INDONESIAKININEWS.COM - Politisi PSI DPRD DKI Eneng Malianasari ikut mengeluhkan atas sikap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilai ti...
INDONESIAKININEWS.COM - Politisi PSI DPRD DKI Eneng Malianasari ikut mengeluhkan atas sikap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilai tidak transparan.
Eneng mengaku setiap rapat dengan eksekutif selalu meminta data agar masyarakat bisa mengetahui kinerjanya. Kata dia, transparansi juga menghindari kecurigaan publik terhadap praktik korupsi.
“Kita jatuhnya kek tukang tagih utang. Minta data terus. Setiap rapat kami minta data yang bener. Data yang valid,” kata Mili ketika dikonfirmasi AKURAT.CO, Selasa (13/4/2021)
Mili bercerita, Komisi B DPRD DKI Jakarta pernah rapat bersama Perumda Pembangunan Saradan Jaya, tepatnya dua pekan lalu atau ketika dugaan korupsi lahan rumah DP 0 rupiah tengah hangat diperbincangkan. Kala itu, perwakilan PD Sarana Jaya tidak memawa data apapun.
Bahkan, ketika rapat lanjutan, Sarana Jaya tetap cuek. Mereka datang tanpa data yang sebelumnya diminta Komisi B.
“Rapat terakhir dengan Sarana Jaya itu aku tegas ini rapat tidak serius. Rapat pertama Sarana Jaya datang tidak bawa data. Pertama diputuskan rapat ditunda kembali pada dua minggu, waktu yang ditentukan dengan data yang sudah harus disiapkan. Next setelah dua minggu enggak ada data yang diserahkan ke kita lho,” ungkapnya.
Mili menyatakan sistem dan pola kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak transparan bukan baru terjadi kali ini. Dia menyebut praktik tersebut berlangsung selama kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.
“Aku sih dari pertama sudah merasa seperti itu ya, walaupun ada beberapa yang bisa diajak kerja sama, tapi lebih baik kan menjadi kebiasaan. Makanya tadi, kita enggak perlu jadi debt collector lah. Itu kan kesadaran, kalau mau rapat berkualitas ya suguhkan data yang berkualitas juga,” tegasnya.
Dihubungi terpisah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menyoroti keluhan anggota DPRD DKI Jakarta Jamaludin karena dicuekin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta saat menyampaikan aspirasi masyarakat.
Menurut Trubus, SKPD tidak bersikap transparan karena tekanan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) besutan Gubernur Anies Baswedan. Dia menyebut, Gubernur Anies memberikan kepercayaan luar biasa ke TGUPP untuk mengontrol SKPD. Imbasnya, masyarakat menjadi korban dan kehilangan informasi lengkap. Tujuannya untuk melindungi nama baik Anies Baswedan.
"Ini semua ulah dari TGUPP membungkam SKPD agar tidak mempublikasikan data kepada publik," kata Trubus.
S:Akurat
