INDONESIAKININEWS.COM - 75 pegawai KPK tak lolos TWk laporkan lima pimpinan KPK. Termasuk Ketua KPK Firli Bahuri. Kelima pimpinan Komisi Pe...
Termasuk Ketua KPK Firli Bahuri.
Kelima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan 75 pegawainya terkait dugaan maladministrasi dalam proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ke Ombudsman RI, Rabu (19/5/2021).
Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI), Sujarnako, yang termasuk dalam 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan, mengatakan laporan mereka diterima dua anggota Ombudsman RI.
Dalam laporan tersebut, kata Sujanarko, TWK yang digelar sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), sarat pelanggaran hukum dan undang-undang.
Tak hanya itu, Sujanarko membeberkan, pihaknya meminta Ombudsman menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan yang menyatakan Firli Bahuri dan Komisioner KPK terbukti melakukan maladministrasi.
Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko, di kantor Dewan Pengawas KPK, Jakarta Selatan, Senin (17/5/2021)
Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko, di kantor Dewan Pengawas KPK, Jakarta Selatan, Senin (17/5/2021) (Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama)
"Mengeluarkan rekomendasi agar pegawai-pegawai KPK dipekerjakan kembali pada posisi semula dan memberikan sanksi bagi Firili Bahuri dkk dalam hal KPK tidak menjalankan rekomendasi Ombudsman RI tersebut," ujarnya, dilansir Tribunnews.
Diketahui, kelima pimpinan KPK periode 2019-2023 tersebut resmi dilantik pada Jumat (20/12/2019) di Istana Negara, Jakarta.
Mengutip Kompas.com, pelantikan pimpinan KPK tertuang dalam Kepres Nomor 112/p Tahun 2019 dan 129/p Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan KPK periode 2019-2023.
Dirangkum Tribunnews dari laman elektronik LHKPN, inilah harta kekayaan kelima pimpinan KPK yang dilaporkan ke-75 pegawainya:
1. Ketua KPK, Firli Bahuri (LHKPN terakhir 31 Desember 2020): Total Rp19,5 miliar.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri memberikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah oleh KPK, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (28/2/2021) dini hari. Pada konferensi pers tersebut, KPK menyatakan telah menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus proyek pembangunan infrastruktur karena diduga menerima gratifikasi atau janji. Selain Nurdin Abdullah, KPK juga menetapkan tersangka kepada Sekdis PUPR Sulsel, Edy Rahmat (ER) sebagai penerima dan Agung Sucipto (AS) selaku pemberi. Tribunnews/Jeprima
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri memberikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah oleh KPK, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (28/2/2021) dini hari. Pada konferensi pers tersebut, KPK menyatakan telah menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus proyek pembangunan infrastruktur karena diduga menerima gratifikasi atau janji. Selain Nurdin Abdullah, KPK juga menetapkan tersangka kepada Sekdis PUPR Sulsel, Edy Rahmat (ER) sebagai penerima dan Agung Sucipto (AS) selaku pemberi. (Tribunnews/Jeprima)
II. DATA HARTA
6. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/87 m2 di BEKASI, WARISAN Rp. 2.400.000.000,00
7. Tanah dan Bangunan Seluas 612 m2/342 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.727.000.000,00
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 7.988.595.227,00
F. HARTA LAINNYA Rp. ----
III. HUTANG Rp. ----
2. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata (LHKPN terakhir 31 Desember 2020): Total Rp7 miliar.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata menghadirkan tersangka Wali Kota Dumai periode 2016-2021, Zulkifli Adnan Singkah pada konferensi pers penetapan penahanan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2020). Zulkifli Adnan Singkah berstatus tersangka dalam dugaan suap usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan APBN 2018 untuk Kota Dumai. Tribunnew/Jeprima
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata menghadirkan tersangka Wali Kota Dumai periode 2016-2021, Zulkifli Adnan Singkah pada konferensi pers penetapan penahanan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2020). Zulkifli Adnan Singkah berstatus tersangka dalam dugaan suap usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan APBN 2018 untuk Kota Dumai. (Tribunnews/Jeprima)
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.044.036.000,00
1. Tanah dan Bangunan Seluas 243 m2/180 m2 di TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.044.036.000,00
2. Tanah dan Bangunan Seluas 730 m2/200 m2 di KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000,00
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 432.000.000,00
1. LAINNYA, --- (SEPEDA ONTHEL SPORT) SEPEDA Tahun 1992, HASIL SENDIRI Rp. 500.000,00
2. MOTOR, HONDA KIRANA SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000,00
3. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000,00
4. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000,00
5. MOBIL, CHEVROLET CAPTIVA SUV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000,00
6. LAINNYA, FNHON DAN DAHON SEPEDA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000,00
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 172.550.000,00
D. SURAT BERHARGA Rp. 1.239.905.500,00
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.161.790.724,00
F. HARTA LAINNYA Rp. ----
Sub Total Rp. 7.050.282.224,00
III. HUTANG Rp. ----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 7.050.282.224,00
3. Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar (LHKPN terakhir 31 Desember 2020): Total Rp1,7 miliar.
