INDONESIAKININEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memarahi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov...
INDONESIAKININEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memarahi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Senin (10/5/2021).
Anies marah karena para ASN tidak mengikuti instruksinya untuk mengikuti seleksi terbuka jabatan Eselon II.
Bukan kali ini Anies memperlihatkan kemarahannya. Sebelumnya, ia juga pernah marah karena isu-isu berbeda.
Berikut Kompas.com merangkumkan.
Marah karena anggaran fantastis alat tulis
Anies pernah melampiaskan kekesalannya kepada jajarannya sendiri saat menyoroti pembengkakan anggaran dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta pada Oktober 2019.
Dalam sebuah video yang diunggah ke kanal YouTube Pemprov DKI, Selasa (29/10/2019), Anies mengoceh soal besarnya anggaran belanja alat tulis kantor (ATK).
Tak tanggung-tanggung, anggaran belanja ATK untuk tahun 2020 naik sampai Rp 1,6 triliun.
Sebagai perbandingan, anggaran belanja ATK pada 2019 adalah sebesar Rp 349 miliar.
"Dari 349 miliar, tahun depan Rp 1,6 triliun, abracadabra atau bagaimana? Bagaimana kita menjelaskannya, Bapak Ibu sekalian? Sekarang pertanyaan saya tadi. Who gets what, why, when, where, how much tadi, coba, jelaskan!" kata Anies sambil menayangkan tabel perbandingan anggaran belanja ATK 2019-2020.
Anies lantas menyebut rancangan itu sebagai mempermalukan diri sendiri.
"Ini namanya self humiliation. Ini namanya mempermalukan diri sendiri," ucap Anies.
"Kita saja, kalau anak kita tanya di rumah nih, 'Bu, Pak, apa sih itu yang ditulis di koran katanya ada Rp 1,6 triliun?', bisa jawab tidak Bapak dan Ibu sekalian?" lanjutnya.
Anies kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengoreksi anggaran belanja ATK yang tak masuk akal tersebut.
Jika tidak, ia menyatakan bakal mencopot jajarannya.
"Bapak, Ibu sekalian. Ini, Bapak dan Ibu ulangi, you are out. Out, Pak. Karena kita tidak bisa menjelaskan ini kepada diri sendiri, tidak bisa menjelaskan ini kepada publik, apalagi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Enggak bisa kita jelasin ini," kata Anies.
Sebut pelaku tabrak lari pengecut
Anies meluapkan kegeramannya terhadap pelaku tabrak lari yang buron usai menabrak anggota PPSU Persada Kelurahan Kelapa Gading Barat bernama Taka yang kemudian meninggal dunia.
Taka menjadi korban tabrak lari sepeda motor di Jalan Yos Sudarso Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (23/7/2020).
Dalam unggahan di akun instagram resminya @aniesbaswedan, Kamis (24/7/2020), Anies menyebut si penabrak sebagai pengecut.
"Hai kau Pengecut...!! Dari persembunyianmu, kau buka berita-berita online. Carilah berita soal petugas PPSU Jakarta," tulis Anies.
Dia menyampaikan ke pelaku bahwa korban Taka memiliki dua putri yang menjadi yatim akibat insiden itu.
Anies lantas menyebut si penabrak telah menghina orangtuanya sendiri karena bersembunyi.
"Bukan cuma lepas tanggung jawab, kau menghina diri sendiri. Menghinakan Ibumu, orang tuamu. Seakan ibumu, ayahmu tidak pernah mendidikmu soal tanggung jawab," lanjutnya.
Menurut Anies, sikap pelaku sangat tidak bertanggungjawab lantaran setelah menabrak korban, pelaku tidak berhenti apalagi mengantar ke rumah sakit.
"Kau tinggalkan ia terkapar di jalanan, kau pikir yang kau tabrak itu gelondongan kayu!?? Ketahuilah, dia manusia, namanya Taka. Umurnya 43 tahun," seru Anies.
Di akhir pernyataannya, Anies meminta si penabrak untuk menyerahkan diri ke pihak berwajib dan meminta maaf kepada keluarga korban.
Pertanyakan toa sebagai peringatan dini banjir
Anies mengkritik penggunaan toa sebagai bagian dari sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) terhadap banjir di Jakarta saat rapat bersama pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Kamis (6/8/2021).
