INDONESIAKININEWS.COM - Kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dari Arab Saudi ke Indonesia ternyata sudah diperhitu...
INDONESIAKININEWS.COM - Kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dari Arab Saudi ke Indonesia ternyata sudah diperhitungkan oleh pemerintah.
Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengaku sebelum kepulangan Rizieq sudah memprediksi situasi politik tanah air akan kembali memanas.
"Kita melihatnya baik-baik saja, soalnya ini gerakan membonceng nama geng Rizieq, FPI, 212, dan sebagainya kan memang, gerakannya agak memanas," ungkapnya dalam saluran YouTube Karni Ilyas Club, Sabtu 5 Desember 2020.
Simpatisan Rizieq menyemut di Simpang Gadog, arus lalu lintas dihentikan sementara, Jumat 13 November 2020.
Simpatisan Rizieq menyemut di Simpang Gadog, arus lalu lintas dihentikan sementara, Jumat 13 November 2020. Isu Bogor
Sehingga dalam menghadapinya, kata Mahfud MD, pemerintah harus berhati-hati.
"Kalau kita cuma menghitung kekuatan mereka berapa, lalu kita ukur dengan kekuatan kita, itu gampang kalau menghitung secara militer dan keamanan. Tapi kita kan negara demokrasi," ujarnya.
Terkait dengan itu, Mahfud MD membayangkan jika membubarkan orang menggunakan sirine tiga unit mobil sudah pada bubar.
"Itu baru satu Kodam, belum 34 daerah lain, belum marinir, belum kopassus, kalau dikerahkan itu, gampang sekali, tapi kita ini kan negara demokrasi yang tidak ingin menakut-nakuti rakyat," tuturnya.
Apalagi orang berkerumun itu, menurut Mahfud, kadang-kadang dengan memiliki idealisme yang tidak tersalur.
Sehingga ia meminta pendekatannya saat kedatangan Rizieq harus persuasif.
"Jangan dengan tindak kekerasan, oleh sebab itu kelihatan kok, pemerintah ini gamang sih, ya kalau tidak gamang itu, tindakan kekerasan bisa cepat saja, sama dengan kasus Papua kan, kalau mau cepat bisa cepat," ujarnya.
Tapi, pihaknya terbentur dengan panduan atau standar operational procedure agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan hingga menimbulkan korban.
"Karena bisa disebut pelanggaran HAM, jadi cari yang benar saja, orangnya mana, jangan sampai ada korban sipil," ujarnya.
Hal tersebut sama dengan masalah Rizieq maupun Papua, jika dihitung sesuai pertahanan dan keamanan tidaklah sulit.
"Karena ini tentang technical gitu kan, tapi kita menjaga, agar rakyat tidak takut kepada aparat, agar kita menjaga hak asasi dan juga agar tetap negara ini, demokrasinya berjalan biar tambah baik," ungkapnya.***
S:Pikiran Rakyat
