INDONESIAKININEWS.COM - Partai Demokrat digoyang oleh Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara yang memilih Kepala Staf Kepresidenan Moeld...
Terpilihnya Moeldoko tidak mengagetkan karena sejak awal sudah santer terdengar ketika rencana ‘kudeta’ itu terbongkar.
Atas kegiatan KLB yang disebut Partai Demokrat sebagai ‘KLB Bodong’ itu, DPP Partai Demokrat telah meminta perlindungan hukum pada pemerintah untuk mencegah tindakan inkonstitusional tersebut.
“Atas dasar itu semua, Partai Demokrat memohon agar Menko Polhukam, Kapolri, dan Menkumham mencegah serta menghentikan penyelenggaraan KLB yang ilegal dan inkonstitusional karena melanggar AD/ART Partai Demokrat yang sah,” kata Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Jumat(5/3).
AHY mengingatkan agar semua pengurus dan kader Demokrat tetap menjaga diri dalam koridor hukum.
Meskipun, tidak sedikit kader yang sudah geram dengan munculnya aksi orang-orang yang mempersiapkan KLB ilegal
Untuk itu, Partai Demokrat memohon perlindungan hukum dan pencegahan pada pemerintah.
Permohonan ini disampaikan dalam bentuk surat resmi yang ditandatangani Ketum AHY serta Sekjen Teuku Riefky Harsya.
Surat tersebut dikirimkan pada Menko Polhukam Mahfud MD, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, dan Menkumham Yasona Laoly.
Isi surat menguraikan sejumlah alasan permohonan perlindungan hukum. Pertama, Partai Demokrat telah menyelenggarakan Kongres V pada 15 Maret 2020 di Jakarta dan pelaksanaannya sudah sesuai memenuhi dan mencapai kuorum sesuai AD/ART Partai Demokrat.
Kongres V tersebut dihadiri oleh seluruh pemilik suara yang sah, yaitu seluruh ketua DPD, seluruh ketua DPC, dan seluruh ketua organisasi sayap yang terdaftar dalam AD/ART Partai Demokrat.
Kedua, kongres tersebut secara aklamasi memilih Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025.
Ketiga, AD/ART dan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V sudah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mendapat pengesahan.
Kementerian Hukum dan HAM RI kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor: M.HH-09.AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara RI Nomor: 15, tanggal 19 Februari 2021.
Surat itu juga menjelaskan bahwa sejak awal Januari 2021, telah terjadi gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) yang hendak menyelenggarakan kongres luar biasa (KLB) yang bertentangan dengan AD/ART partai.
Dijelaskannya, GPK-PD itu diprovokasi dan dimotori oleh sejumlah kader dan mantan kader Partai Demokrat serta disponsori oleh pihak eksternal partai.
Mereka melakukan tindakan melawan hukum karena tidak memilik hak suara yang sah.
Atas tindakan tersebut, para kader yang berkhianat telah dipecat Partai Demokrat, sehingga mereka tidak boleh lagi menyampaikan pernyataan atau bertindak atas nama Partai Demokrat atau menggunakan simbol-simbol Partai Demokrat.
Pengurus DPD Demokrat lainnya, KLB itu dianggap hanya lelucon dan abal-abal.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Barat pun menyerukan delegitimasi KLB yang diinisiasi segelintir orang tersebut.
”Kami, para pengurus Partai Demokrat di Jawa Barat menyerukan kepada seluruh pengurus DPD dan DPC Partai Demokrat di seluruh Indonesia pun melakukan hal yang sama,” ungkap Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Asep Wahyuwijaya (AW) di Bogor, Jumat.
Menurut dia, upaya delegitimasi dari para pemilik suara sah di partainya akan memberikan pesan yang kuat kepada negara bahwa KLB yang diselenggarakan tersebut abal-abal.
“Bahwa KLB yang diselenggarakan oleh kelompok politisi liar itu adalah ‘abal-abal’ dan dagelan yang amat tidak lucu karena tak dihadiri oleh pemilik suara sah yang sesungguhnya,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Jawa Barat itu.
Upaya pengambilaalihan partai politik secara ilegal ini dinilai mengancam demokrasi di Indonesia.
Sementara itu mantan staf khusus menteri BUMN Said Didu mengaku khawatir atas kondisi ini. Jika partai besar seperti Demokrat bisa diobok-obok kemungkinan akan merembet ke parpol lainnya seperti PKS.
Hal ini karena yang berada bertindak sebagai oposisi tinggal kedua partai tersebut, Partai Demokrat dan PKS.
“Partai besar seperti @PDemokrat pun ingin dilahap.
Apakah giliran berikutnya akan incar @PKSejahtera ?,” ujarnya di Twitternya. (EP)
S:Indonesiainside
