, Pertamina membukukan laba bersih Rp 29,3 triliun pada 2021.
Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dalam ”Gathering Pemimpin Redaksi Media Bersama Direksi Pertamina” di Graha Pertamina, Jakarta, Rabu (8/6/2022) malam, dikutip dari Kompas.Id.
Nicke Widyawati mengatakan, bisnis Pertamina saat ini masih didominasi energi fosil. Hal itu mesti dilakukan guna menjaga keandalan dan kemandirian energi nasional hingga mencapai kedaulatan energi.
"Alhamdulillah di RUPS tadi pagi kita membukukan profit yang hampir dua kali lipat dari tahun lalu. Kita mencatat Rp 29,3 triliun keuntungan bersih kita. Tahun lalu kan Rp 15 triliun," jelas Nicke.
Selain keuntungan bersih, Pertamina di tahun lalu juga membukukan pendapatan (revenue) yang juga meningkat tajam 39 persen, dari US$41,47 miliar menjadi US$57,51 miliar.
Kemudian, Pertamina juga memperoleh pendapatan sebelum bunga, pajak, Depresiasi dan amortisasi (EBITDA) sebesar US$9,45 miliar. Itu meningkat 19 persen dari US$ 7,95 miliar pada 2021.
Nicke memaparkan, kinerja positif tersebut bisa diraup berkat program efisiensi besar-besaran yang dilakukan Pertamina pada 2021 lalu.
"Untuk bisa survive kuncinya satu, efisien. Dan bukan hanya efisiensi saja, kita punya program cost optimization. Jadi ini lah hasil kerja keras kita di tengah-tengah kondisi yang sangat sulit di tahun 2021,” ungkapnya.
Raup Keuntungan Rp 87,23 triliun dalam kurun waktu 2018 hingga 2020.
Sebelumnya, PT Pertamina juga meraup keuntungan 6,1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 87,23 triliun (kurs Rp 14.300 per dollar AS) dalam kurun waktu 2018 hingga 2020.
Dikutip dari Kompas.com, VP Corporate Communcation Pertamina Fajriyah Usman menyebutkan, pencapaian itu berkat konsistensi Pertamina mengoperasikan seluruh aktivitas produksinya dari hulu ke hilir, serta menggerakkan seluruh mitra bisnis pada ekosistem bisnis proses Pertamina dan sektor energi Indonesia.
Pada 2018-2019, Pertamina meraup untung 2,5 miliar dollar AS. "Di tahun 2020 Pertamina menghadapi triple shock sebagai imbas dari pandemi. Meski demikian, Pertamina berhasil mencatat keuntungan sebesar 1,1 miliar dollar AS," ujar Fajriyah dalam siaran pers, Rabu (2/2/2022) lalu.
Selain itu sebut dia, Pertamina juga melunasi 3 utang total 549 juta dollar AS pada 2020. Kemudian 2021, melakukan pembayaran utang obligasi sebesar 391 juta dollar AS.
"Jadi tidak benar adanya asumsi bahwa Pertamina tidak bisa membayar kewajiban. Saat ini, Pertamina merupakan salah satu perusahaan Indonesia yang sehat, produktif dan efisien di tengah terpaan pandemi Covid-19," katanya.
Ia pun menambahkan, Pertamina mendapatkan pengakuan dari tiga lembaga pemeringkat utang internasional yang menunjukkan bahwa Pertamina mampu mengelola keuangan dan investasi secara kehati-hatian (prudent) sehingga termasuk dalam kategori perusahaan sehat.
Sehingga lembaga pemeringkat internasional yaitu Moody's, S&P dan Fitch menetapkan Pertamina pada peringkat investment grade masing-masing pada level baa2, BBB, dan BBB. "Ini menunjukkan kredibilitas dan kepercayaan investor kepada Pertamina yang semakin meningkat dari waktu ke waktu," kata Fajriyah.
Dengan kinerja keuangan tersebut, Pertamina berkontribusi pada pendapatan pemerintah hampir Rp 200 triliun pada 2020 yang berasal dari setoran pajak, dividen, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta penerimaan negara dari minyak mentah dan kondesat bagian negara (MMKBN) dari blok-blok migas Pertamina.
Sementara itu, terkait dengan proyek pembangunan kilang, sejak 2018 Pertamina sudah gencar mengebut proyek kilang yang ada dengan perhitungan yang akurat dan cermat. Di antaranya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balongan yang akan memberikan tambahan kapasitas produksi sebanyak 150.000 barel per hari di April 2022.
Sementara itu, proyek kilang RDMP Balikpapan nantinya dapat menekan defisit neraca migas hingga 2,65 miliar dollar AS per tahun. Menurutnya, karena kilang sudah bisa menghasilkan produk bernilai jual tinggi seperti gasoline (Pertamax Turbo, Pertamax, Pertalite) dengan kualitas Euro 5 dan propilena, produk petrokimia yang kebutuhannya masih sangat tinggi. Pertamina optimis keseluruhan proyek RDMP Balikpapan selesai pada 2024.
Di tahun 2020, Pertamina juga telah melakukan alih kelola Blok Rokan melalui PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Dari Agustus hingga Desember 2021 pasca alih kelola, PHR WK Rokan berhasil mengebor 90 sumur tajak dan menaikkan tingkat produksi dari WK migas terbesar kedua di tanah air itu.
Dari sisi produksi, PHR WK Rokan mampu mencapai tingkat produksi sekitar 162.000 barel minyak per hari (BPOD) atau naik 4.000 BOPD dibandingkan sebelum alih kelola yang berada di kisaran 158.000 BOPD. Produksi PHR WK Rokan menyumbangkan sekitar 25 persen dari total jumlah produksi minyak nasional.
Hal inilah pencapaian target produksi nasional minyak 1 juta barel per hari (bph) dan gas 12 miliar kaki kubik per hari (bscfd) pada 2030 diharapkan terwujud.
Dalam periode dua bulan pertama pasca alih kelola, PHR WK Rokan juga menyumbangkan penerimaan negara melalui penjualan minyak mentah bagian negara sekitar Rp 2,1 triliun dan pembayaran pajak sekitar Rp 607,5 miliar termasuk pajak-pajak ke daerah.
S:Tribun Medan
