INDONESIAKININEWS.COM - Suasana politik tanah air makin menghangat pasca tudingan ada upaya “Kudeta” kepempimpinan AHY di Partai Demokrat d...
Bahkan Kepala Staf Presiden Moeldoko yang merasa kebakaan jenggot dengan tudingan itu, sampai saat ini masih menjadi perbincangan publik karena dugaan rencana kudeta Partai Demokrat.
Dikutip dari WARTAKOTALIVE.COM, terkait dengan dugaan terlibat rencana kudeta Partai Demokrat, Moeldoko diminta mundur dari jabatanya sebagai Kepala Staf Presiden.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Cakra AHY, Irwan yang meminta agar Moeldoko mundur dari jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) atas dugaan keterkaitan rencana kudeta itu.
“Secara kesatria seharusnya pak Moeldoko mengundurkan diri,” tutur Irwan kepada wartawan, Selasa (2/2/2021) dikutip dari Tribunnews.
Menurutnya, langkah mundur dari jabatan Moeldoko tersebut untuk menjaga marwah Istana dan Presiden Jokowi.
“Jangan sampai publik meminta Jokowi menertibkan atau meminta beliau mundur,” ucapnya.
Irwan pun menyebut Moeldoko harus bisa mempertanggungjawabkan pernyataanya soal pertemuan dengan sejumlah kader Demokrat tidak dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Pak Moel bilang tidak perlu mengkaitkan dengan Pak Jokowi. konsekuensinya mundur dong atau dimundurkan oleh Presiden,” kata Irwan
“Jangan coba ganggu Mas AHY. Bukan soal elektoral, tapi kedaulatan dan harga diri mas AHY. Kami pasti lakukan perlawanan,” sambungnya.
Terkait dengan dugaan terlibat rencana kudeta Partai Demokrat, Moeldoko diminta mundur dari jabatanya sebagai Kepala Staf Presiden.
Sementara itu langkah AHY mengirim surat ke Jokowi terkait manuver politik Moeldoko untuk mengkudeta posisi pucuk pimpinan Partai Demokrat merupakan hal yang wajar.
Pasalnya, kata Irwan, AHY ingin Jokowi menertibkan pejabat-pejabat di lingkaran Istana agar tidak mengganggu internal partai politik lain.
"Kalau berkirim surat ya karena kami melihat kewenangan menertibkan itu ada di Pak Jokowi. Itu konstitusi," papar Irwan.
Sebelumnya, Moeldoko disebut sebagai pejabat negara yang ingin mengambil kepemimpinan Partai Demokrat dari tangan Ketua Umum AHY.
Hal tersebut disampaikam Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief dalam akun Twitter miliknya @Andiarief_.
"Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko," tulis Andi yang dikutip Tribunnews.com, Senin (1/2/2021).
Menurutnya, alasan AHY berkirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana pengambilalihan Demokrat secara paksa oleh Moeldoko, karena dikabarkan mendapat restu dari presiden.
"Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi," tulis Andi.
Profil Moeldoko
Nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, menjadi perbincangan hangat publik.
Pasalnya, nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tengah dikaitkan dengan tudingan terlibat rencana kudeta Partai Demokrat.
Di mana informasi Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dituding terlibat rencana kudeta Partai Demokrat disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, Senin (1/1/2021).
"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," bebernya dikutip dari Tribunnews.
Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan adanya rencana kudeta terhadap Partai Demokrat.
Dalam konferensi pers yang digelar di Taman Politik, Wisma Proklamasi DPP Demokrat, Senin, AHY mengatakan ada satu sosok dari lingkungan pemerintahan di antara lima orang yang disebutnya.
Berikut lima sosok yang diduga akan melakukan kudeta terhadap Demokrat, menurut AHY:
- Satu kader Demokrat aktif;
- Satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif;
- Satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi;
- Satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun lalu;
- Satu orang non-kader partai atau seorang pejabat tinggi pemerintahan.
Menjawab tudingan tersebut, Moeldoko mengatakan penyebab ia disebut terlibat rencana kudeta adalah karena ada beberapa orang Demokrat yang datang ke rumahnya.
Dilansir Tribunnews, Moeldoko menuturkan memang ada beberapa orang Demokrat datang kepadanya untuk curhat mengenai kondisi yang terjadi di tubuh partai.
Namun, Moeldoko hanya mendengarkan curhatan tersebut selaku tuan rumah yang kedatangan tamu.
"Secara bergelombang mereka datang, berbondong-bondong, ya kita terima, konteksnya apa?"
"Ya saya tidak mengerti dari ngobrol-ngobrol itu biasanya diawali dari pertanian karena saya memang suka pertanian, berikutnya pada curhat tentang situasi yang dihadapi, ya gue dengerin aja gitu," jelas dia, Senin.
Mengutip Wikipedia, Moeldoko lahir di Kediri, Jawa Timur pada 8 Juli 1957.
Ia merupakan putra dari pasangan Moestaman dan Masfuah.
Masa kecil Moeldoko pernah membantu mengerjakan proyek pembangunan desa.
Dilansir Tribunnews Wiki, ia juga menyediakan batu dan pasir yang diangkut dari pinggir kali setiap pulang sekolah.
Apa yang dilakukan Moeldoko tersebut untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga.
Moeldoko merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Suami dari Koesni Harningsih ini menyelesaikan studi militernya pada 1981.
Dinyatakan sebagai lulusan terbaik, ia mendapatkan Bintang Adimakayasa.
Setelah lulus dari Akmil, Moeldoko mengawali karier militer sebagai Komandan Pleton di Yonif Linud 700 Kodam VII/Wirabuana.
Kariernya di bidang militer terbilang melejit.
Ia berhasil menjadi Kasdam Jaya di tahun 2008.
Lalu, pernah mengalami tiga kali rotasi jabatan dan kenaikan pangkat antara 2010-2011.
Jabatan itu mulai dari Panglima Divisi 1/Kostrad, Panglima Divisi III/Siliwangi, dan menjabat sebagai Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas.
Moeldoko kemudian menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) pada 2013.
Dilansir Kompas.com, di tahun yang sama, Moeldoko dilantik menjadi Panglima TNI oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 30 Agustus 2013.
Ia menggantikan Laksamana (TNI) Agus Suhartono yang kala itu masuk masa pensiun.
Diketahui, Moeldoko pernah mengikuti Operasi Seroja Timor Timur pada 1984 dan Konga Garuda XI/A di tahun 1995.
Ia juga pernah mendapat penugasan di Singapura, Jepang, Irak-Kuwait, Amerika Serikat, dan Kanada.
Moeldoko tercatat pernah mendapat tanda kehormatan berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII, XVI, dan XXIV.
Lalu Satya Lencana Seroja, tanda jasa dari PBB, Satya Lencana Shanti Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, Bintang Yudha Dharma Nararya, dan Bintang Kartika Eka Paksi Utama.
Di usianya yang ke-57, Moeldoko meraih gelar Doktor Ilmu Administrasi Negara di Universitas Indonesia.
Ia lulus dengan nilai sangat memuaskan.
Dikutip dari Kompas.com, Moeldoko dilantik sebagai Kepala Staf Presiden pada 17 Januari 2018 menggantikan Teten Masduki.
S:Tribunnews
