INDONESIAKININEWS.COM - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai ada kejanggalan dalam kosongnya jabatan Lurah dan Camat ...
Menurut Gembong, tim pembantu Gubernur Anies Baswedan itu terlibat dalam urusan penentuan jabatan Camat hingga Lurah. Akibatnya, prosesnya berjalan lamban dan bahkan ada yang harus rangkap jabatan.
"Makin lama lurah ditunda-tunda, camat ditunda, pasti ada campur tangan TGUPP ini. Kenapa ini kita kejar terus, supaya pelayanan Pemprov terhadap masyarakat menjadi lebih baik," ujar Gembong saat dikonfirmasi, Selasa (25/5/2021).
Menurut Gembong, TGUPP kerap berusaha menempatkan orang-orang terdekat dalam posisi yang kosong. Ia menyebut hal ini sudah diketahui banyak pihak dalam pelaksanaannya.
"Banyak cara, banyak celah. Itu bukan rahasia lah. Soal penempatan. Jadi kelurahan A kosong, ya banyak hal lah, sehingga orang ditempatkan di sana, mapping-nya mereka lakukan itu," jelasnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan Setda DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menjelaskan, kekosongan yang mengakibatkan rangkap jabatan ini terjadi karena sejumlah hal. Mulai dari pensiun, meninggal dunia, hingga mengundurkan diri.
"Ini memang akumulasi dari proses. sebenarnya proses sudah dilaksanakan sebelumnya. Jadi kalau kita bicara Baperjab awal, dari jaman pak Sekda Saeullah juga sudah," tuturnya.
Menurut Sigit, proses pengisian kembali jabatan yang kosong ini sudah dilakukan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjab) era Sekretaris Daerah Saefullah. Namun setelah berjalan setahun lebih, akhirnya baru rampung usai lebaran kemarin.
"Kalau kami bicara Baperjab awal, dari jaman pak Sekda Saefullah juga sudah. Kemudian pj bu Sri Haryati juga sudah tapi beum ada pelantikan waktu itu," katanya.
Salah satu alasan lambannya proses pengisian jabatan ini adalah karena pihaknya harus memeriksa ulang kandidat yang ada. Apalagi terjadi pergantian Wali Kota yang merupakan atasan dari perangkat Camat dan Lurah.
"Waktu itu kan komposisi pimpinan kotanya, sekarang sudah lengkap, ya kita ingin para Wali Kota, Bupati, bisa bekerja optimal, kembali hasil Baperjab tersebut apakah masih relevan dengan program mereka atau masih perlu dites," pungkasnya.
s: suara.com
