INDONESIAKININEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik hukum dan Keamanan Mahfud MD menampik bila penangkapan aktivis KAMI sebagai upay...
INDONESIAKININEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik hukum dan Keamanan Mahfud MD menampik bila penangkapan aktivis KAMI sebagai upaya pembungkaman suara kritis pada pemerintah.
Menurut Mahfud MD, pemerintah bahkan tak tertarik dengan kritik yang dilayangkan KAMI.
Pasalnya kritik KAMI bukan sebuah hal baru dan sudah pernah dilayangkan banyak pihak.
"Ndak apa juga , silahkan ditanggap publik,
kita nangkap orangnya, dan orang yang kritis ke pemerintah bukan cuma KAMI,
KAMI kan baru saja dan yang diungkap KAMI gak ada kritis yang baru,
yang lama juga yang sudah dikatakan orang lain, apa kritisnya, ndak usahlah dipikirkan KAMI itu,
coba saya ingin tahu apa yang kritis dari KAMI yang baru,
kan itu sudah diucapkan kita juga dulu,
kritis bahwa demokrasi dibangun pemerintah oligarki kita juga sering katakan dulu jadi ndak yang baru juga, " kata Mahfud MD dikutip TribunnewsBogor.com dari akun Youtube Kompas TV dalam tayangan Rosi.
Dengan begitu, kata Mahfud MD, pemerintah juga tak tertarik untuk membidik KAMI.
Mahfud MD menekankan, pemerintah untuk mengincar KAMI, melainkan orangnya sebagai dalang kerusuhan demo tolak UU Cipta Kerja.
"sehingga kita ndak tertarik bahwa KAMI yang harus dibidik, orangnya saja,
bahwa kebetulan sedang ikut kami orang itu, kan dulunya gak ikut kami mereka,
sejak dulu sudah kritis dan belum ada KAMI ketika mereka kritis terus apa kaitannya dengan KAMI," kata Mahfud MD.
TribunnewsBogor.com melansir Kompas.com, Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Argo Yuwono menuturkan, unggahan para tersangka mengandung ujaran kebencian berdasarkan SARA atau hasutan atau hoaks hingga menyebabkan aksi berujung anarkis.
"Berkaitan dengan penyebaran dengan pola hoaks, mengakibatkan anarkis dan vandalisme, sehingga membuat petugas luka, barang-barang dinas rusak, gedung, dan fasilitas umum," kata Argo di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2020).
"Semuanya membuat kepentingan umum terganggu," sambung dia.
Sebanyak empat tersangka ditangkap terkait aksi menolak UU Cipta Kerja yang berujung rusuh di Medan, Sumatera Utara, dengan inisial, KA, JG, NZ, dan WRP.
Adapun KA atau Khairi Amri merupakan Ketua KAMI Medan.
Kemudian, lima tersangka yang ditangkap di Jabodetabek terdiri dari, KA, DW, Anton Permana, Syahganda Nainggolan, dan Jumhur Hidayat. Ketiga nama terakhir merupakan petinggi KAMI.
Tak Ada Nama SBY di Daftar Mahfud MD
Mahfud MD mengatakan sebaiknya Partai Demokrat melaporkan pemilik akun yang menuding SBY dalang kerusuhan demo tolak UU Cipta Kerja.
"ya lapor aja yang merasa dirugikan," kata Mahfud MD.
Mahfud MD bahkan menerangkan bahwa SBY jauh dari dalang kerusuhan.
Pasalnya menurut Mahfud MD saat ini Pemerintah sudah mengantongi daftar aktor kerusuhan demo tolak UU Cipta Kerja.
"jauh itu mbak, nampaknya jauh bukan pak SBY ndak ada kaitannya,
kita tahu aktor-aktornya dan ndak ada nama pak SBY di situ, saya ikut rapat di dalam," kata Mahfud MD.
Mahfud MD bahkan mengatakan dalam list daftar aktor dalang kerusuhan demo tolak UU Cipta Kerja tak ada nama SBY.
"aktor itu ada yang baik, yang baik serikat buruh yang dengan tulus memperjuangkan hak buruh saya minta polisi dilindungi habis-habisan,
tapi kemudian ada kekacauan dimana-mana, nah itu kan ada aktor tidak mungkin tidak ada aktornya, itu yang kita list siapa yang mengarahkan, dimana pertemuannya tanggal berapa, melalui mediaa apa, apa WA apa ketemu dimana, uangnya berapa bahkan kita tahu, kita kan punya intelejen," tutup Mahfud MD di Mata Najwa menjawab tudingan SBY dalang kerusuhan demo tolak UU Cipta Kerja.
Sumber : tribunnews