INDONESIAKININEWS.COM - MPR kini menjadi sorotan karena memprotes turunnya anggaran dan meminta Presiden Jokowi mencopot Menkeu Sri Mulyani...
Ia bahkan mempertanyakan peran MPR dalam berbagai persoalan di Indonesia. Khususnya terkait munculnya kelompok radikal yang seharusnya menjadi tugas MPR untuk mencegah melalui sosialisasi 4 pilar.
“MPR kalau sudah menyangkut dirinya dirugikan, anggarannya, mereka lantang bicara. Bicara hak mereka sidang istimewa, meminta menteri dicopot. Ya, tetapi itu ketika ada persoalan kemanusiaan, bencana sosial, isu-isu besar, kelompok-kelompok radikal makin banyak, mereka tidak pernah lantang suaranya,” kata Adi ketika dihubungi kumparan, Kamis (2/12).
Adi menilai langkah Sri Mulyani memotong anggaran juga sudah tepat. Apalagi pemotongan anggaran untuk tujuan refocusing anggaran penanganan COVID-19.
"Yang menjadi agak sumir itu giliran anggaran dikurangkan, MPR bersuara. Tapi kalau giliran isu-isu penting, misalkan tentang banjir di Sintang, tentang persoalan bangsa lainnya, MPR enggak pernah bunyi," ujarnya.
Menurut dia, langkah Sri Mulyani mengurangi anggaran MPR sudah tepat. Apalagi pengurangan anggaran sudah dikonsultasikan ke berbagai kalangan di kabinet, sehingga permintaan MPR untuk mencopot Sri Mulyani juga tidak bisa dilakukan.
"Yang bisa mencopot menteri itu bukan MPR dan Jokowi tidak bisa ditekan dan diintervensi oleh siapa pun. Jadi, minta Sri Mulyani dipecat, ya, menurut saya agak aneh. Apalagi Jokowi tidak bisa diintervensi siapa pun," tuturnya.
"Sri Mulyani, kan, salah satu menteri yang diandalkan Presiden. Dan pengurangan anggaran bukan keinginan pribadi menteri. Pasti sudah dikonsultasikan ke berbagai kalangan di kabinet," lanjut dia.
Lebih lanjut, Adi menilai, aktivitas politik MPR tidak begitu terlihat. Meski memang salah satu kegiatan yang paling sering dilakukan adalah sosialisasi 4 Pilar MPR, namun hasil dari sosialisasi tersebut tidak kelihatan.
"Kalau DPR today bisa dikontrol, tapi kalau MPR enggak kelihatan selain sosialisasi 4 pilar, yang tujuannya sosialisasikan Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Kebinekaan. Kok, semakin ke sini orang yang paham tentang Pancasila dan kebangsaan kita semakin berkurang?" tanya Adi.
"Banyak orang yang radikal, sumbu pendek, yang dikit-dikit menyalahkan dan mengkafirkan orang lain. Itu yang saya kira pertanggung jawaban publik, sosialisasi 4 pilar, dan itu perlu dipertanyakan juga. Jangan sampai sosialisasi hanya sebatas formalitas tapi tidak efektif," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua MP Fadel Muhammad mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja dan sikap Sri Mulyani selama berada di kabinet Jokowi. Sehingga ia meminta Jokowi mencopot Sri Mulyani dari jabatannya.
"Kita minta presiden memberhentikan dan mencopot Menteri Keuangan karena tidak etik dan tidak cakap dalam kinerjanya," kata Fadel dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11).
s: kumparan.com
