INDONESIAKININEWS.COM - Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto menyarankan agar Ketua Umum Partai Dem...
Langkah tersebut dinilai perlu diambil untuk mengantisipasi adanya kudeta jilid kedua yang bisa saja terjadi dikemudian hari.
"AHY disarankan sudah selayaknya mengundang Gatot Nurmantyo bergabung ke partai besutan SBY tersebut," kata Satyo dikutip dari Hops.id -- jaringan Suara.com, Jumat (5/2/2021).
Saran tersebut diajukan bukan tanpa alasan. Satyo menyebut dengan masuknya Gatot Nurmantyo ke tubuh Demokrat maka kontrol AHY akan sulit dilengserkan oleh Kepala Staf Presiden, Moeldoko, yang disebut-sebut jadi pelaku kudeta.
Terlebih, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) benar merestui aksi Moledoko tersebut, maka hal itu merupakan ancaman serius dan perlu ditangani dengan sigap oleh AHY.
"AHY harus segera memposisikan diri untuk tidak dimangsa Moeldoko. Apalagi jika dukungan Jokowi ke Moeldoko benar, bukan hanya klaim atau sebuah kebohongan belaka," ungkap Satyo.
Menurut Satyo, posisi Gatot cukup diperhitungkan di kalangan masyarakat. Ia merupakan simbol oposisi pemerintah yang memiliki cukup banyak massa.
Terlebih, dalam beberapa pandangan politik, Demokrat dan Gatot juga memiliki penilaian yang sama. Salah satunya soal sikap penolakan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.
Tak hanya itu, Gatot juga sama-sama mantan prajurit dengan pangkat yang sama tinggi dengan Moeldoko.
Keberadaan Gatot di tubuh Partai Demokrat bisa menjadi ancaman serius bagi Moeldoko yang dikabarkan akan maju di Pilpres 2024 mendatang lewat kudeta Demokrat.
"Dapat dipastikan Gatot jadi ancaman serius untuk rencana keberhasilan Moeldoko ke depan. Gatot juga pesaing Moeldoko di kalangan mantan tentara maupun di partai yang dipimpin AHY," tukasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, meski telah mendapatkan informasi terkait keterlibatan pejabat dan menteri dalam gerakan take over tersebut, pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
"Karena itu, tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY dalam konferensi pers pada Senin lalu.
AHY mengungkapkan adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan partai Demokrat secara paksa. Gerakan tersebut, kata AHY, dapat mengancam kedaulatan dan eksistensi partai Demokrat.
"Kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi. Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan," tutur AHY.
Meski demikian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut pihak Istana tak perlu menjawab surat dari AHY untuk Presiden Jokowi.
Sebab surat yang ditujukan kepada Presiden perihal dinamika yang terjadi di internal partai Demokrat.
"Kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut, karena itu adalah perihal dinamika internal partai," kata Pratikno.
s: suara.com
