INDONESIAKININEWS.COM - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menyebut, ada upaya dari oligarki untuk mematikan K...
Dalam akun Instagram pribadinya @febridiansyah.id, Febri mengunggah video pernyataan dirinya menyoal "apa hubungan penyingkiran 75 pegawai KPK dan 2024?". Sebab menurutnya KPK bisa dikuasi kekuatan politik tertentu yang membuat KPK tidak lagi independen.
"Kita tidak pernah bisa bayangkan kalau sebuah lembaga antikorupsi yang independen digunakan untuk menghajar lawan-lawan politik maka yang terjadi adalah oligarki akan semakin kuat karena tidak ada kontestasi poltik yang fair," kata Febri dikutip Suara.com.
Menanggapi itu analisis Adnan dan Febri, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai pengaitan KPK dengan 2024 kemungkinan memang benar adanya.
"Semua analisa punya kemungkinan benar," kata Mardani dihubungi, Senin (7/6/2021).
Mardani memandang jika analisis itu memang benar adanya maka KPK nantinya dapat digunakan sebagai alat politik, sebagaimana dikatakan Febri. KPK kata Mardani digunakan untuk menjatuhkan lawan politik pada kontestasi politik 2024.
Kontestasi politik 2024, yakni mencakup Pileg, Pilpres, dan Pilkada.
"KPK yang tidak independen dapat menjadi alat yang efektif untuk menjatuhkan satu atau lebih kandidat. Kontestasi Pemilu menjadi tidam fair lagi jika itu terjadi," kata Mardani.
Karena itu lanjut Mardani penyingkiran terhadap 75 pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan (TWK) adalah langkah yang harus dilawan. "Karena bisa jadi preseden dilakukan pada lembaga atau proses di tempat lain."
Sebelumnya, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menyebut ada beberapa alasan mengapa akhirnya Komisi Pemberentasan Korupsi harus dimatikan. Salah satunya ialah ada keterkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2024.
Isu pelemahan KPK memang kian menguat, mulai dari revisi UU KPK hingga kekinian adanya tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Sebelumnya Adnan mengatakan KPK yang dinilai sudah masuk terlalu jauh ke dimensi korupsi politik juga menjadi landasan bagi oligarki yang ingin mematikan KPK. Keberadaan KPK dianggap mengganggu jika kinerjanya sudah terlalu jaug sampai memasuki dimensi korupsi politik.
"Ini (KPK) benar-benar mengganggu konsolidasi oligarki ekonomi dan politik," kata Adnan dalam diskusi daring yang tayang di kanal YouTube PKSTV, Jumat (4/6/2021).
Selain itu kata Adnan alasan lain dimatikannya KPK ialah berkaitan dengan apa apa yang akan terjadi pada beberapa tahun ke depan.
"Yaitu pemilu 2024."
Ia berujar pemilihan umum 2024 apalagi pemilihan presiden membutuhkan anggaran yang sangat besar. Sementara pada saat yang sama, diketahui krisis ekonomi yang akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia belum pulih.
Di sisi lain, sektor privat juga tidak bisa dijadikan sebagai sumber pembiayaan untuk pemilu.
"Yang tersedia hanya dana dari APBN, APBD serta sektor-sektor strategis yang selama ini juga menjadi sumber bancakan korupsi seperti sumber daya alam," kata Adnan.
Sumber daya alam dinilai memiliki kesempatan yang cukup besar untuk menyediakan dana segar yang mudah dikeruk. Berbeda misalnya kata Adnan dengan cara mencuri dana dari APBN dan APBD yang butuh strategi di mana lebih kompleks dan lebih rumit.
"Upaya-upaya inilah yang akan dilakukan untuk memastikan pemilu 2024 ada di tangan dan KPK itu adalah faktor yang memungkinkan upaya-upaya mengeksploitasi sumber daya publik itu menjadi lebih terganggu," kata Adnan.
Adnan mengatakan apabila skenario mematikan KPK itu berjalan sebagaimana mestinya, seperti yang diharapkan oleh para elite dan oligarki tentu Indonesia akan memasuki satu fase yang lebih gelap.
"Karena kemudian kita akan hidup dalam satu sistem yang seolah-olah demokratis tapi sebenarnya berlaku sistem kleptokrasi di mana orang terang-terangan ingin merampok uang negara," kata Adnan.
s: suara.com
