INDONESIAKININEWS.COM - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) Surtawijaya membuat keputusan mengejutkan dengan menyatakan ...
Bahkan, dia bilang akan membuat deklarasi dukungan itu seusai Hari Raya Idul Fitri.
Komentar Surtawijaya tersebut mendapat respon dari berbagai pihak.
Kritik pun bermunculan lantaran dalam Undang-undang Desa maupun Undang-undang Pemilu.
Tokoh Nasional Said Didu pun menanggapi enteng soal potensi pelangaran yang dilakukan para kepala desa jika benar melakukan deklarasi dukungan politik untuk mendukung Presiden Joko Widodo menjabat tiga periode.
Said Didu bilang, apabila kegiatan itu berpotensi melanggar, maka tidak mungkin aturannya yang bakal dirubah demi memuluskan dukungan.
"Sebentar lagi aturannya akan diubah," tulis Said Didu di Twitter, dikutip pada Rabu (30/3/2022)
Di sisi lain, Said Didu mempertanyakan apakah mobilisasi para kades ke Jakarta dilakukan oleh Kementerian Desa.
Ia pun menyinggung sosok menteri Desa/PDTT yang merupakan kader dari partai tertentu.
Seperti diketahui, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar merupakan politisi PKB.
"Apakah ini termasuk program Kemendes ? Pasti semua tahu dari mana Menteri dan Wakil Menteri Kemendes," imbuh Said Didu.
Baca juga: Ruhut Sitompul Sebut Ada Pihak yang Ketakutan Jika Jokowi Jabat Presiden Tiga Periode
Sebagaimana diketahui, kepala desa dan perangkatnya dalam Undang-undang Desa maupun Undang-undang Pemilu dilarang tegas untuk terlibat dalam politik praktis.
Bahkan, ancaman penjara bisa mereka dapatkan jika terbukti mendukung salah satu peserta pemilu.
Dikutip dari kanal bawaslu, berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Pasal 29 huruf (g) disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
Dalam undang-undang tersebut, kepala desa memilki peran sebagai pihak yang netral.
Kepala desa dilarang untuk ikut serta dalam politik praktis, tidak bisa menjadi pengurus partai politik atau anggota partai politik dan tidak dapat juga menjadi tim kampanye atau tim sukses peserta pemilu atau pilkada.
Kemudian dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Pasal 282 menyebut pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalarn negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.
Dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang;
Pada pasal 70 ayat (1) huruf (c) disebutkan bahwa Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
Pasal 71 ayat (1) disebutkan bahwa Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
APDESI dukung Jokowi tiga periode
Sebelumnya, ramai dibahas soal statemen ketua umum DPP APDESI yang secara terang-terangan mendukung Jokowi menjabat presiden tiga periode.
Bahkan, tidak lama lagi ia akan memimpin deklarasi.
Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP APDESI Surtawijaya saat dijumpai media usai acara Silaturahmi Nasional APDESI 2022 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).
"Habis Lebaran kami deklarasi (dukungan Presiden Jokowi tiga periode).Teman-teman di bawah kan ini bukan cerita, ini fakta, siapa pun pemimpinnya, bukan basa-basi, diumumkan, dideklarasikan apa yang kita inginkan," ujarnya.
Surta menjelaskan, Presiden Jokowi sudah banyak mengabulkan permintaan para kepala desa.
Sehingga mereka menilai Kepala Negara peduli dengan desa.
"Sekarang kita punya timbal balik, beliau peduli sama kita. Itulah harapan kita, siapa tahu ke depan semua lebih baik. Teman-teman sepakat tadi tiga periode. Lanjutkan," tegasnya.
Surtawijaya pun mengungkapkan, sedianya dukungan itu akan dideklarasikan pada acara hari ini. Akan tetapi rencana itu dilarang oleh para menteri yang hadir dan pasukan pengamanan presiden (paspampres).
"Tadinya mau hari ini. Dilarang sama semua. Saya capek dilarang sana-sini. Tapi saya maklum. Paspampres lebih parah saya di depan (dibilang), 'Jangab cerita ini'. Saya capek," tegasnya.
S: tribunnews
