INDONESIAKININEWS.COM - Manuver China di Laut China Selatan atau LCS tidak saja dilakukan secara militer, tetapi juga dengan cara-cara dipl...
INDONESIAKININEWS.COM - Manuver China di Laut China Selatan atau LCS tidak saja dilakukan secara militer, tetapi juga dengan cara-cara diplomatik yang licik
Setelah klaim negeri Tirai Bambu tersebut ditolak oleh Indonesia dan sejumlah negara ASEAN, tidak membuat China patah arang.
Mereka justru mengajak kerjasama dengan negara-negara ASEAN termasuk Indonesia.
Namun Indonesia menegaskan tidak akan melakukan kerjasama dengan China dan tetap menolak klaim Beijing atas Laut China Selatan
Indonesia tegaskan, wilayah Indonesia di Laut China Selatan merupakan kedaulatan Indonesia sehingga tidak perlu bekerjasama dengan negara manampun termasuk China dalam pembangunan kawasan tersebut
Indonesia, bukan menjadi salah satu negara yang menggugat China atas konflik di Natuna.
Sebab Indonesia tanpa basa-basi menentang klaim China, menegaskan bahwa Natuna legal milik Indonesia. Sehingga Beijing tak berhak ikut campur di atasnya.
Kendati demikian arogansi China atas Laut China Selatan tak pernah habis. Proposal pembangunan bahkan masih terus diajukan demi memperlancar agendanya.
Dikutip Sosok.ID dari The Interpreter, Senin (31/8/2020), “pembangunan bersama” jelas merupakan istilah yang salah ketika China tidak memiliki saham legal di wilayah Indonesia.
Indonesia telah lama memperjelas posisinya sebagai negara non-penggugat di Laut China Selatan, dengan menyatakan kepentingan utamanya dalam perselisihan tersebut adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut dengan bertindak sebagai perantara yang jujur.
Namun hal ini tidak menghentikan China untuk berusaha menjerat Indonesia dalam visinya sendiri untuk Laut China Selatan.
China telah mengajukan beberapa proposal pembangunan bersama di Laut China Selatan sejak 2017, terutama ditujukan ke Filipina dan Vietnam. Tapi Indonesia juga jadi unggulan.
China mengusulkan pembentukan Spratly Resource Management Authority (SRMA), dengan keanggotaan tidak hanya dari negara penuntut yang bersengketa, yaitu Brunei , China , Malaysia , Vietnam , dan Filipina , tetapi juga Indonesia.
Huaigao Qi dari Universitas Fudan berpendapat dalam sebuah artikel yang diterbitkan tahun lalu di Journal of Contemporary East Asian Studies bahwa tujuan China adalah memainkan peran konstruktif dalam mempromosikan wilayah yang damai dan stabil.
Serta mengembangkan hubungan baik dengan negara-negara pesisir lainnya dan mengurangi China- Persaingan AS di wilayah yang disengketakan.
Namun dengan mengajukan Indonesia bergabung dengan SRMA, tampaknya Beijing belum mendengar pesan dari Jakarta.
Penerbitan serangkaian catatan diplomatik antara kedua negara baru-baru ini membuat jelas Indonesia waspada terhadap niat China, dan memang demikian.
Indonesia tidak boleh melibatkan proposal apa pun dari Beijing terkait dengan pembangunan bersama di Laut China Selatan.
Posisi Indonesia jelas bahwa ia bukan penggugat atas fitur apa pun di Laut China Selatan, sehingga tidak ada batasan maritim yang tertunda dengan China.
Meskipun demikian, China secara sepihak bersikeras bahwa zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia dan landas kontinen di lepas pantai Pulau Natuna tumpang tindih dengan klaim China yang disebut "sembilan garis putus-putus".
Indonesia secara konsisten menolak klaim China.
Putusan pengadilan internasional tahun 2016, yang menegaskan bahwa "garis sembilan garis putus-putus" China tidak memiliki dasar hukum internasional yang mendukung posisi Indonesia.
Untuk alasan ini saja, tidak ada dasar bagi Indonesia untuk bergabung dalam perjanjian pembangunan apapun dengan China.
Namun lebih dari itu, untuk menciptakan pembangunan bersama di wilayah yang disengketakan, China diharuskan memiliki klaim yang sah berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Bekerja sama dengan China sama saja dengan memvalidasi klaim Laut China Selatan, sebuah langkah yang akan sepenuhnya bertentangan dengan kepentingan Indonesia.
China tidak pernah menanggapi permintaan diplomatik Indonesia yang meminta klarifikasi melalui sembilan garis putus-putus.
Dalam artikelnya, Huaigao menulis bahwa Beijing sengaja mempertahankan ambiguitas tentang koordinat dan dasar hukum dari garis putus-sembilan dalam upaya untuk menghindari eskalasi dalam sengketa dan menjaga hubungan dengan penuntut ASEAN.
Ini tampaknya interpretasi yang murah hati, bahkan jika dia mengakui bahwa jika China mengambil tindakan militer lebih lanjut di wilayah yang disengketakan, hubungannya dengan penuntut ASEAN akan memburuk.
Tidak ada alasan untuk mengharapkan kebijakan ini agar sembilan garis putus-putus akan segera berubah.
Dan selama masih ada ambiguitas tersebut, tidak ada kemungkinan itikad baik dari China dalam menegosiasikan usulan pembangunan bersama dengan Indonesia.
S. Tribunnews
