INDONESIAKININEWS.COM - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menyatakan dirinya siap dihukum mati atas kasus korupsi suap pe...
INDONESIAKININEWS.COM - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menyatakan dirinya siap dihukum mati atas kasus korupsi suap perizinan benih lobster (benur) yang menjerat dirinya.
Dirinya juga mengklaim bahwa dirinya ingin menyempurnakan kebijakan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta inti dari kebijakannya merupakan untuk masyarakat.
Seperti diketahui oleh publik sebelumnya, Edhy Prabowo dan sejumlah staf KKP terjaring dalam operasi tangkap tangan oleh KPK, dan ditetapkan sebagai tersangka kasus suap perizinan benur.
Dirinya juga menegaskan jika memang dianggap salah, dirinya siap menerima konsekuensi dan tidak akan lari dari kesalahannya.
Hal tersebut disampaikan oleh Edhy Prabowo di Gedung KPK, Jakarta pada Senin, 22 Februari 2021.
“Jangankan dihukum mati, lebih dari itupun saya siap yang penting demi masyarakat saya. Saya tidak bicara lantang dengan menutupi kesalahan, saya tidak berlari dari kesalahan yang ada. Silakan proses peradilan berjalan," katanya, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari Antara News pada Selasa, 23 Februari 2021.
Edhy kemudian menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil olehnya semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat, salah satunya soal perizinan ekspor benur.
Halaman:
Sumber: ANTARA
Namun, Edhy Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak bicara mana kebijakan lebih baik. Menurutnya, dirinya ingin menyempurnakan kebijakan KKP.
"Saya tidak bicara lebih baik atau tidak. Saya ingin menyempurnakan, intinya adalah setiap kebijakan yang saya ambil untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
“Kalau atas dasar masyarakat itu harus menanggung akibat akhirnya saya di penjara itu sudah risiko bagi saya," lanjut Edhy.
Edhy Prabowo kemudian mencontohkan soal kebijakan yang dikeluarkannya terkait perizinan kapal. Menurutnya, perizinan kapal di KKP sekarang diproses dengan waktu lebih singkat.
"Anda liat izin kapal yang saya kekuarkan ada 4 ribu izin dalam waktu 1 tahun saya menjabat. Bandingkan yang sebelum yang tadinya izin sampai 14 hari saya bikin hanya 1 jam, banyak izin-izin lain," ungkap dia.
Selain itu, Edhy Prabowo juga menegaskan bahwa villa yang telah disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 18 Februari 2021 lalu tersebut bukan miliknya.
Akan tetapi, Edhy Prabowo mengaku memang pernah ditawarkan villa tersebut, akan tetapi dirinya tidak tindaklanjuti sebab harga villa yang berlokasi di Desa Cijengkol, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi tersebut mahal.
KPK sebelumnya menduga villa tersebut merupakan milik Edhy Prabowo yang dibeli dengan uang yang terkumpul dari para eksportir yang mendapatkan izin pengiriman benih lobster (benur) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Namun, Edhy Prabowo membantah bahwa dirinya tidak mengetahui soal status kepemilikan bangunan tersebut.
"Semua kepemilikan itu kan atas nama siapa dan sebagainya, saya juga tidak tahu," kata Edhy, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari Antara News pada Selasa, 23 Februari 2021.
Edhy Prabowo mengakui memang pernah ditawarkan untuk membeli vila tersebut, akan tetapi dirinya tidak tindaklanjuti tawaran tersebut, karena harganya relatif mahal.
"Saya pernah ditawarkan memang untuk itu, tetapi kan saya tidak tindaklanjuti kan harganya mahal juga," jelasnya.
Penyidik KPK diketahui telah menyita satu unit vila serta tanah seluas kurang lebih 2 hektare yang berlokasi di Desa Cijengkol, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
KPK melakukan penyitaan tersebut dalam penyidikan kasus suap perizinan ekspor benur yang menjerat Edhy Prabowo dan rekan-rekannya di KKP. Tim penyidik KPK juga telah memasang pelang penyitaan pada villa itu.***
S:Mantrasukabumi
