INDONESIAKININEWS.COM - Komisaris utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali membuat heboh. Kali ini, Ahok membo...
Jelang akhir tahun 2020, Ahok sempat membuat gaduh media massa. Dengan emosi, suami Puput Nastiti Devi ini membongkar banyaknya praktik tata kelola Pertamina yang, menurut dia, sangat tidak efisien.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menyinggung soal gaji di Pertamina yang baginya tidak masuk akal dalam pengelolaan perusahaan.
Dia menemukan, seorang pejabat Pertamina masih menerima gaji meskipun jelas-jelas sudah dicopot dari jabatannya.
"Tapi, masa (jabatan) dicopot gaji masih sama. Alasannya karena orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan Anda kan. Mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp 75 juta. Dicopot, enggak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih," tukas Ahok.
Contoh lain, lanjut Ahok, jabatan direksi dan komisaris sangat kental dengan lobi-lobi politis dan bagi-bagi jabatan.
Ahok dan Presiden Jokowi. Ahok membongkar sejumlah fasilitas mewah yang dimiliki oleh bos-bos Pertamina hingga bikin panas telinga banyak orang. ( Instagram BasukiBTP)
"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya, lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," kata Ahok.
Tak berhenti sampai di situ, secara blak-blakan Ahok menyindir Pertamina terkait akuisisi sumur minyak di luar negeri dari utang.
Selain itu, Ahok berujar, contoh temuannya yang lain soal ketidakefisienan Pertamina yakni soal pembangunan kilang minyak.
Dirinya masih meminta penjelasan kenapa banyak kilang baru yang belum juga dibangun. Padahal, lanjut dia, sudah ada beberapa investor yang serius patungan bisnis dengan Pertamina.
"Makanya nanti saya mau rapat penting soal kilang. Berapa investor yang sudah nawarin mau kerja sama, kalian diemin? Terus sudah ditawarin kenapa ditolak? Terus kenapa kerja seperti ini? Saya lagi mau audit," ujar Ahok.
Ahok membeberkan bahwa posisinya di Pertamina juga sering kali dipermasalahkan. Alasannya, karena keberadaannya mengganggu keharmonisan dalam perusahaan.
Ahok Membongkar sejumlah fasilitas mewah yang dimiliki oleh bos-bos Pertamina hingga bikin panas telinga banyak orang. ( Instagram BasukiBTP)
Ahok dan Presiden Jokowi.
Ahok membongkar sejumlah fasilitas mewah yang dimiliki oleh bos-bos Pertamina hingga bikin panas telinga banyak orang. ( Instagram BasukiBTP)
"Cuma saya emosi juga kemarin. Mereka lagi mancing saya emosi, saya emosi laporin presiden apa? Ahok mengganggu keharmonisan," kata dia lagi.
Akibat kegaduhan yang ditumbulkannya, Ahok dipanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Keduanya melakukan pertemuan empat mata secara tertutup terkait masalah yang diungkapkan Ahok kepada publik itu.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan, dalam pertemuan itu Erick Thohir hanya menanyakan kepada Ahok permasalahan yang sedang terjadi di Pertamina sehingga Ahok melayangkan kritik tersebut.
Setelah itu Erick meminta Ahok membenahi internal Pertamina karena ia bagian dari sistem di perusahaan migas pelat merah itu.
"Cuma diingatkan Pak Erick, supaya Pak Ahok kan Komut (komisaris utama). Sebagai Komut dia punya kewenangan di internal Pertamina.
Jadi dia bisa menyelesaikannya di internal. Karena beliau punya wewenangnya di sana," kata Arya dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Medcom.id, Minggu (20/9/2020).
Ahok dan Menteri BUMN Erick Thohir. Ahok membongkar sejumlah fasilitas mewah yang dimiliki oleh bos-bos Pertamina hingga bikin panas telinga banyak orang. ( Instagram BasukitBTP)
Ahok dan Presiden Jokowi.
Ahok membongkar sejumlah fasilitas mewah yang dimiliki oleh bos-bos Pertamina hingga bikin panas telinga banyak orang. ( Instagram BasukiBTP)
"Dan beliau pengawas di situ. Dan beliau punya hak untuk memanggil rapat semua direksi semua. Jadi kalau dia merasa ada yang tidak benar harus dibenarkan. Komut kan tugasnya itu," lanjut Arya.
Lebih lanjut Arya mengatakan, Erick juga meminta Ahok mendukung dan menjalankan konsep-konsep yang disusun Kementerian BUMN dalam mengembangkan Pertamina.
Arya menambahkan, pada intinya kritik dari Ahok bagus untuk Pertamina. Hanya, Erick meminta kritik tersebut direalisasikan dalam upaya pembenahan di internal Pertamina.
Setelah permasalahan internal itu mereda, Ahok kini kembali membongkar fasilitas mewah yang dmiliki oleh bos-bos Pertamina.
