INDONESIAKININEWS.COM - Mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menanggapi penyataan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS),...
INDONESIAKININEWS.COM - Mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menanggapi penyataan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu yang menilai demokrasi mengalami kemunduran di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ferdinand menyindir bahwa PKS sebaiknya berkaca atau berefleksi atas nilai-nilai demokrasi yang mereka jalankan sendiri.
Ia menyinggung, demokrasi Indonesia mengalami kemunduran dan memburuk terutama karena politik identitas.
“Coba PKS merenungi ke dalam diri sendiri, apakah lahirnya PKS membuat demokrasi membaik atau memburuk?” katanya melalui akun Twitter FerdinandHaean3 pada Sabtu, 21 Agustus 2021.
“Keberadaan PKS harus menilai diri sendiri terhadap demokrasi. Ngaca bos!” sambungnya.
Adapun ucapan Ahmad Syaikhu soal kemunduran demokrasi itu disampaikan dalam acara pidato kebangsaan Ketua Umum Partai Politik memperingati 50 Tahun CSIS Indonesia pada Jumat, 20 Agustus 2021.
“Di periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, arah demokrasi mengalami kemunduran, demokrasi menjadi lebih buruk dibandingkan periode kepemimpinan sebelumnya,” katanya, dilansir dari Kompas.
Syaikhu menjelaskan bahwa selama 23 tahun memasuki era Reformasi, Indonesia masih terjebak pada demokrasi prosedural dan belum naik kelas ke demokrasi substansial.
Para ilmuan politik, katanya, menilai bahwa pemerintahan Jokowi melakukan putar haluan dari model demokrasi prosedural ke arah otoritarianisme.
Syaikhu mengemukakan itu berkaca pada indeks demokrasi yang dirilis The Economis Intelligence Unit di mana indeks demokrasi Indonesia terus merosot dengan skor 6,30 pada tahun 2020.
Ia lantas membeberkan sejumlah masalah demokrasi di Indonesia saat ini. Di antaranya, yakni maraknya praktik politik uang pada setiap pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
Selain itu, menurut Syaikhu, ada penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi yang semakin buruk.
Ia mengatakab, di tengah situasi pandemi Covid-19, Ppemerintah juga justru semakin menunjukkan sikap represif dalam merumuskan kebijakan publik.
“Suara dan kehendak rakyat tidak dihiraukan, penguasa memilih tutup mata dan telinga dari suata hati nurani rakyatnya,” ungkapnya.
Di samping itu, Syaikhu menilai demokrasi di Indonesia juga memiliki masalah prosedural yakni demokrasi yang berbiaya mahal dan mengalami pembajakan oligarki.
“Hegemoni oligarki yang menguasai kapital ini menyebabkan politik Indonesia pada akhirnya tersandera sehingga kualitas kebijakan publik tidak lagi berorientasi apda kepentingan publik tetapi kepentingan pemilik modal,” terangnya.
Untuk itu, Presiden PKS itu mendorong agar ada reformasi pembiayaan politik dan kompetisi politik.
S:Makassar terkini
