Darmawan Junaidi Dirut baru Bank Mandiri INDONESIAKININEWS.COM - Darmawan Junaidi jadi Direktur Utama Bank Mandiri, intip gajinya kalahkan...
 |
| Darmawan Junaidi Dirut baru Bank Mandiri |
INDONESIAKININEWS.COM - Darmawan Junaidi jadi Direktur Utama Bank Mandiri, intip gajinya kalahkan gaji Jokowi dan Maruf Amin. Sedang jadi sorotan pemberitaan, pergantian pucuk pimpinan di Bank Mandiri.
Bank milik pemerintah itu kini memiliki susunan direksi yang baru. Darmawan Junaidi resmi diangkat menjadi Direktur Utama Bank Mandiri. Keputusan itu diambil setelah Bank Mandiri menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) hari ini, Rabu (21/10/2020).
Sebelum menjabat sebagai orang nomor satu di Bank Mandiri, Darmawan Junaidi merupakan Direktur Treasury, International Banking, and Special Asset Management.
Dia didapuk jadi Dirut Bank Mandiri untuk menggantikan Royke Tumilaar yang dipindahkan Menteri BUMN Erick Thohir menjadi Direktur Utama Bank BNI.
Selain itu, dalam RUPSLB ini juga memutuskan Alexandra Askandar untuk menduduki posisi Wakil Direktur Utama Bank Mandiri.
Alexandra sendiri sebelumnya menjabat sebagai Direktur Corporate Banking. Dia ditunjuk untuk menggantikan posisi Hery Gunardi.
“Pemegang saham memutuskan mengangkat Bapak Darmawan Junaidi sebagai Dirut Bank Mandiri untuk menggantikan Bapak Royke Tumilaar yang diangkat menjadi Dirut BNI,” ujar Corporate Secretary Bank Mandiri Rully Setiawan.
Dalam konferensi pers secara virtual, Darmawan mengatakan, proses penggantian susunan direksi adalah hal yang biasa. Dia pun bersyukur prosesnya lancar hingga RUPS LB selesai dilaksanakan.
"Bank Mandiri melaksanakan RUPS LB dengan agenda tunggal pengubahan pengurus karena ada posisi kosong Direktur Utama dan Direktur Keuangan. Hasilnya sudah diketahui bersama, dan sudah diputus," kata Darmawan.
"Sesuai ketentuan bila ada posisi Dirut yang lowong harus diisi paling lambat 90 hari sejak posisi kosong. Dan kita lakukan ini (RUPS LB) sebelum mencapai 90 hari," katanya menyebut.
Dengan adanya perombakan ini, maka susunan dewan direksi Bank Mandiri yang baru sebagai berikut.
Direktur Utama: Darmawan Junaidi
Wakil Direktur Utama: Alexandra Askandar
Direktur Hubungan Lembaga: Rohan Hafas
Direktur Operasional: Toni Eko Boy Subari
Direktur Treasury International Banking and Special Asset Management: Panji Irawan
Direktur Keuangan dan Strategi: Sigit Prastowo
Direktur Coorporate Banking: Susana Indah
Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin
Direktur Information Technology: Rico Usthavia
Direktur Kepatuhan SDM: Agus Dwi Handaya
Direktur Komersial Banking: Riduan
Direktur Bisnis dan Jaringan: Aquarius Rudianto
Intip gajinya
Berapa sih gaji direksi Bank Mandiri, bank BUMN terbesar di Indonesia. Bank Mandiri memiliki 12 orang di jajaran direksi. Berkaca pada tahun 2019,
Berdasarkan laporan interim-nya pada semester pertama tahun 2019, total gaji, tunjangan, tantiem bonus dan insentif yang diterima dewan direksi Bank Mandiri senilai total Rp 428,36 miliar.
Jika total anggota direksi mencapai 12 orang, maka masing-masing direksi rerata memperoleh Rp 35,70 miliar pada semester pertama 2019.
Per bulan, rata Rp 5,95 miliar per orang direksi.
Bank Mandiri merupakan BUMN publik dengan remunerasi direksi paling tinggi. Pendapatan direksi bank "plat merah" yang berdiri pada 2 Oktober 1998 itu mengalahkan gaji Presiden RI dan Wakil Presiden RI.
Presiden dan Wakil Presiden menerima gaji sesuai Undang-undang No 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam Pasal 2 UU tersebut, tercantum bahwa gaji pokok presiden adalah 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat di Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.
Sementara gaji pokok Wakil Presiden adalah empat kali gaji pokok tertinggi pejabat selain Presiden dan Wakil Presiden.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok tertinggi pejabat negara (Ketua DPR, MA, BPK) adalah sebesar Rp 5.040.000 per bulan.
Dengan demikian, besarnya gaji pokok Presiden setiap bulannya adalah enam kali besaran gaji tersebut, yaitu Rp 30.240.000.
Sementara gaji pokok Wakil Presiden setiap bulan adalah empat kali dari besaran gaji tersebut, yakni Rp 20.160.000.
Adapun besarnya tunjangan jabatan yang diterima Presiden dan Wakil Presiden setiap bulan diatur dalam Keputusan Presiden No 68 Tahun 2001, yaitu sebesar Rp 32.500.000 untuk Presiden dan Rp 22.000.000 untuk Wakil Presiden.
Dengan demikian, Presiden saat ini menerima penghasilan Rp 62.740.030 per bulan.
Sementara Wakil Presiden setiap bulan mendapat Rp 42.160.000.
Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1978, Presiden juga mendapat beberapa fasilitas di luar gaji pokok dan tunjangan.
Adapun fasilitas-fasilitas yang diterima, yaitu:
- Seluruh biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Presiden.
- Seluruh biaya rumah tangga Presiden.
- Seluruh biaya perawatan kesehatan dan keluarga Presiden.
- Tempat kediaman Presiden.
Selain itu, terdapat seluruh biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban presiden meliputi:
- Segala biaya perjalanan di dalam dan di luar negeri.
- Segala biaya rapat, konferensi, dan semacamnya.
- Segala biaya penerimaan tamu dari dalam ataupun dari luar negeri.
- Uang representasi.
- Biaya lain yang diperlukan.
Di dalam UU itu menyebutkan, tempat kediaman presiden serta kendaraannya milik negara sehingga hal tersebut membuat perawatan atau pemeliharaannya menjadi tanggungan negara.
Bahkan, Presiden dan Wakil Presiden RI menerima fasilitas keamanan sebagai berikut:
1. Pengamanan pribadi
2. Pengamanan instalasi
3. Pengamanan kegiatan
4. Pengamanan penyelamatan
5. Pengamanan makanan
6. Pengamanan medis
7. Pengamanan berita
8. Pengawalan.
Tak cuma itu, Presiden juga akan mendapatkan dana operasional yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.05/2008.
Peraturan tersebut menyebut dana operasional presiden adalah dana yang digunakan untuk menunjang kegiatan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas presiden yang pengeluarannya dilakukan berdasarkan perintah presiden.
Besaran dana operasional presiden serta Wakil Presiden bisa dilihat tiap tahunnya dalam Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
s: tribunnews.com