Ahok kali ini tak segan membongkar bahwa manajer hingga direksi dan komisaris Pertamina menerima fasilitas kartu kredit korporat yang bukan main besaran limitnya.
Ahok pun menyebut bahwa dirinya sebagai Komisaris Utama Pertamina menerima fasilitas kartu kredit korporat dengan limit hingga Rp 30 miliar.
"Iya, Komisaris Utama dengan limit Rp 30 miliar," kata Ahok seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (16/6/2021).
Ahok membongkar sejumlah fasilitas mewah yang dimiliki oleh bos-bos Pertamina hingga bikin panas telinga banyak orang. ( Instagram BasukiBTP)
Ahok dan Presiden Jokowi.
Ahok membongkar sejumlah fasilitas mewah yang dimiliki oleh bos-bos Pertamina hingga bikin panas telinga banyak orang. ( Instagram BasukiBTP)
Dalam kesempatan itu, Ahok menyampaikan, dia sudah meminta fasilitas kartu kredit korporat bagi pejabat Pertamina ini dicabut. Hal ini menurutnya telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Senin (14/06/2021) lalu.
Menurut ayah Nicholas Sean, pencabutan fasilitas kartu kredit korporat ini bertujuan untuk memudahkan perseroan dalam melakukan kontrol dan juga mencegah pemanfaatan yang tidak ada urusannya dengan perusahaan.
"Ya benar (fasilitas kartu kredit dicabut). Untuk permudah kontrol dan pencegah pemanfaatan yang tidak ada urusannya dengan perusahaan," ungkap mantan suami Veronica Tan itu lagi.
Lebih jauh, Ahok menyampaikan bahwa pencabutan fasilitas kartu kredit berlaku sejak Selasa (15/06/2021).
Nantinya, kata Ahok, Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini yang akan memastikan pencabutan fasilitas kartu kredit. "Direktur Keuangan Ibu Emma yang akan pastikan," ujarnya.
Lalu, apakah pencabutan fasilitas kartu kredit ini juga berlaku bagi semua anak cucu perusahaan?
Ahok dan Presiden Jokowi. Ahok membongkar sejumlah fasilitas mewah yang dimiliki oleh bos-bos Pertamina hingga bikin panas telinga banyak orang.
Ahok dan Presiden Jokowi. Ahok membongkar sejumlah fasilitas mewah yang dimiliki oleh bos-bos Pertamina hingga bikin panas telinga banyak orang. ( Instagram BasukiBTP)
Ahok menegaskan, seluruh grup Pertamina tidak ada ada lagi yang mendapatkan fasilitas ini.
"Intinya, seluruh grup tidak ada lagi yang namanya kartu korporasi," tegasnya.
Meski dirinya mengakui menerima limit kartu kredit korporat sebesar Rp 30 miliar, namun dia mengaku tidak mengetahui berapa limit kartu kredit yang diterima direksi Pertamina. "Saya tidak tahu karena saat diminta dari tahun lalu tidak diberikan," sebut Ahok.
Ahok mengatakan bahwa dirinya sudah meminta kepada manajemen untuk mengembalikan kartu kredit sejak tahun lalu. Namun, permintaan ini tidak kunjung direspons. Dia pun mengaku tidak tahu berapa limit kartu kredit bagi manajemen.
"Tidak tahu. Direksi yang makai banyak? Sudah kami minta sejak tahun lalu. Didiamin aja," lanjutnya.
Ahok pun menceritakan bahwa fasilitas kartu kreditnya yang didapatkan dari Pertamina memiliki limit sebesar Rp 30 miliar. Namun saat ini menurutnya sudah dikembalikan dan diminta ditutup.
"Patokannya yang punya saya sebagai Komut aja limitnya Rp 30 miliar. Udah saya kembalikan dan minta ditutup," ucapnya.
Setelah mengungkapkan kebijakan penghapusan fasilitas kartu kredit korporat bagi level manajer hingga direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero), Ahok juga mengungkapkan bahwa direksi juga menerima uang representatif.
Namun sayangnya, menurut Ahok, direksi hingga saat ini belum mengakui menerima uang representatif tersebut.
"Direksi tidak pernah ngaku kepada Dekom (Dewan Komisaris) ada uang representatif sampai hari ini jika ditanya," sebut Ahok seperti dilansir CNBC Indonesia, Kamis (17/06/2021).
Dia menyebut, uang representatif ini semacam gaji tambahan. Mengutip CNNIndonesia.com, uang representatif ini merupakan tambahan uang saku kepada pejabat negara, sekretaris daerah, pimpinan dan anggota DPRD dan pejabat eselon II dalam melakukan perjalanan dinas.
"Nggak jelas. Jadi semacam gaji tambahan?" ujarnya saat ditanya uang representatif itu seperti apa saja.
Lantas, ketika ditanya, apakah uang representatif ini akan dihapus atau tidak dan bagaimana tindakan berikutnya, Ahok pun menjawab, "Belum diakui ada. Lihat aja setelah media bicara," ujarnya.
(*)
S: Tribunnews
