INDONESIAKININEWS.COM - Tiongkok rupanya tak cuma memprovokasi Indonesia, tapi juga berani melarang Jakarta berkegiatan di Laut China Selat...
Bahkan, Tiongkok terang-terangan melarang Indonesia melakukan pengeboran Minyak dan Gas (Migas) di Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan.
Namun TNI AL tak tinggal diam melihat kesewenang-wenangan Tiongkok yang berani melarang Indonesia melakukan pengeboran Migas di wilayah Natuna.
TNI AL langsung turun tangan memberi bantuan dalam upaya pengeboran Migas di Natuna yang merupakan wilayah Indonesia.
Hal ini seperti dikutip Zonajakarta.com dari akun Instagram @koarmada2 yang mengunggah sebuah postingan pada 14 Desember 2021 lalu.
TNI AL langsung mengirim armadanya untuk mengawal eksplorasi migas meski China terang-terangan melarang.
"Sekali Layar Terkembang, Pantang Biduk Surut ke Pantai, adalah semboyan Pelaut sejati yang tertanam di hati Prajurit KRI Malahayati-362 di bawah pembinaan dan komando Letkol Laut (P) Nurrulloh Zemy Prasetyo, M.Sc. yang saat ini tergabung dalam Operasi Pengamanan Perbatasan di Laut Natuna Utara, dibawah kendali operasi Guspurla Koarmada I.
Semboyan itu pula yang membuat prajurit KRI Malahayati tidak gentar menghadapi tingginya ombak dan gelombang di Laut Natuna Utara.
Bahkan mereka juga berani menembus badai untuk melaksanakan pengawasan dan pengamanan (Waspam) terhadap Submersible Drilling Platform yang beroperasi di wilayah Natuna melaksanakan pengeboran minyak.
'Hal ini adalah perwujudan eksistensi TNI AL dalam mengamankan Obyek Vital Nasional, dan kedaulatan NKRI sesuai perintah Kasal Laksamana TNI Yudo Margono S.E., M.M. yang menyatakan ,satu yard pun kita tidak akan mundur, karena tidak ada tawar menawar untuk urusan menyangkut kedaulatan dan kehormatan bangsa,' terang Zemy, sapaan karib Komandan KRI Malahayati.
Zemy menambahkan jika berdasarkan hasil pengamatan, pengumpulan data dan analisis, Platform tersebut terletak pada posisi 77 Nm di dalam Landas Kontinen Indonesia, dimana Indonesia memiliki hak berdaulat di wilayah tersebut sesuai UNCLOS 1982.
'Komunikasi radio pun dapat terjalin dengan baik antara KRI Malahayati-362 dan Pekerja Platform, sehingga diperoleh informasi bahwa terdapat tenaga kerja sejumlah 145 orang, yang terdiri dari 35 orang WNA berbagai negara dan 114 orang WNI,' imbuh Zemy.
Lebih lanjut Ia mengatakan, dengan berpegang teguh pada 3 Kunci kesuksesan yakni Disiplin, Semangat, dan Ikhlas, seluruh Prajurit KRI Malahayati-362 yang merupakan salah satu unsur Satkor Koarmada II dapat melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab dengan baik dalam menegakkan Kedaulatan NKRI dan mengamankan seluruh wilayah perairan yurisdiksi Indonesia," tulis akun instagram @koarmada2 dalam unggahannya.
Sebelumnya, dikutip Zonajakarta.com dari artikel terbitan Defence Security Asia, dalam artikel yang berjudul "China Suruh Indonesia Hentikan Cari Gali Minyak, Gas di Laut China Selatan" yang diterbitkan pada 1 Desember 2021 lalu.
China disebut telah meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan kegiatan eksplorasi minyak dan gas di perairan di Laut China Selatan yang diklaim milik mereka.
Menurut pihak yang mengetahui tindakan China telah mengungkapkannya kepada kantor berita internasional, Reuters.
Mereka yang mengetahui hal itu mengklaim bahwa ini adalah pertama kalinya pemerintah China bertindak sedemikian rupa, yang semakin meningkatkan ketegangan diplomatik antara kedua negara terkait masalah Laut China Selatan.
Sebuah surat dari seorang diplomat China kepada seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Indonesia ingin Jakarta menghentikan eksplorasi minyak dan gas karena terjadi di perairan "milik Beijing", menurut Muhamad Farhan, anggota komite keamanan di parlemen negara itu.
"Tanggapan kami atas surat (dari China) jelas dan tegas bahwa kami tidak menghentikan kegiatan eksplorasi migas karena itu adalah hak dan kedaulatan kami," katanya kepada Reuters.
Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan segala bentuk komunikasi diplomatik antara kedua negara bersifat rahasia dan isinya tidak dapat dibagikan.
Kedutaan Besar China di Jakarta juga menolak mengomentari tuduhan tersebut.
Tiga orang lainnya yang mendapat pengarahan keamanan membenarkan adanya surat dari diplomat China yang meminta Jakarta menghentikan kegiatan eksplorasinya di perairan Laut Natuna.
Selama beberapa bulan terakhir, kapal penjaga pantai China dan kapal penelitian mereka telah mengganggu kegiatan eksplorasi minyak dan gas yang dilakukan oleh platform "Clyde Boudreaux" Noble di Laut Natuna.
Indonesia juga mengirimkan kapal perang dan penjaga pantai untuk memantau keberadaan kapal-kapal China.
Dalam surat tersebut, diplomat China berulang kali meminta Indonesia menghentikan eksplorasi minyak.
Perairan ini jelas berada di dalam perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Namun, China mengklaim bahwa perairan tersebut termasuk dalam perairannya di bawah peta "Sembilan Garis Lepas" yang tidak diakui oleh masyarakat internasional.
Menurut Farhan, surat dari diplomat China tersebut merupakan ancaman karena baru pertama kali Beijing mencoba memaksakan agenda Nine Dash Line terhadap hak-hak Indonesia di bawah United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
Menurut Farhan, pemerintah Indonesia tetap bungkam dengan adanya surat tersebut karena tidak menginginkan ketegangan diplomatik dengan China yang merupakan mitra dagang terbesar negara Asia Tenggara itu.
China juga merupakan investor terbesar kedua di Indonesia.
Selain itu, Farhan juga mengatakan diplomat China keberatan dengan latihan militer antara Indonesia dan Amerika Serikat yang disebut "Garuda Shield" yang melibatkan total 4.500 personel militer dari kedua negara pada Agustus lalu.
Dalam surat itu, diplomat China menyatakan keprihatinan bahwa pelatihan kedua negara akan mempengaruhi stabilitas di kawasan itu.
s; pikiran-rakyat.com
