Dukungan ke Moeldoko Terus Mengalir

INDONESIAKININEWS.COM -  Dukungan terhadap Moeldoko atas tudingan ingin kudeta Partai Demokrat terus mengalir dari berbagai pihak. Dukungan ...

INDONESIAKININEWS.COM - Dukungan terhadap Moeldoko atas tudingan ingin kudeta Partai Demokrat terus mengalir dari berbagai pihak. Dukungan datang dari sejumlah tokoh masyarakat yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo).

Ketua DPW Apkasindo Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Sofyan Abdullah menegaskan kalau tuduhan Moeldoko akan mengudeta Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak berdasar. Sofyan malah menuding kalau isu kudeta itu justru menjadi salah satu cara pintas bagi petinggi Partai Demokrat untuk mempopulerkan diri.

"Menurut saya isu kudeta itu enggak mendasarlah, enggak elok, geli mendengarnya. Masa orang luar mengudeta. Kalau mengudeta itu ya orang dalam lah," ujar Sofyan.

Hal senada juga disampaikan Badaruddin Puang Sabang yang mengaku prihatin dengan isu kudeta itu. Tokoh petani sawit asal Sulawesi Selatan (Sulsel) ini menyebut, mestinya oknum di Demokrat tidak buru-buru melontarkan tudingan yang menyakitkan itu.

"Pak Moeldoko itu Kepala Staf Presiden (KSP), dari mana saja elemen bangsa ini boleh menyampaikan banyak hal kepadanya. Masa orang partai yang yang jumpa Moeldoko, Moeldoko dibilang mau ambil alih partai? Nanti kalau kelompok besar lain datang, dibilang ambil alih juga kah?" Tanya lelaki yang juga Ketua DPW Apkasindo Sulsel ini.

Menurut dia, apa yang dilakukan Moeldoko tidak salah. Bahkan, dia menyarankan agar pengurus Partai Demokrat melakukan introspeksi diri. 

“Saya pikir enggak salah juga. Kalau misalnya orang partai itu (Demokrat) meminta Moeldoko untuk menjadi ketua umum, mestinya orang Partai Demokrat intropeksi dirilah. 

Bisa saja di Demokrat ada ketidakpuasan. Nah, kita lihat lagi kronologisnya. Yang datang itukan orang Demokrat, bukan Moeldoko. Masa orang yang didatangi disalahkan?," ujar Badaruddin.

Sementara, tokoh petani asal Sulawesi Tengah (Sulteng), Syamsuddin Koloi, menilai Kepala Staf Presiden wajib mendengar unek-unek para tamu yang datang, tak terkecuali dari partai politik. Sebab, tugas Moeldoko adalah melayani masyarakat.

"Pak Moeldoko selalu sabar mendengar. Biasanya beliau didampingi stafnya untuk mendengar apapun yang kami sampaikan. Sebab itulah tugas beliau sebagai KSP. Terus, apa bedanya kami dengan kelompok masyarakat lain yang datang ke KSP atau berjumpa di luar kantor?. Saya pikir sama saja," lanjutnya.

Sementara itu, relawan pendukung pasangan Agus-Sylviana pada Pilkada DKI Jakarta 2017 mendukung Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko maju sebagai kandidat Ketua Umum Partai Demokrat. Mereka juga menyokong Moeldoko nyapres untuk 2024 nanti.

Menurut Fikri, Moeldoko merupakan sosok potensial untuk memimpin, baik di partai ataupun sebagai presiden. "Indonesia ini juga bukan sistem kerajaan yang istilahnya dari bapak ke anak," katanya.

Sementara itu eks politikus senior Partai Demokrat Darmizal mengatakan, dukungan kepada mantan Panglima TNI itu justru menguat setelah pengumuman Agus Harimurti Yudhoyono mengenai rencana aksi kudeta.

"Banyak dukungan yang mengalir ke Pak Moeldoko dari berbagai daerah, dan harapan juga datang dari berbagai kalangan tokoh lintas organisasi kepada Pak Moeldoko," kata Darmizal.

Selain itu, salah satu tokoh ulama Jabodetabek menilai kisruh isu rencana kudeta kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Demokrat memberi sinyal ada ketidakberesan yang terjadi di internal partai berlambang mercy tersebut.

"Ada dua fenomena yang muncul terkait apa yang disampaikan AHY soal kudeta," ujar Ketua Seknas Dakwah Jabodetabek Ustadz H. Rizal Maulana, dalam keterangannya, Jumat (5/2).

"Pertama, publik menjadi tahu ada kisruh di internal PD, di mana ada empat faksi yang tidak mempercayai kepemimpinan AHY sebagai Ketum PD. 

Kedua, tudingan yang diberikan kepada Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, menjadi semacam 'promosi' gratis'. 

Karena disebut-sebut kudeta itu dilakukan untuk mendukung pencalonannya sebagai capres 2024 mendatang," lanjut Ustadz Rizal.

Ketua Forum Silaturrahmi Dakwah Kebangsaan ini lebih lanjut menyimpulkan, rumor kudeta yang digaungkan AHY justru melahirkan polemik dan cenderung lebih banyak merugikan PD serta dirinya sendiri.

"Karena persoalan yang seyogyanya bisa diselesaikan secara internal, malah menjadi konsumsi publik. 

Masyarakat jadi tahu bahwa di dalam PD ada masalah hingga menimbulkan faksi dan melahirkan ketidakpercayaan pada kepemimpinan AHY," katanya.

Rizal menduga, kegagalan AHY dalam pilkada DKI 2017 dan kegagalan sejumlah kader pada Pilkada 2020, menjadi salah satu dasar merebaknya distrust kepada PD di bawah kepemimpinan AHY. Situasi ini bisa berlanjut ke degradasi PD dalam pemilu dan Pilkada 2024.

S: Suara