INDONESIAKININEWS.COM - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membantah kabar yang beredar bahwa dana calon haji dialokasikan pemerintah ...
INDONESIAKININEWS.COM - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membantah kabar yang beredar bahwa dana calon haji dialokasikan pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
"Tidak ada seperti itu. Isu itu menyesatkan," kata Moeldoko di Mataram dilansir Antara, Selasa, 8 Juni.
Salah satu tokoh yang menyebutkan dana haji dipakai pemerintah untuk membangun infrastruktur adalah Uztaz Abdul Somad (UAS). Hal ini disampaikan UAS dalam ceramah yang dibagikan akun Twitter, @narkosun, Senin, 7 Juni kemarin.
Dalam video, terlihat UAS berapi-api menyampaikan kritik terhadap batalnya jemaah yang berangkat naik haji ke Arab Saudi. UAS menyebutkan, uang milik jemaah dipakai pemerintah untuk pembangunan infrastruktur.
"Duit tak ada dipakai dana haji, umat Islam ribut, umat Islam mengamuk, kami bayar haji untuk berangkat haji, bukan duit kami untuk dipakai bangun jalan, investasi! Mengamuk! Berhenti, memang begitu tesnya. Kalau umat Islam mengamuk berhenti, kalau umat Islam diam lanjut," tegas UAS.
Menurut Meoldoko, setoran dana calon haji yang dikelola pemerintah masih tersimpan aman. Namun, sambung Meoldoko, pemberangkatan belum bisa dilakukan karena secara global masih dalam situasi pandemi COVID-19.
"Saya sudah berbicara dengan Pak Anggito (Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, red.) bahwa uangnya aman," katanya.
Ia menggapan hal itu maklum karena masih dalam suasana pandemi COVID-19.
"Tidak bisa dipaksakan untuk berangkatkan calon haji ke Tanah Suci karena faktor keselamatan jemaah yang menjadi pertimbangan utama. Semua negara juga menghadapi persoalan yang sama, atau bukan hanya Indonesia," ucap mantan Panglima TNI itu.
Menurut Moeldoko, kebijakan pemberangkatan jemaah calon haji sangat berkaitan dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi.
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tidak mungkin menerbitkan kebijakan yang akan merugikan kepentingan bangsa dan negara, terlebih bertujuan menghalang-halangi rakyatnya menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci.
"Jadi, tidak benar ada dana calon haji yang dipakai untuk ini itu. Kalau ada isu macam-macam, itu sudah menyesatkan," katanya lagi kepada wartawan.
Sebelumnya, Kepala Pelaksana Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu membantah dana ibadah haji untuk pembangunan infrastruktur.
"Justru dana kelolaan haji itu diinvestasikan berisiko kecil. Jadi, tidak ada (dialokasikan ke pembiayaan infrastruktur)," kata Anggito dalam diskusi virtual bertajuk Dana Haji Aman.
Anggito menerangkan bahwa alokasi investasi ditujukan pada penanaman modal dengan profil risiko low to moderate.
Sebanyak 90 persen dana dialokasikan investasi berbentuk surat berharga syariah negara dan suku koorporasi.
"Tentu masih ada investasi-investasi lain yang semua profil risikonya adalah low to moderate," katanya menegaskan.
Anggito mempersilakan masyarakat menonton akun YouTube resmi BPKH yang menjelaskan secara perinci terkait dengan investasi pengelolaan dana haji.
Ia meminta masyarakat untuk mengecek laporan keuangan BPKH yang tersedia di laman resmi. "Silakan diunduh dan dibaca secara cermat, hati-hati, supaya kita bicara fakta dan data," katanya.
S:voi
