INDONESIAKININEWS.COM - Pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe yang menyebut 'Orang Papua Tidak Happy' memancing reaksi beragam. T...
Tak sedikit yang menyindir balik Lukas Enembe atas kinerjanya selama delapan tahun terakhir.
Pimpinan Aliansi Papua Peduli Damai (Papeda) Yulianus Dwaa mengapresiasi keprihatinan Gubernur Papua itu, namun juga mempertanyakan kewenangannya.
“Kita mengapresiasi keprihatinan beliau. Namun yang jadi pertanyaan adalah, kewenangan untuk mengurus itu siapa?. ya kan Beliau,”kata Yulianus Dwaa kepada Tribun-Papua.com, Kamis (10/2/2022) malam.
Menurut dia, seharusnya rakyat tahu sejauh mana Gubernur Lukas Enembe membuat "Orang Papua Happy" alias mengurusi warga Papua yang diungkapkan sebaliknya.
“Semua kewenangan itu kan sudah diberikan, ada di Gubernur, melalui kewenangan Otsus dan sebagainya,” ujarnya.
Ia mengatakan, kebahagiaan itu identik dengan Papua damai, Papua sejahtera, rakyatnya mandiri.
"(Itu) yang bisa buat rakyat bahagia, kalau tidak seperti itu, ya Papua tidak damai, Papua tidak nyaman, masih ada penembakan disana-sini,”katanya.
Sesungguhnya, kata dia, dengan kondisi tersebut, Gubernur Papua Lukas Enembe mesti menjadi mediator menyelesaikan berbagai soal.
“Kita tidak bisa menolak, karena ideologi ini sesuatu yang tidak bisa dihilangkan, tetapi kemanusiaan itu adalah nilai yang tidak bisa ditawar-tawar,"ujarnya.
"Silahkan mau berbicara NKRI harga mati, Papua Merdeka, tapi nilai kemanusiaan harus sama-sama kita lindungi,”katanya.
Yulianus menyebut, siapapun orang, hidup di Papua menjadi tanggungjawab bersama.
“Apalagi beliau sebagai kepala daerah bertugas melindungi semua warganya di Tanah Papua,”ujarnya.
Baginya, Gubernur Lukas Enembe harus bisa menjelaskan kepada Orang Papua sejauh mana pencapaian delapan tahun ‘membahagiakan’ masyarakat Papua.
Ia mengurai, menciptakan kebahagiaan, tidak cukup dengan membangun stadion olahraga, namun hak-hak masyarakat belum dibayar.
“Apa itu dapat membuat masyarakat bahagia? Kebahagiaan untuk Orang Papua itu, sudah sampai dititik mana?” tanya dia.
Ada hal-hal prioritas untuk menciptakan masyarakat bahagia, misalnya memiliki pendapatan pasti.
“Intinya kita mengapresiasi keprihatinan beliau, tapi beliau juga harus sadar, tidak bisa terus menyampaikan keprihatinan,”ujarnya.
Yulianus menambahkan, Gubernur Lukas Enembe sepatutnya pula mengumumkan kepada rakyat Papua apa saja yang telah dikerjakan.
“Dengan berbagai indikator, harus disampaikan ke publik. Harus dijelaskan secara gamblang, secara luas, sejauh mana orang Papua dibuat Happy (senang atau gembira),"tambah dia.
Sebelumnya, ungkapan Lukas Enembe “Orang Papua Tidak Happy”, belakangan viral di jejaring sosial lewat potongan video berdurasi pendek yang diduga disampaikan dalam suatu acara peresmian di pedalaman Papua.
Dalam sambutannya pada sebuah acara itu, Gubernur Lukas Enembe menyatakan orang Papua tidak happy.
“Seluruh Papua. Dimuka bumi ini, yang tidak happy itu orang Papua. Kamu catat itu. Orang tidak hidup dalam kebahagiaan,” sebut Gubernur Lukas dalam video itu.
"Sejumlah daerah ‘menangis’ saat ini. Ada Intan Jaya, Puncak, Nduga, Pegunungan Bintang, termasuk Maybrat “Orang tidak hidup normal di negeri sendiri. Tidak hidup aman, kami lahir bukan untuk itu,"sebut Gubernur Lukas Enembe.
Profil dan Biodata Lukas Enembe
1. Alumnus Universitas Sam Ratulangi
Lukas Enembe lahir di Mimit pada tanggal 27 Juli 1967.
