INDONESIAKININEWS.COM - Menghitung mundur 128 hari gelaran Jakarta E-Prix 2022, muncul desakan transparansi terkait dengan kegagalan lelang...
Suara desakan agar Jakpro menjelaskan penyebab kegagalan lelang tersebut datang dari dua fraksi pengusung hak interpelasi Formula E yaitu Fraksi PDI-Perjuangan dan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.
Fraksi PSI misalnya, mendesak agar Jakpro bisa menjelaskan sejelas-jelasnya terkait dengan kegagalan tender tersebut. Padahal penyelenggaraan Formula E sudah terhitung mepet.
"Kami dari PSI, menunggu penjelasan. Kami berharap Pemerintah DKI Jakarta terbuka, kalau tidak mampu bilang, jangan dipaksa, nanti sirkuitnya jeblos. Tambah molor, tambah panik, pasti berantakan," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI Michael Sianipar.
Michael juga menuturkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maupun PT Jakarta Propertindo sebagai penyelenggara tidak berani bicara terbuka terkait gagal lelang tersebut.
Dia menilai, sikap Anies dan PT Jakpro membuat publik bingung karena dinilai lepas tangan ke pihak di luar Pemprov DKI.
"Soal gagal lelang, Pihak Gubernur Anies dan Jakpro tidak berani bicara secara terbuka apa sebabnya. Semua lempar-lemparan. Ini kan bikin publik makin bingung, kami saja yang tiap hari mengawasi bingung. Balapan lepas tangan bahaya. Artinya, banyak yang tidak clear," kata Michael, Selasa (25/1/2022).
Sedangkan suara desakan dari PDI-P keras meminta agar transparansi kegagalan tender proyek pembangunan sirkuit Formula E tersebut bisa dievaluasi dan ditampilkan ke muka publik.
"Kita minta ke Jakpro agar semuanya transparan. Jakpro itu juga harus bertanggungjawab kepada rakyat Jakarta karena duit Jakpro itu duit rakyat Jakarta (melalui Penanaman Modal Daerah)," kata Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Gembong Warsono.
Permintaan transparansi kegagalan tender bukan tanpa alasan.
Menurut Gembong, tender bisa saja sengaja dibuat gagal untuk memuluskan langkah penunjukan langsung kontraktor pembangunan sirkuit Formula E.
"Masuk akal itu (ditunjuk langsung), supaya ujungnya nanti dari kuasanya Jakpro sendiri, bisa saja itu," ucap Gembong.
Pendanaan dan sponsor dipertanyakan
Selain mempertanyakan kegagalan tender sirkuit Formula E, Gembong juga mempertanyakan dana yang digunakan untuk penyelenggaraan ajang balap mobil listrik itu.
Dia menilai bisa jadi kontraktor tidak ingin ikut bergabung dalam proyek Formula E karena tidak ada jaminan keuangan dari PT Jakpro yang tahun ini tak disuntik penanaman modal daerah (PMD) dari APBD DKI Jakarta.
"Mungkin yang ikut lelang menganggap Jakpro nggak punya duit kali. Kan duitnya cuma PMD, mungkin yang ikut lelang menganggap Jakpro nggak punya duit jadi nggak ikut, nanti yang bayar siapa," ucap dia.
Sedangkan DPW PSI menyebut, pihak penyelenggara Formula E hingga saat ini belum mendapatkan sponsor, padahal waktu penyelenggaraan sudah sangat dekat.
"Info yang kami dapat, kerjasama sama sponsor semuanya baru lisan. Belum ada yang pasti, waktunya sudah sangat mepet. Balap mobil listrik dengan gaya balap karung ini," kata Michael.
Michael masih menunggu penjelasan yang menyeluruh dari penyelenggara. Dia menilai penyelenggaraan tidak memiliki persiapan yang matang.
Jakpro bantah tender gagal, tetapi diulang
Dari sisi Jakpro, Direktur Utama Widi Amanasto enggan menyebut tender tersebut dengan kata "gagal" melainkan dilakukan tender ulang.
"Bukan gagal tapi re-tender, hari ini sudah proses lagi secepatnya selesai," kata Widi melalui pesan singkat, Selasa (25/1/2022).
Namun, Widi tidak menjelaskan alasan terkait mengapa tender ulang harus dilaksanakan.
Dia melemparkan penjelasan detail kepada Managing Director Formula E Gunung Kartiko yang tidak bisa dikonfirmasi hingga berita ini tayang.
Dia mengatakan alasan utama adalah kendala teknis agar proses lelang sesuai dengan konsep good corporate governance (GCG).
Widi memastikan tender yang diulang tidak akan berpengaruh besar pada jadwal persiapan dan pelaksanaan balap Formula E di sirkuit yang masih berbentuk tanah lumpur itu.
"Tidak mengganggu jadwal secara keseluruhan," ucap Widi.
s; kompas.com
