INDONESIAKININEWS.COM - Rizieq Shihab mengklaim ada upaya rekonsiliasi dirinya dengan pemerintah. Pernyataan ini langsung mendapatkan sorota...
INDONESIAKININEWS.COM - Rizieq Shihab mengklaim ada upaya rekonsiliasi dirinya dengan pemerintah. Pernyataan ini langsung mendapatkan sorotan tajam dari mantan politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean.
Melalui akun Twitternya, Ferdinand menegaskan ia tak percaya dengan pengakuan Rizieq itu. Apalagi sejak persidangan, banyak pengakuan Rizieq yang diragukan.
Bahkan, Badan Intelijen Nasional (BIN) juga sempat membantah pernyataan eks pentolan FPI itu karena tidak sesuai dengan fakta.
"Sejak persidangan dimulai, hingga hak-haknya membela diri dibacakan yang mana isinya banyak diragukan karena tanpa fakta dan dibantah oleh @binofficial_ri," cuit Ferdinand di Twitter seperti dikutip oleh Suara.com, Jumat (18/6/2021)
Baca Juga: Pernah Dicopot Jokowi, Mantan Menteri Minta Presiden Mundur Tanpa Menunggu Tahun 2024
Atas dasar itu, pegiat media sosial ini menegaskan ia tak percaya dengan rekonsiliasi yang disebut Rizieq. Menurutnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga tidak sembarangan melakukan upaya itu.
"Apakah anda masih percaya soal rekonsiliasi ini? Saya tak percaya sama sekali. @jokowi bukan kaleng-kaleng!," tegas Ferdinand.
Cuitan Ferdinand Hutahaean Kritik HRS. (Twitter/@FerdinandHaean3)
Cuitan Ferdinand Hutahaean Kritik HRS. (Twitter/@FerdinandHaean3)
Kritikan tajam Ferdinand itu telah di-retweet 14 kali dan mendapatkan 91 tanda like. Warganet juga membanjiri kolom komentar dengan sejumlah opini mengenai pernyataan Rizieq soal rekonsiliasi.
"Level dia bukan diajak bicara, tetapi cukup ditempatkan dipenjara atas semua pelanggaran hukum yang dilakukannya," saran warganet.
"Begini ya kualitas yg mengaku imam besar?," sindir warganet.
Baca Juga: Ini yang Membuat Habib Rizieq Ucapkan Terima Kasih ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit
"Ngaku ulama kerjanya memfitnah pemerintah, giliran butuh minta rekonsiliasi, tidak tercapai maka fitnah lagi pemerintah (BIN), ini orang atau musang?," kritik warganet.
"Masalah apa yang perlu direkonsiliasi..?? Gak ada sama sekali..!!!," tegas lainnya.
"Jadi lebih memahami karakter RS. Ternyata nyalinya mellow," tambah warganet.
Rizieq Bongkar Isi Pertemuan Bareng Wiranto, Tito dan Budi Gunawan di Arab
Eks Pentolan FPI Habib Rizieq Shihab dalam nota pembelaan atau pledoinya atas tuntutan jaksa dalam kasus swab test RS UMMI mengungkap adanya pertemuan antara dirinya dengan sejumlah pejabat dalam negeri. Pertemuan dilakukan kala dirinya masih berada di Arab Saudi.
Baca Juga: Pernah Dicopot Jokowi, Mantan Menteri Minta Presiden Mundur Tanpa Menunggu Tahun 2024
Awalnya Rizieq menyampaikan, di tahun pertamanya di Arab Saudi dia sempat dihubungi Jenderal (Purn) Wiranto yang kala itu masih menjabat Menko Polhukam. Komunikasi itu terjadi pada akhir Mei 2017.
"Beliau (Wiranto) mengajak saya dan kawan-kawan untuk membangun kesepakatan agar tetap membuka pintu dialog dan rekonsiliasi," kata Rizieq dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (10/6/2021).
Tak hanya itu, Rizieq mengatakan, tak lama berselang pada awal Juni 2017, ia kembali berkomunikasi dengan pejabat dalam negeri. Kala itu, Rizieq bertemu secara tatap muka, dia bertemu Budi Gunawan (BG) di salah satu hotel di Kota Jeddah.
Hanya saja, Rizieq tak membeberkan secara detil mengenai isi pertemuannya dengan BG. Menurut dari pertemuan tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan.
"Hasil pertemuan tersebut sangat bagus, kita buat kesepakatan tertulis hitam di atas putih yang ditanda-tangani oleh saya dan Komandan Operasional BIN Mayjen TNI (Pur) Agus Soeharto di hadapan Kepala BIN dan timnya, yang kemudian surat tersebut dibawa ke Jakarta dan dipersaksikan serta ditanda-tangani juga oleh Ketua Umum MUI Pusat KH Ma’ruf Amin yang kini menjadi Wakil Presiden RI," ungkapnya.
Baca Juga: Ini yang Membuat Habib Rizieq Ucapkan Terima Kasih ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit
"Di antara isi kesepakatan tersebut adalah setop semua kasus hukum saya (Rizieq) dan kawan-kawan sehingga tidak ada lagi fitnah kriminalisasi, dan sepakat mengedepankan dialog dari pada pengerahan massa, serta siap mendukung semua kebijakan Pemerintahan Jokowi selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan konstitusi negara Indonesia," sambungnya.
S: Tribunnews