INDONESIAKININEWS.COM - Kegagalan kubu Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) mendapatkan restu dari pemerintah dalam hal ini Kemen...
Sosiolog Universitas Hasanuddin Makassar, Sawedi Muhammad mendorong Maruarar Sirait menggantikan Moeldoko sebagai KSP karena didasarkan pada kedekatan personal dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
’’Kalaupun KSP diganti, saya kira pertimbangannya didasarkan pada kedekatan personal dengan Presiden, bukan berdasarkan keahlian spesifik atau geopolitik,’’ ujar Sawedi Muhammad pada Senin (5/4).
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari menilai saran agar Maruarar Sirait menggantikan Moeldoko sebagai KSP dianggap tidak masuk akal, karena akan menimbulkan masalah baru.
’’Seperti yang dijelaskan Pak Sawendi dalam pendapatnya, Maruarar Sirait pernah diisukan jadi salah satu menteri, tetapi karena ada masalah internal dengan PDIP, Maruarar urung dilantik di menit terakhir.
Nah sekarang mendorongnya masuk kabinet, ngajak berantem namanya sama PDIP. Saran yang tidak masuk akal,’’ kata Qodari.
Menurut Qodari, persoalan di Partai Demokrat sudah selesai seiring dengan penolakan terhadap pendaftaran Kongres Luar Biasa (KLB) di Kementerian Hukum dan HAM.
YaBahkan hal itu merupakan bukti bahwa konflik yang ada di Demokrat berpusat pada masalah yang ada di dalam di internal tersebut. ’’Bukan karena Moeldoko.
Pengurus KLB yang menjemput Moeldoko, bukan Moeldoko yang datang ke pengurus KLB,’’ jelas Qodari
Editor : Dinarsa Kurniawan
Reporter : Gunawan Wibisono
Qodari melajutkan, tidak ada pentingnya Presiden Jokowi mengganti Moeldoko dengan Maruarar Sirait.
Karena tidak ada hubungannya antara konflik di internal Demokrat dengan Moeldoko.
’’Saat ini KLB Demokrat sudah ditolak, persoalan sudah selesai dan SBY juga sudah enjoy.
Jadi Pak Moeldoko biarlah bertugas menjadi KSP, karena memang tidak ada kepentingan yang mendesak Pak Presiden mengganti beliau,’’ ungkapnya. (*)
S: Tribunnews
