INDONESIAKININEWS.COM - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) mengaku pihaknya telah melakukan berbagai perencanaan untuk pe...
Persiapan itu mencakup penyusunan strategi penerapan protokol kesehatan jika kondisi Jakarta masih dikepung Covid-19 hingga tahun depan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menjadikan momentum gelaran Liga 1 di Jakarta untuk uji coba penerapan protokol kesehatan yang nantinya akan diaplikasikan pada perhelatan Formula E.
Gelaran Liga 1 telah mendapat izin dari Pemerintah Pusat setelah adanya penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari level 4 ke level 3.
Tidak hanya itu, Ariza juga percaya diri jika gelaran Formula E tidak memicu penularan Covid-19 karena mayoritas warga Jakarta sudah tervaksin hingga 2022 mendatang.
"Bulan depan ini kita selesai vaksin, berarti tahun depan lebih baik lagi situasi kondisi Covidnya ya," kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (25/8/2021).
Politisi Partai Gerindra ini berharap penularan wabah mematikan itu bisa terus dijinakan lewat berbagai program yang digagas Pemerintah, agar tahun depan, kondisi wabah sudah jauh lebih terkendali agar Formula E bisa leluasa dihelat.
"Karena semuanya sudah hampir vaksin semua, insyaAllah penurunan sudah signifikan, persiapan semakin baik," ucapnya.
Gelaran Formula E sekarang ini ditentang sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta yang mengajukan interpelasi, yakni seluruh anggota fraksi PSI yang berjumlah 8 kursi dan sebagian anggota Fraksi PDIP yang juga berjumlah 8 orang dari 25 kursi.
Mereka meminta penjelasan Gubernur Anies Baswedan mengenai anggaran untuk menggelar ajang balap mobil bebas emisi ini. Sebab Anies Baswedan dan jajaran dinilai belum terbuka menjelaskan besaran ongkos yang sudah dan akan dikeluarkan untuk mensukseskan ajang ini. Semua anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Gelaran Formula E bisa saja batal dihelat kalau interpelasi sukses diadakan. Dengan jumlah 16 anggota DPRD DKI dari dua fraksi yang berbeda yang mengajukan interpelasi, maka sudah memenuhi syarat minimal.
Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI mengatur bahwa pengajuan hak interpelasi kepada gubernur perlu disepakati terlebih dahulu dalam rapat paripurna. Agar wacana interpelasi bisa digulirkan ke dalam rapat paripurna, perlu permintaan dari paling sedikit 15 anggota DPRD yang berasal dari setidaknya dua fraksi.
Jika syarat sudah terpenuhi maka perlu diadakan rapat paripurna yang harus dihadiri oleh 50 persen + 1 dari keseluruhan anggota DPRD. Artinya harus ada 54 anggota dewan yang hadir agar rapat paripurna terlaksana. Baru kemudian, rencana interpelasi harus disetujui 50 persen+1 anggota yang hadir agar bisa terwujud.
Interpelasi terus bergulir dan diyakini semakin banyak anggota DPRD DKI yang terlibat. Ima Mahdiah politisi PDIP DPRD DKI Jakarta yang menjadi salah satu tokoh yang paling getol menggulirkan interpelasi ini, belum menjawab pesan dari Akurat.co terkait update jumlah anggota yang sepakat interpelasi hingga artikel ini ditulis.
s: akurat.co