Awalnya, Anies membahas early warning system di Jakarta dan meminta jajarannya membuka salah satu slide presentasi mengenai disaster warning system (DWS).
Dalam slide tersebut, terdapat gambar toa atau pengeras suara yang masuk ke dalam bagian DWS.
Anies pun protes, menegaskan bahwa toa bukan bagian dari DWS.
"Ini bukan early warning system, ini toa, ini toa. This is not a system," ucap Anies.
Anies lalu menjelaskan apa yang dimaksud tentang sistem.
"Sistem itu kira-kira begini, kejadian di Katulampa (tinggi) air sekian, keluarlah operasionalnya. Dari Dishub, Dinas Kesehatan, MRT, Satpol, seluruhnya itu tahu wilayah mana yang punya risiko. Jadi, sebelum kejadian kita sudah siap," kata Anies.
Adapun toa, menurut Anies, dipakai Jepang sebagai peringatan dini tsunami karena harus berfungsi cepat.
Di sisi lain, banjir di Jakarta biasanya memiliki rentang waktu cukup lama dari peringatan hingga kejadian.
Karena itu, ia menegaskan toa tidak diperlukan untuk peringatan dini banjir.
"Kalau banjir kira-kira antara peringatan dan kejadian berapa menit? Lama. Lah kenapa pakai alat begini? Ini dipakai karena tsunami," lanjut Anies.
Ia menyarankan sebelum ada sistem lainnya maka Pemprov DKI bisa manfaatkan toa masjid maupun WhatsApp.
"Kalau Katulampa sampai Jakarta berapa jam? Bisa diberi tahu pakai apa? Lah iya segala macam bisa. Perlu pengadaan? Enggak perlu. Semua masjid bisa dipakai, semua WhatsApp bisa," tutupnya.
Sidak kafe ramai pengunjung di pandemi
Pada Kamis (3/9/2020), Anies melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama jajaran Satpol PP DKI ke sejumlah kafe dan restoran di Jakarta Selatan.
Sidak itu dilakukan untuk meninjau penerapan protokol kesehatan.
Dalam video yang diunggah di akun Instagram, Anies tampak memarahi manajemen sebuah kafe di Jalan Haji Nawi, Jakarta Selatan, karena tempat itu ramai pengunjung.
"Mana protokolnya? Tahu enggak aturannya?" tanya Anies.
"Tahu, pak," jawab manajemen kafe.
"Tahu? Kenapa dilanggar?" sambung Anies.
Anies lantas menekankan, pelanggaran protokol kesehatan membahayakan nyawa.
"Ini bukan melanggar peraturan, ini soal nyawa. Anda tutup sekarang dan jangan diulangi," ujar Anies.
Kafe tersebut kemudian langsung ditutup 1x24 jam dan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 10 juta.
ASN tak ikuti instruksinya
Terkini, Anies memarahi ASN setelah diketahui tidak mengikuti instruksinya soal seleksi jabatan eselon II.
Hal itu Anies sampaikan saat mengumpulkan ASN di Pemprov DKI, Senin.
"Malu sesungguhnya kita. Saya ingin sampaikan di sini kita malu sesungguhnya. Malu kenapa ada instruksi tidak dilaksanakan," kata Anies dalam keterangan suara.
Disebutkan Anies, ia mengumpulkan 239 pejabat non-administrator yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi 17 jabatan eselon II.
Akan tetapi, tidak ada satu pun dari mereka yang mendaftar seleksi terbuka tersebut meski telah diinstruksikan.
Anies kecewa karena para ASN itu memilih diam dan tidak bertanggung jawab atas instruksinya.
"Tapi bukan diam, berharap tidak menjadi masalah, ini yang dikumpulkan di sini adalah yang bermasalah," ucap Anies.
"Beruntung bapak ibu sekalian pakai masker hari ini, tidak terlihat wajahnya. Coba kalau difoto bapak ibu, wajah bapak itu terekam sebagai pribadi yang tidak menjalankan instruksi," sambungnya.
Di akhir pidato, Anies meminta para ASN agar kelak tidak mengabaikan instruksi.
"Saya harap itu dicamkan, itu diperhatikan. Satu pesan, laksanakan semua instruksi dengan baik, laporkan pelaksanaannya dengan sebaik baiknya, harap ini dicamkan, harap jadi pelajaran, dan harap jangan diulang," pungkasnya.
S: kompas
