INDONESIAKININEWS.COM - Politisi gaek ini tiba-tiba berbicara tegas soal rencana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang satu ini. Renca...
Rencana Kapolri tersebut sesungguhnya diungkapkan sebelum dilantik oleh Presiden Jokowi.
Planing itu sesungguhnya bukan hal baru di Indonesia, karena pernah diterapkan oleh Jenderal TNI Wiranto ketika masih menjabat Menko Polhukam.
Saat itu, program ini menjadi salah satu andalan pemerintah dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas.
Tapi ironisnya, ketika hal ini hendak dihidupkan kembali oleh Kapolri Jenderal Listyo SIgit Prabowo, politisi senior ini malah tiba-tiba berbicara tegas.
Dedengkot Partai Amanat Nasional, Amien Rais, secara lantang menantang Kapolri untuk tidak memberlakukan rencana tersebut.
Menurut pendiri Partai Ummat janji Kapolri sejatinya mengundang bahaya bagi bangsa dan negara.
Pasalnya, warga sipil bisa saling membantai gara-gara pemberlakuan PAM Swakarsa tersebut. "Ini bisa memicu warga sipil saling bunuh," katanya.
Sampai saat ini belum diketahui, sikap Kapolri. Apakah tetap pada rencananya seperti semasa Wiranto, atau harus menuruti Amien Rais.
Untuk diketahui, ketika mengikuti fit and proper test di DPR RI, mantan Kabareskrim itu memaparkan sederet program alias janjinya.
Diantaranya tak ada tilang jalanan, pemberantasan narkoba, hingga mengaktifkan kembali PAM Swakarsa.
Amien Rais meminta Jenderal Listyo Sigit Prabowo membatalkan salah satu janjinya.
Yakni mengaktifkan kembali PAM Swakarsa.
Diketahui, PAM Swakarsa pernah aktif 1998 lalu di era Menkopolhukam Wiranto.
Sebelumnya, pendiri Partai Ummat, Amien Rais menanggapi pelantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) baru.
Amien Rais meminta kepada Listyo Sigit untuk membatalkan PAM Swakarsa yang diwacanakannya.
Hal itu disampaikannya dalam tayangan YouTube pribadinya, Amien Rais Official, Kamis (28/1/2021).
Pendiri Partai Ummat, Amien Rais berkomentar soal janji Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Amien Rais mulanya menyampaikan selamat kepada Listyo Sigit atas jabatannya sebagai pemimpin tertinggi di institusi Polri.
Dirinya juga memberikan pujian kepada mantan Kabareskrim Polri itu atas pemaparannya saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan bersama Komisi III DPR RI.
"Waktu saya cermati saat uji kelayakan, saya sesungguhnya melihat yang disampaikan bagus," ujar Amien Rais.
"Namun saya agak miris dan galau ketika Pak Kapolri baru itu sudah merencanakan akan membentuk PAM Swakarsa yang lain dengan PAM Swakarsa gaya 1998 dulu," imbuhnya.
Amien Rais mengaku tidak setuju dengan rencana Listyo Sigit yang akan kembali menghidupkan PAM Swakarsa.
Sebagaimana diketahui, PAM Swakarsa penah ada pada tahun 1998, yang kala itu dibentuk oleh TNI yang diperintah oleh Wiranto selaku Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
Meski sebelumnya Listyo Sigit memastikan PAM Swakarsa kali ini berbeda dengan 1998, Amien Rais mengatakan tetap berpotensi buruk.
"PAM Swakarsa ini punya potensi terjadi proxy killing, jadi orang sipil membunuh orang sama-sama sipil," kata Amien Rais.
"Jadi saya kalau istilah yang lembut mohon ditinjau kembali.
Dibatalkan saja Pak Kapolri dan juga Pak Jokowi, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya," harapnya.
Lebih lanjut, mantan Ketua MPR itu menilai pembentukan PAM Swakarsa bukanlah usulan dari masyarakat.
Melainkan justru dari Kepolisian dengan tujuan untuk menambah kekuatan.
"Jadi menurut saya ada dua hal, cobalah dibuat survey yang betul-betul objektif, apa betul masyarakat menghendaki munculnya kembali PAM Swakarsa itu," kata Amien Rais.
"Yang kedua saya minta teman-teman DPR jangan diam, tolong Anda sekali ini bicara," pungkasnya.
Janji Listyo Sigit Prabowo
1. Hukum Tak Boleh Hanya Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas
Listyo Sigit Prabowo menegaskan akan mengedepankan pendekatan yang humanis di Kepolisian.
Ia mengatakan, di masa mendatang, tidak boleh lagi penegakan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
"Saat ini yang harus diperbaiki sebagai contoh ke depannya tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas, tidak boleh lagi," kata Sigit.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (27/1/2021) pukul 09.40 WIB. (tangkap layar Youtube Sekretariat Presiden) (ist)
Ia menyatakan, tidak boleh lagi ada kasus serupa seperti nenek Minah di Banyumas, Jawa Tengah, yang mencuri tiga biji kakao kemudian diproses hukum hanya demi mewujudkan kepastian hukum.
