INDONESIAKININEWS.COM - Ketua Umum Badan Koordinasi Mubaligh se-Indonesia (Bakomubin) Ali Mochtar Ngabalin menunjukkan Kepala Staf Angkatan...
Mengetahui hal tersebut, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun angkat suara untuk memberikan tanggapannya.
Refly Harun bertanya-tanya apakah militer boleh merangkap ke wilayah organisasi sipil seperti Bakomubin ini.
Menurut Refly, seharusnya militer tidak ditarik-tarik ke urusan wilayah sipil karena concern-nya jelas berbeda.
"Apakah TNI dibolehkan jadi dewan pembina organisasi seperti ini? Jangan sampai ditarik-tarik militer ke urusan wilayah sipil," kata Refly dikutip Isu Bogor dari kanal YouTube-nya, Minggu, 20 Maret 2022.
Ditunjuknya Dudung menjadi dewan pembina organisasi mubaligh ini membuat Refly khawatir akan ada pemanfaatan militer untuk perhelatan pemilu 2024 mendatang.
"Ketua dan sekretaris jenderal sangat dekat dengan sayap-sayap politik bisa dimanfaatkan untuk perhelatan 2024," kata Refly.
Untuk itu, ahli hukum tata negara itu mengingatkan TNI untuk hati-hati, jangan sampai terjebak ke dalam ranah perpolitikan sipil.
Sebab, kata Refly, militer itu concern-nya mempertahankan negara dengan menganut sistem hierarki dan bukan demokratis.
"Karena itu hati-hati ya. Hanya mengingatkan saja. Jangan sampai TNI kejebak kembali dalam kancah perpolitikan sipil. Karena itu yang harus kita hindarkan," tegas Refly.
s; pikiran-rakyat.com