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menunjukkan tersangka Anggota DPRD Jabar periode 2014-2019 dan 2019-2024 Ade Barkah Surahman (kanan) bersama Anggota DPRD Jabar periode 2014-2019 Siti Aisyah Tuti Handayani saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/4/2021). KPK menetapkan Ade Barkah Surahman dan Siti Aisyah Tuti Handayani sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan dana bantuan provinsi Kepada Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017-2019. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menunjukkan tersangka Anggota DPRD Jabar periode 2014-2019 dan 2019-2024 Ade Barkah Surahman (kanan) bersama Anggota DPRD Jabar periode 2014-2019 Siti Aisyah Tuti Handayani saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/4/2021). KPK menetapkan Ade Barkah Surahman dan Siti Aisyah Tuti Handayani sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan dana bantuan provinsi Kepada Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017-2019. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.000.000.000,00
1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/46 m2 di TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000,00
2. Tanah dan Bangunan Seluas 189 m2/36 m2 di DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000,00
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000,00
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 674.500.000,00
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000,00
2. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000,00
3. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000,00
4. MOTOR, YAMAHA MT25 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 47.500.000,00
5. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 479.000.000,00
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 16.000.000,00
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 200.000.000,00
F. HARTA LAINNYA Rp. 55.440.000,00
Sub Total Rp. 2.945.940.000
III. HUTANG Rp. 1.208.000.000,00
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.737.940.000,00
4. Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango (LHKPN terakhir 31 Desember 2020): Total Rp2,2 miliar.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023 yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023 yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.410.000.000,00
1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/40 m2 di BOLAANG MONGONDOW, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000,00
2. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/25 m2 di BOLAANG MONGONDOW, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000,00
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1200 m2/70 m2 di BOLAANG MONGONDOW UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000,00
4. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/45 m2 di KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000,00
5. Tanah Seluas 286 m2 di BOLAANG MONGONDOW UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000,00
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 340.000.000,00
1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000,00
2. MOBIL, SUZUKI GRAND VITARA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000,00
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000,00
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 82.000.000,00
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 336.633.000,00
F. HARTA LAINNYA Rp. 55.440.000,00
Sub Total Rp. 2.224.073.000,00
III. HUTANG Rp. ----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.224.073.000,00
5. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron (LHKPN terakhir 31 Desember 2020): Total Rp13,4 miliar.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memberikan keterangan terkait penahanan mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/12/2020). KPK menahan tersangka Rizal Djalil untuk kepentingan penyidikan perkara dugaan penerimaan suap terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memberikan keterangan terkait penahanan mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/12/2020). KPK menahan tersangka Rizal Djalil untuk kepentingan penyidikan perkara dugaan penerimaan suap terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 11.080.000.000,00
1. Tanah dan Bangunan Seluas 262 m2/250 m2 di JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000,00
2. Tanah Seluas 630 m2 di JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000,00
3. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/105 m2 di JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000,00
4. Tanah Seluas 895 m2 di JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000,00
5. Tanah dan Bangunan Seluas 730 m2/200 m2 di JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000,00
6. Tanah Seluas 430 m2 di JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000,00
7. Tanah Seluas 1980 m2 di JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000,00
8. Tanah dan Bangunan Seluas 275 m2/200 m2 di JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000,00
9. Tanah dan Bangunan Seluas 289 m2/500 m2 di JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000,00
10. Tanah Seluas 195 m2 di JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000,00
11. Tanah Seluas 1200 m2 di JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000,00
12. Tanah Seluas 92 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000,00
13. Tanah Seluas 580 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.860.000.000,00
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 297.000.000,00
1. MOTOR, BEAT F1 INJEKSI HONDA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000,00
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA REBORN Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000,00
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 162.769.600,00
D. SURAT BERHARGA Rp. 500.000.000,00
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.706.880.970,00
F. HARTA LAINNYA Rp. 121.600.000,00
Sub Total Rp. 14.868.250.570,00
S: Tribunnews
