INDONESIAKININEWS.COM - Pembangunan sumur resapan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta banyak menuai kritik dari b...
INDONESIAKININEWS.COM - Pembangunan sumur resapan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta banyak menuai kritik dari berbagai kalangan. Sebanyak 1,8 juta dinilai sebagai usaha yang sia-sia dan terkesan membuang anggaran yang telah akhir periode.
Respon dari Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mempertanyakan efektivitas sumur resapan untuk pengendalian banjir Jakarta.
"Perlu dilakukan evaluasi lagi apakah efektif atau tidak," kata Ida dalam rapat laporan hasil pembahasan Komisi D terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta 2020 di ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.
Tidak hanya sampai disitu, kata Ida, program sumur resapan seharusnya tidak dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Sedangkan Ida berpendapat, sumur resapan bisa dibangun dengan melibatkan pihak swasta melalui dana Corporate Social Responsibilty (CSR).
"Dan mewajibkan kepada semua pihak dalam pembangunan bangunan baru wajib membuat sumur resapan yang dikaitkan dengan perijinan bangunan baru," tutur Ida.
Editor : Fiter Bagus
Penulis : Zulfikar Ali Husen
Lihat artikel asli
S: Okezone