INDONESIAKININEWS.COM - Setelah menyerahkan laporan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, kubu Moeldoko ...
Pujian diberikan kepada Presiden Jokowi karena Kementerian Hukum dan HAM ( Kemenkum HAM) memberikan pelayanan secara terbuka dan transparan.
Jubir Partai Demokrat M Rahmad mengungkapkan, pelayanan yang diberikan era Presiden Jokowi berbeda dengan pemerintahan sebelumnya.
Seperti diketahui, sebelum Jokowi menjabat Presiden, Republik Indonesia dipimpin oleh enam presiden lain, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Adapun kubu Moeldoko menyerahkan laporan hasil KLB Deli Serdang pada Senin (15/3/2021).
Jenderal (Purn) Moeldoko dipilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sibolangit. Dia terpilih secara aklamasi meski tak hadir di ruang KLB Dmeokrat di Sibolangit.
Jenderal (Purn) Moeldoko dipilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sibolangit. Dia terpilih secara aklamasi meski tak hadir di ruang KLB Dmeokrat di Sibolangit.
(Kolase, Tribunnews.com/Kompas.com)
“Delegasi DPP disambut baik oleh Kemenkumham tadi siang (Senin, 15 Maret 2021).
Disambut dengan sangat terbuka dan sangat transparan,” kata Rahmad, Selasa (16/3/2021).
“Dengan ini kami apresiasi yang setinggi-tingginya.
Ini membuktikan pelayanan publik pemerintah kita saat ini sudah lebih baik, dibandingkan masa-masa sebelumnya.
Kami juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintahan Bapak Presiden Jokowi,” tambah M Rahmad.
Rahmad lebih lanjut mengaku menyayangkan adanya pihak yang menuding Presiden Jokowi dan pemerintah ikut campur dalam persoalan Partai Demokrat.
Ia menilai tuduhan tersebut tidak mendasar dan dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab.
“Kami sangat menyayangkan itu dan kami sangat berharap mudah-mudahan tidak ada lagi pihak yang membawa-bawa pemerintah ke konflik internal partai,” ujarnya.
“Aturan cara menyelesaikan konflik internal sudah ada pakemnya,” tambahnya.
Marzuki Alie : partai Demokrat kembali ke khittah
Ketua Umum Partai Dmeokrat AHY. Foto kanan : Marzuki Alie. Marzuki Alie minta SBY beri sanksi AHY jika tak mampu membuktikan keterlibatannya dalam kudeta di Partai Demokrat.
Ketua Umum Partai Dmeokrat AHY. Foto kanan : Marzuki Alie. Marzuki Alie minta SBY beri sanksi AHY jika tak mampu membuktikan keterlibatannya dalam kudeta di Partai Demokrat.
(Kolase Kompas.com)
Partai Demokrat versi Moeldoko sudah melaporkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Laporan hasil KLB Partai Demokrat sudah disampaikan dan diterima Dirjen AHU Kemenkumham, Senin (15/3/2021).
Hal tersebut dikemukakan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat hasil KLB Marzuki Alie kepada Kompas.TV, Selasa (16/3/2021).
“Sudah kemarin, diterima oleh Dirjen AHU,” kata Marzuki Alie.
“Sejak awal hasil KLB itu sudah lengkap, tertunda hanya karena masalah kepengurusan.
Kita kan harus merepresentasikan keterwakilan perempuan, agama, dan daerah dalam kepengurusan, tidak bisa serta merta,” ujarnya.
Saat ini, Marzuki Alie mengatakan pihaknya akan menunggu respons dari Kemenkumham terkait KLB Partai Demokrat.
Marzuki berkeyakinan Partai Demokrat yang dipimpin Moeldoko bukanlah abal-abal.
“Abal-abal kata siapa? kata di sana, padahal rezim di sana yang pembohong semua.
Heran saya, kita mau menolong kok, kita ingin mengembalikan partai ini kepada khitohnya,” ujar Marzuki Alie.
Marzuki Alie kemudian angkat bicara tentang kebohongan baru yang disampaikan pihak AHY kepada kubunya.
Yakni, soal adanya tuduhan Moeldoko dan dirinya melibatkan mantan Wakapolri Syafruddin masuk ke dalam partai.
“Mana ada, nggak ada saya hubungi, nggak ada Pak Moeldoko hubungi.
Kemarin Beliau (Wakapolri Syafruddin -red) juga sudah membantah.
Itulah rezim bohong, memainkan isu macam-macam bikin orang semakin tidak empati,” ujarnya.
“Mereka itu berjuang untuk siapa? Kalau kekuasaannya ada ditangan AHY dan Majelis Tinggi.
Beda sama kita, kekuasaan kita itu ada di pimpinan daerah.
Bicara demokrasi Indonesia, tapi demokrasi di partai nggak dilihat, semua kewenangan diamputasi,” lanjut Marzuki Alie.
S:Suara
