INDONESIAKININEWS.COM - Buntut invasi Rusia ke Ukraina turut menyeret Indonesia. Duta Besar (Dubes) Ukraina Vasyl Hamianin membuat surat te...
Duta Besar (Dubes) Ukraina Vasyl Hamianin membuat surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait sikap Indonesia atas invasi Rusia.
Surat terbuka yang diunggah Vasyl Hamianin di Facebook terkesan menyerang Presiden Jokowi yang dinilai tidak mengambil tindakan yang lebih keras terhadap invasi Rusia Ukraina.
Padahalnya, invasi Rusia telah menewaskan ribuan warga sipil Ukraina.
“Ketika perang berakhir, rasa malu akan turun. Malu di antara negara-negara yang mendukung serangan Rusia atau tetap diam. Apakah Indonesia siap malu?”
Terkait hal ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi marah dan memanggil Dubes Ukraina Vasyl Hamianin ke kementerian untuk menutupi pelanggaran protokol ini.
Tidak hanya Menlu, surat Dubes Ukraina itu juga menuai kemarahan dari Dina Sulaeman, Direktur Pusat Studi Timur Tengah Indonesia.
Sulaeman menuduh Hamianin memainkan nada supremis kulit putih karena mendesak Presiden Jokowi berani menentang kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dan mengutuk keras Rusia serta Vladimir Putin.
Terkait invasi Rusia ke Ukraina, Indonesia dituding tidak memberikan sikap tegas atau ikut memberikan sanksi ke Moskow.
Keengganan Indonesia untuk menjatuhkan sanksi dilaporkan berasal dari kilang minyak senilai 1,4 miliar dolar yang dibangun di pantai utara Jawa oleh perusahaan minyak negara Pertamina dan raksasa energi Rusia Rosneft yang juga terlibat dengan Premier Oil dalam penemuan gas baru di Laut Natuna Utara.
Terkait sikap Indonesia tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah turut angkat bicara.
Menurutnya, Indonesia tidak akan gegabah dalam menyikapi invasi Rusia ke Ukraina yang saat ini memang menjadi perhatian dunia.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia akan mengambil sikap berdasarkan kepentingan domestik.
“Kami tidak akan membabi buta mengikuti langkah negara lain. Kami akan membuat keputusan berdasarkan kepentingan domestik kami dan apakah sanksi akan menyelesaikan apapun,” kata Teuku Faizasyah seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Asia Times.
Tidak hanya itu, menurutnya sanksi juga belum tentu dapat menyelesaikan suatu masalah.
"Kami berulang kali melihat melihat bahwa sanksi tidak berarti penyelesaian masalah tertentu,” katanya.
Untuk diketahui, Indonesia sebagai negara non-blok semakin disoroti dalam invasi Rusia ke Ukraina.
Lebih-lebih dalam rangka KTT G-20, Indonesia harus mengambil keputusan tegas terkait kehadiran pemimpin negara blok barat dan blok timur pada Juni mendatang.***
S: pikirat rakyat
