INDONESIAKININEWS.COM - Masa jabatan Anies Baswedan akan berakhir pada Oktober 2022. Namun, banyak program terutama terkait infrastruktur y...
INDONESIAKININEWS.COM - Masa jabatan Anies Baswedan akan berakhir pada Oktober 2022. Namun, banyak program terutama terkait infrastruktur yang dianggap gagal dan jauh dari harapan. Yuk, baca informasinya!
Melansir gesuri.id, era kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Guburnur DKI Jakarta diklaim masih banyak meninggalkan permasalahan.
Janji manis dan program prioritas Pemprov DKI sejauh ini dianggap tidak sepenuhnya terlaksana bahkan ada beberapa yang terbengkalai.
Dalam wawancara yang dilakukan gesuri.id bersama Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi D Fraksi PDIP Perjuangan Bidang Pembangunan, Hj. Yuke Yurike, ada beberapa persoalan.
Selain program rumah DP 0 persen, terdapat sejumlah masalah yang dianggap krusial.
Banjir dan Rumah Tak Layak
Dari sekian banyak permasalahan, yang cukup krusial dan mesti ditangani secara serius oleh Pemprov DKI Jakarta, termasuk Anies Baswedan, di antaranya adalah masalah banjir dan sampah.
“Masalah sampah di tahun 2023 ini ‘kan Bandar Gebang sudah tidak mungkin menampung sampah DKI, jadi kita juga harus mempercepat program-program apa yang bisa mengurangi sampah,” kata Hj. Yuke Yurike kepada gesuri.id.
Selain itu, banjir juga menjadi hal yang mesti diperhatikan secara serius.
Daerah penunjang di sekitarnya, kata Yurike, juga sama-sama perlu membicarakan hal ini.
“Kita juga harus menambah tempat-tempat seperti waduk untuk normalisasi ataupun naturalisasi, yang sudah diprogramkan tidak berjalan di mana menjadi permasalahan atau pun menjadi penyebab terjadinya banjir,” papar Yurike.
Masalah lain yang disinggung Yurike pun terkait program rumah DP 0 persen.
Apalagi, perumahan termasuk rusun-rusun yang berada di Jakarta masih sangat kurang.
Menurut Yurike, masih banyak yang tinggal di tempat-tempat banjir dan sudah tak layak.
Dalam contoh kasus, ketika terjadi penggusuran karena banjir, warga alias korban itu dipindahkan rata-rata ke wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara.
Namun, dalam relokasi, warga menginginkan pemindahan tersebut tidak jauh dari lokasi sebelumnya.
Penggunaan Anggaran Belum Efektif?
Berbicara efektivitas anggaran, Yurike menilai ada beberapa kendala, contohnya anggaran Rp400 miliar untuk sumur resapan dicoret karena tidak efektif.
Sementara di sisi lain, dengan nilai anggaran tersebut, Pemprov DKI bisa melanjutkan pembebasan lahan-lahan yang belum selesai.
Ia pun memberikan pandangan jika semestinya Pemprov DKI bisa lebih mementingkan program prioritas yang menjadi persoalan di lapangan.
Lagi, Yurike menyoroti program rumah DP 0 persen yang telah hampir rampung, tetapi dibiarkan begitu saja.
“Terus beberapa program yang dulu mungkin baik dan tinggal diteruskan namun terbengkalai, termasuk penanggulangan sampah yang sampai saat ini belum ada program real,” tandasnya.
S:99.co
