INDONESIAKININEWS.COM - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman buka suara menanggapi pesan khusus yang disampaik...
INDONESIAKININEWS.COM - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman buka suara menanggapi pesan khusus yang disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar TNI dan Polri tidak mengundang ustaz atau penceramah radikal.
Setelah mendapat khusus dari presiden terkait hal itu, Jenderal Dudung mengaku langsung memberikan perintah kepada seluruh Panglima Kodam (Pangdam) hingga Komandan Korem (Danrem) agar jangan sampai mengundang penceramah radikal.
“Saya sampaikan ke para Pangdam, para Danrem jangan sampai kita salah dalam memilih, mengundang penceramah yang kemudian rupanya orang itu sudah terpapar radikalisme,” kata Dudung sebelum memimpin Rapim TNI AD Tahun 2022 di Mabesad, Rabu (2/3/2022).
Dudung menjelaskan, pesan khusus yang disampaikan Presiden Jokowi soal penceramah radikal itu menjadi salah satu poin yang akan dibahas dalam Rapim TNI AD Tahun 2022.
Menurut mantan Pangkostrad itu, hal tersebut perlu dibahas dalam Rapim agar radikalisme jangan sampai masuk ke lingkungan keluarga prajurit TNI AD.
“Jangan sampai pemahaman-pemahaman yang tidak bagus nyampe ke keluarga kita,” ucap Dudung.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan agar istri personel TNI dan Polri tidak mengundang ustaz penceramah radikal karena atas nama demokrasi.
Jokowi menegaskan TNI dan Polri saat ini sudah harus berbenah, salah satunya berkaitan dengan arah kedisiplinan personel di masing-masing instansi tersebut.
"Ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya juga harus sama. Enggak bisa, menurut saya, enggak bisa ibu-ibu (istri personel TNI-Polri) itu memanggil, ngumpulin ibu-ibu yang lain memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi," kata Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Rapim TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3/2022).
"Sekali lagi di tentara, di polisi tidak bisa begitu. Harus dikoordinir oleh kesatuan, hal-hal kecil tadi, makro dan mikronya. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal, nah hati-hati."
Lebih lanjut, Jokowi menekankan bahwa kedisiplinan personel TNI dan Polri sangat berbeda dengan kedisiplinan masyarakat sipil.
Selain itu, Jokowi juga menyinggung bahwa tidak ada demokrasi di tubuh TNI dan Polri. Menurutnya, tidak ada yang namanya bawahan bisa merasa bebas dengan atasannya karena atas nama demokrasi.
"Berbicara masalah demokrasi tidak ada di tentara dan kepolisian, tidak ada. Hal-hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi, supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional," kata Jokowi.
S: detikNews
