INDONESIAKININEWS.COM - Pegiat media sosial, Denny Siregar menyebut Benny Wenda sebagai orang pengecut dan baperan. Hal itu dikatakan Denny...
Hal itu dikatakan Denny Siregar usai akun Twitter pribadinya diblokir oleh Benny Wenda.
Denny membagikan gambar tangkapan layar akun Twitter Benny Wenda yang memblokirnya.
“Si pengecut Benny Wenda maen block-blokan. Katanya mau jadi Presiden Papua barat pake bantuan Australian. Tapi mentalnya masih baperan,” tulis Denny Siregar, Selasa (1/12).
Diketahui, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengumumkan pemerintahan sementara Republik Papua Barat.
Organisasi ULMWP menunjuk tokoh perjuangan Papua Merdeka, Benny Wenda sebagai presiden sementara Papua Barat.
Republik Papua Barat akan menjalankan konstitusi sendiri yang berbeda dari konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Benny Wenda menjadi presiden sementara Papua Barat bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang jatuh pada tanggal 1 Desember.
“Hari ini, kami mengumumkan pembentukan Pemerintahan Sementara #WestPapua.
Mulai hari ini, 1 Desember 2020, kami mulai menerapkan konstitusi kami sendiri dan mengklaim kembali tanah kedaulatan kami,” kata Benny Wenda melalui akun Twitter pribadinya, Selasa (1/12).
Organisasi ULMWP menandai 1 Desember sebagai hari kemerdekaan Papua Barat. Tanggal itu merujuk pada deklarasi kemerdekaan Papua Barat dari pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1961.
Pembentukan pemerintahan sementara yang lepas dari Indonesia itu, diumumkan tepat pada perayaan hari lahirnya embrio negara Papua Barat, Selasa 1 Desember 2020.
Menurut ULMWP, pembentukan pemerintah sementara ini bertujuan untuk memobilisasi rakyat West Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, membantah legitimasi Benny Wenda dan langkah ULMWP untuk membentuk pemerintahan sementara.
“Dengan dalih apa seseorang bernama Benny Wenda membuat status memproklamasikan diri sebagai wakil rakyat Indonesia di Papua?” katanya.
“Proses pemindahan kekuasaan atau pengembalian Papua dari Belanda ke Indonesia diawasi oleh PBB, termasuk melalui adopsi resolusi PBB,” jelasnya
S: Pojoksatu