Suami Yulce W. Enembe ini menyelesaikan pendidikan dasarnya di SD YPPGI Mamit pada tahun 1980.
Kemudian dia melanjutkan ke SMPN 1 Jayapura di Sentani dan SMAN 3 Jayapura di Sentani.
Lukas Enembe lalu melanjutkan pendidikan sarjana Ilmu Sosial dan Politik dari FISIP Universitas Sam Ratulangi Manado dan lulus tahun 1995.
lalu melanjutkan ke The Christian Leadership & Secound Leanguestic di Cornerstone College, Australia dan lulus tahun 2001.
2. Karir moncer
Sebelum menjadi Gubernur Papua, Lukas Enembe mengawali karirnya sebagai CPNS Kantor SOSPOL Kab. Merauke : Tahun 1996 – 1997.
Kemudian dia diangkat menjadi PNS Kantor SOSPOL Kab. Merauke tahun 1997.
Lukas sempat cuti untuk izin belajar di Australia tahun 1998 – 2001.
Setelah itu dia menjadi Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2001 – 2005.
Lalu pada tahun tahun 2007 dia menjadi Bupati Punjak Jaya sebelum akhirnya menjadi Gubernur Papua tahun 2013 hingga saat ini.
3. Aktif berorganisasi
Lukas Enembe juga aktif di sejumlah organisasi.
Berikut daftarnya:
- Organisasi Kepemudaan di Sulawesi Utara : Tahun 1988 – 1995
- Ketua Mahasiswa Jawijapan Sulawesi Utara : Tahun 1989 – 1992
- Pengurus SEMAH FISIP UNSRAT Manado : Tahun 1990 – 1995
- Koordinator PPM FISIP UNSRAT Manado : Tahun 1992 – 1994
- Ketua IMIRJA Sulawesi Utara : Tahun 1992 – 1995
- Penggerak Kegiatan Kel. Tani Pegunungan Tengah : Tahun 1995 – 1996
- Penasehat beberapa Parpol di Pegunungan Tengah : Tahun 2001 – 2006
- Ketua Dewan Pembina DPW PDS : Tahun 2003 – 2006
- Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua : Tahun 2006 – Sekarang
- Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua : Tahun 2010 – Sekarang
4. Harta kekayaan
Lukas Enembe terakhir kali melaporkan harta kekayaannya sebagai pejabat penyelenggara negara pada 30 April 2020.
Merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (LHKPN KPK), Lukas Enembe mengklaim memiliki harta sebanyak Rp 21,19 miliar atau tepatnya Rp 21.190.182.290.
Harta kekayaan Lukas Enembe relatif terus mengalami peningkatan sejak beberapa tahun belakangan.
Pada laporan LHKPN tahun 2012, harta yang dilaporkannya yakni sebesar Rp 3,62 miliar.
Berikutnya pada tahun 2016 total kekayaannya sebesar Rp 11,81 miliar, lalu pada Januari 2018 atau saat maju sebagai Calon Gubernur Papua ia melaporkan kepemilikan aset sebesar Rp 21,44 miliar.
Berbeda dengan kebanyakan profil kekayaan pejabat di Tanah Air, di mana biasanya aset milik paling besar disumbang aset properti, harta kekayaan Lukas Enembe berupa tanah dan bangunan hanya tercatat sebesar Rp 1,1 miliar.
Ia diketahui memiliki empat bidang tanah dan bangunan yang seluruhnya tersebar di Kota Jayapura.
Semua aset propertinya merupakan hasil sendiri alias bukan dari warisan atau hibah.
Harta terbesar yang dikuasai Lukas Enembe justru berasal dari aset berupa uang kas dan setara kas dengan nilai sebesar Rp 18,37 miliar.
Ia juga melaporkan memiliki aset berupa surat berharga dengan nilai yang dilaporkan di LHKPN sebesar Rp 1,26 miliar.
Untuk aset berupa kendaraan, ia tercatat memiliki tunggangan berupa mobil Toyota Fortuner tahun 2017 senilai Rp 300 juta, dan mobil Honda Jazz tahun 107 dengan taksiran Rp 150 juta.
Dengan begitu, total harta bergeraknya sebesar Rp 450 juta.
Masih menurut LHKPN, Lukas Enembe melaporkan tak memiliki harta bergerak lain, harta lain, serta tak memiliki utang.
s: tribunnews.com