"Tidak boleh lagi ada seorang anak melaporkan ibunya kemudian ibu tersebut diproses," ujar dia.
Listyo Sigit Prabowo mengatakan, di masa mendatang, Polri harus bersikap arif dalam menyelesaikan perkara di tengah masyarakat.
Sehingga kasus seperti yang dialami nenek Minah tidak perlu terulang kembali.
"Itu yang harus kami jaga, kami mempersiapkan pengawasannya," ucapnya.
2. Polantas Tak Perlu Menilang
Sigit menuturkan akan mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik di bidang lalu lintas.
Penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik yang dimaksud adalah melalui electronic traffic law enforcement (ETLE).
Sistem ETLE ini sebetulnya bukan program baru.
Sistem ini sudah mulai diterapkan di sejumlah daerah, seperti DKI Jakarta.
"Secara bertahap akan mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik atau ETLE," kata dia.
Menurutnya, sistem elektronik ini bertujuan meminimalisasi penyimpangan penilangan saat anggota polisi lalu lintas melaksanakan tugas.
"Ke depan saya harapkan anggota lalu lintas turun di lapangan, mengatur lalu lintas, tidak perlu melakukan tilang.
Kita harapkan menjadi ikon perubahan perilaku Polri," ujar Sigit.
3. Hidupkan PAM Swakarsa
Listyo Sigit Prabowo sempat mengatakan akan menghidupkan kembali Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa atau PAM Swakarsa untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Ke depan, tentunya PAM Swakarsa harus lebih diperanaktifkan dalam mewujudkan harkamtibmas, jadi kita hidupkan kembali," ujarnya.
Ia mengatakan, PAM Swakarsa akan diintegrasikan dengan perkembangan teknologi informasi dan fasilitas-fasilitas yang ada di Polri.
Dengan demikian, kolaborasi dan sinergi dengan Polri makin baik.
"Sehingga, kemudian bagaimana PAM Swakarsa ini bisa tersambung atau ter-connect dengan petugas-petugas kepolisian," ucap Listyo Sigit Prabowo.
Calon Kapolri, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo memberi salam saat mengikuti fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri di Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/1/2021). ((Tribunnews/HO/Humas DPR RI))
Adapun wacana penghidupan kembali PAM Swakarsa pernah diungkapkan Kapolri Jenderal Idham Azis.
Namun, gagasan tersebut mendapatkan kritik berbagai pihak.
4. Perangi Terorisme dan Narkoba
Terkait terorisme, Sigit mengatakan tidak ada satu agama pun yang mengajarkan terorisme.
Ia menekankan, terorisme merupakan paham yang harus dicegah dan diperangi bersama.
Ia pun mengatakan akan melibatkan mantan napi terorisme (napiter) dalam rangka mencegah masyarakat terpapar radikalisme.
"Melibatkan rekan-rekan mantan napiter untuk bisa membantu memberikan edukasi agar masyarakat di sekitarnya tidak terpapar aliran baik itu radikalisme ataupun ajaran-ajaran yang mengarah kepada terrorisme," kata dia.
Listyo Sigit Prabowo juga mengatakan, Polri akan memprioritaskan deteksi aksi sebagai pendekatan lunak dalam hal mengatasi terorisme.
Langkah itu akan dilakukan dengan bekerja sama dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT), kelompok masyarakat sipil, serta tokoh agama.
“Dan dalam pembinaan masyarakat dengan sasaran kesejahteraan, psikososial, dan doktrin," kata Sigit.
Kendati demikian, ia menegaskan, kepolisian akan menindak tegas apabila ada potensi gangguan terhadap keamanan dan keselamatan rakyat.
Selain itu, Sigit menegaskan tidak akan menoleransi urusan tindak pidana narkotika.
Dia mengatakan akan memberikan perhatian khusus terhadap tindak pidana narkotika.
Bahkan, dia berjanji bertindak tegas, termasuk jika ditemukan ada anggota Polri yang ikut terlibat dalam jaringan narkotika.
"Termasuk anggota Polri yang terlibat di dalamnya.
Pilihannya hanya satu, pecat dan pidanakan," tutur Sigit.
5. Kampanye Virtual Police Libatkan Influencer
Sigit mengatakan akan menghadirkan polisi dunia maya atau virtual police ketika menjabat sebagai Kapolri.
Ia menuturkan, polisi dunia maya berbeda dari polisi siber atau cyber police yang bertugas melakukan penegakan hukum.
“Dengan virtual police, maka akan lebih mengarah pada hal-hal yang bersifat edukasi," katanya.
Sigit mengatakan akan mengoptimalkan kampanye siber untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan data pribadi dan etika bermedia sosial tanpa menutup ruang kreativitas.
Dalam kampanye tersebut, Sigit juga akan melibatkan influencer.
"Pembelajaran melibatkan masyarakat, influencer yang memiliki followers cukup banyak untuk memberikan edukasi tentang bagaimana beretika, berbudaya yang baik dalam penggunaan media sosial," ujar Sigit.
(*)
S: Tribunnews
