INDONESIAKININEWS.COM - Menko Polhukam Mahfud MD menjawab secara lugas kritikan narasumber ILC TV One tentang kekurangan pemerintahan Jokow...
Mahfud MD leluasa skak mat terhadap pengeritik saat jadi narasumber pamungkas atau penutup di ILC TV One pada Selasa (20/10/2020).
Dalam acara itu, Ekonom Rizal Ramli dan Jenderal TNI Purn Gatot Nurmantyo melayangkan sejumlah kritikan. Dan dijawab Mahfud MD di sesi closing statement.
"Tingkat kepuasan masyarakat di bawah 50 persen itu wajar. Tapi perlu dicatat Kepuasan dan kepercayaan itu beda," kata Mahfud dikutip tribun-timur.com dari akun resmi Indonesia Laywers Clubs
Berdasarkan tingkat kepercayaan, hampir 70 persen masyarakat masih percaya kepada Jokowi-Maruf Amin.
"Hasil survei tingkat kerpercayaan masyarakat yang baru saja sebelum saya berangkat ke sini (ILC TV One) itu 68 persen," kata Mahfud mementahkan semua kritikan ke Jokowi.
Namun Maruf jujur mengakui masih banyak hal yang kurang dan perlu dibenahi. Namun lebih banyak bukan urusan pemeritah (eksekutif) lagi.
"Misal urusan hukum banyak keluhan kan misalnya di Mahkamah Agung. Terlalu banyak memberi korting kepada koruptor. Itu kan bukan urusan pemerintah lagi. Pemerintah tidak boleh campur di situ. Hampir semua koruptor yang minta PK diturunkan semua hukumannya. Itu terserah MA. Urusan MA saja," lanjut Mahfud.
"KPK juga berjalan lambat, itu bukan urusan pemerintah lagi," lanjutnya.
Namun sejumlah kegiatan peerintahan dalam delapan bulan terakhir mendapat respon baik dari masyarakat.
"Hal-hal baru yang dicapai dalam 8 bulan terakhir itu, misalnya kita menangkap Paulina sudah 17 tahun lari, menangkap Joko Chandra yang katanya dibiarkan lepas kita tangkap, jenderal polisi 2 jadi tersangka, Pinangki tersangka. Bahwa ada kekurangan-kekurangan tapi itu juga ditempuh atau dilakukan pemerintahan dalam delapan bulan terakhir,"tambahnya.
Selain itu, Mahfud MD menyakini bahwa andaikan nanti Presidium Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo menjadi presiden RI maka tak akan lepas dari tudingan tidak mengerti Pancasila atau anti-Pancasila.
Mahfud MD mulanya mengatakan bahwa tudingan anti-Pancasila tidak hanya ditujukan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saja.
Menurutnya, semua pemimpin di Indonesia selalu mendapat tudingan tidak paham dengan Pancasila.
Bahkan dikatakannya tidak terkecuali dengan pemerintahan pada era presiden pertama, Ir. Soekarno yang notabene merupakan seorang proklamator sekaligus penggagas dasar negara itu sendiri.
"Banyak orang mengatakan 'Wah pemerintah sekarang ini enggak beres. Tidak mengerti Pancasila'," ujar Mahfud MD.
"Saya katakan tidak ada satu pemerintah pun di Indonesia yang tidak dituduh tidak mengerti Pancasila," jelasnya.
Mahfud MD mengatakan sebelum ditujukkan kepada Jokowi, tudingan anti-Pancasila sudah pernah dialami oleh Ir. Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ia menambahkan bahwa kebanyakan tudingan tersebut membuat mereka memutuskan meletakkan jabatannya, karena tidak hanya tudingan, melainkan sudah diikuti oleh aksi massa.
"Bung Karno jatuh karena dituduh tidak ngerti Pancasila, padahal beliau yang ngerti Pancasila, katanya 'Wah itu komunis'," kata Mahfud MD.
"Sesudah itu katanya Pak Harto bagus. Jatuh karena dituduh melanggar Pancasila."
"BJ Habibie orang hebat, didemo selama pemerintahannya, lalu dituduh tidak mengamankan Indonesia karena melepas Timor Timor, dibilang anti-NKRI, merusak NKRI, merusak Pancasila."
"Gus Dur sama, habis dia, didemo katanya enggak bisa melaksanakan Pancasila. Jatuh dia,"
"Mbak Mega dituduh 'Wah ini jual aset negara, bertentangan dengan Pancasila, bertentangan UUD 1945'. Di demo masa pemerintahannya."
Tak terkecuali SBY yang merupakan presiden dengan periode memimpin dua kali juga ikut merasakan tudingan miring tersebut.
"Pak SBY iya juga, sampai didatangi oleh tentara-tentara 'Anda mau ndak mengeluarkan dekrit kembali ke Undang-Undang Dasar. Ini pemerintah Anda melanggar Pancasila."
Melihat pengalaman-pengalaman tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun menyakini bahwa siapapun orangnya yang akan memimpin Indonesia selalu diterpa isu ini.
Dirinya pun mencontohkan Gatot Nurmantyo, Ekonom Senior Rizal Ramli, Kepala KSP Moeldoko hingga dirinya sendiri.
"Sekarang juga sama dituduh begitu, besok kalau Pak Gatot jadi presiden pasti sama akan ada yang mengatakan Anda enggak ngerti Pancasila," ungkapnya.
"Kalau Rizal Ramli atau saya, atau Pak Moeldoko, Pak Karni jadi presiden pasti ada orang mengatakan anti-Pancasila," pungkasnya.
s: tribunnews.com
