INDONESIAKININEWS.COM - Letjen TNI (Purn) Sutiyoso, mantan Wakil Danjen Kopasus mengatakan perusakan Polsek Ciracas dan perusakan fasilita...
Sutiyoso juga menyoroti kasus ini dengan kesejahteraan para prajurit TNI yang sangat minim.
Meski demikian pria yang akrab disapa Bang Yos ini setuju oknum TNI mendapatkan sanksi yang cukup berat hukum militer dan hukum pidana atau ekstrimnya akan diberhentikan tidak hormat yang bisa masuk penjara..
"Apa masalahnya hukuman seberat itu kok gak kapok juga," tanya Sutiyoso dalam acara ILC TV One, Selasa (1/9/2020).
Mantan gubernur DKI Jakarta lantas menjelaskan kondisi prajurit TNI saat ini sangat beda dengan jamannya dulu.
Kondisi para prajurit itu disiapkan untuk bertempur. Mereka berlatih untuk menembak, gerakan senyap dan sebagainya.
Tentu mereka digembleng dengan pembinaan fisik tetapi ada indoktrinasi mengarah bagaimana membuat prajurit mempunyai agresifitas yang tinggi tidak boleh ragu.
"Pada saat komandan bilang serbu sehingga kemampuan melumpuhkan lawan harus tinggi, ditanamkan jiwa korsa supaya dia bangga terhadap satuannya, kalau ditugaskan tidak sukses dia akan malu, pantang pulang sebelum menang," tutur Sutiyoso yang sudah berkarir selama 30 tahun di militer.
Sutiyoso tahu persis keseharian bersama para prajurit TNI karena selama 25 tahun bersama pasukan tempur dan Kopassus, kesetiakawanan para prajurit tumbuh secara otomatis sejak mereka berlatih bersama.
"Semua disiapkan untuk bertempur, dan jadi membosankan dengan dilatih terus tapi gak pernah bertempur," lanjutnya.
Sutiyoso pun memberi Ilustrasi seperti seorang petinju yang disiapkan untuk bertanding tapi tidak pernah ada di ring. Jadi tak ada lawan yang seimbang.
Dalam rangka meningkatkan profesionalisme Prajurit Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan) IX melaksanakan uji petik dan uji nilai latihan Pangkalan 1 (P1) dan Pangkalan 2 (P2) yang dilaksanakan di Kompleks Lantamal IX Ambon, dari hari Rabu s.d. Jumat, 4-6 Maret 2020 (Dispen Kormar)
Selain itu kesejahteraan para prajurit sangat minim. Sutiyoso menggambarkan seorang Prajurit Satu (Pratu) dengan gaji Rp 5,3 juta. Ketika masih bujang dan gak masalah untuk mengirimakan uang buat keluarga.
"Saya tahu persis ini, apalagi prajurit yang sudh menikah setingkat Tamtama tidak dapat fasilitas perumahan, selain terbatas sebagian masih ditempati para senior purnawirawan dan dia harus kontrak rumah," kata Sutiyoso.
Sekarang saja kontrak rumah 1 kamar Rp 1 juta per bulan, belom lagi punya anak, cukup kah membiayai keluarga sebulan? Apalagi jakarta dan sekitarnya.
"Ada yang ikut dengan saya pembantu letnan mengabdi 30 tahun gajinya Rp 6,7 juta per bulan, kesejahteraan sangat minim, harus mensekolahkan anak sampai perguruan tinggi.
Kondisi ini berbeda dengan prajurit teritorial atau polisi yang bisa membaur dengan masyarakat, bisa membantu dan bisa mendapatkan penghasilan tambahan.
"Namun sulit bagi prajurit tempur kalau apel tidak hadir bisa kena sanksi indispliner, maka kesimpulannya ada kecemburuan sosial selama ini tidak bisa diratakan," tutur Sutiyoso.
Dimana mereka harus berperang? Sekarang gak ada lagi pertempuran, GAM sudah merah putih. yang ada cuma di Papua.
"Medan tempur yang diharapkan para prajurit ini adalah menangani terorisme dampaknya menimbulkan trauma yang sangat panjang. Tapi kebanyakan selama ini yang menangani Polri mereka punya denjaka. Dengan kondisi ini maka akan banyak prajurit TNI yang jadi pengangguran. Ini masalah psikologis," katanya lagi.
Bila main serang saja, imbuh Sutiyoso maka nanti bisa kembali ke orde lama, melanggar HAM. Terlepas dari itu apakah prajurit yang punya kemampuan tempur akan terus menjadi pengangguran?
"Tolonglah, masalahnya rakyat tidak peduli siapa yang akan menangani terorisme, yang penting aman dan merah putih. Semoga sih rakyat gak takut lagi dengan TNI dengan kondisi ini.," kata Bang Yos.
KSAD Minta Maaf dan Berjanji Para Perusak dan Pembakar Mapolsek Ciracas Bakal Disuruh Ganti Rugi
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa meminta maaf atas nama TNI AD, terkait perusakan dan pembakaran Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur pada Sabtu (29/8/2020) dini hari.
Hal ini diungkapkan Andika dalam konferensi pers di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Minggu (30/8/2020).
Andika meminta maaf kepada semua pihak, baik masyarakat sipil hingga anggota kepolisian, yang dirugikan oleh tindakan oknum dari pihaknya.
"Pertama, TNI Angkatan Darat memohon maaf atas terjadinya insiden yang menyebabkan korban maupun kerusakan yang dialami rekan-rekan."
"Baik dari masyarakat sipil maupun anggota Polri yang tidak tahu apa-apa," ujar Andika.
Andika menegaskan TNI AD nantinya akan mengganti rugi kerusakan hingga biaya perawatan rumah sakit yang ditimbulkan.
"Jadi kami mohon maaf atas kejadian tersebut, dan kami akan mengawal agar ada tindak lanjut."
"Termasuk memberikan ganti rugi perawatan rumah sakit maupun kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh para pelaku," tuturnya.
Menurutnya, para pelaku perusakan dan pembakaran akan diminta membayar ganti rugi tersebut.
Nantinya, akan ada mekanisme yang membuat para pelaku harus membayar.
Pangdam Jaya ditugaskan oleh Andika untuk mencatat semua kerusakan yang ditimbulkan dari aksi tersebut, dan nantinya akan diteruskan kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
"Dan dari jumlah itulah yang kemudian akan dibebankan kepada semua pelaku yang terlibat, apapun perannya."
"Dengan demikian tidak ada lagi orang hanya pasrah menyerahkan diri, sama sekali tidak."
"Mereka juga harus bertanggung jawab."
"Tindakan mereka itu buntutnya panjang. Banyak nasib orang yang kemudian terpengaruh oleh tindakan-tindakan mereka," tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menegaskan, anggotanya yang terlibat merusak dan membakar Mapolsek Ciracas, tak hanya akan dihukum pidana.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, menurutnya ke-12 prajurit TNI AD yang diperiksa sudah memenuhi pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer untuk dipecata dari dinas militer.
"Semua yang diperiksa ini sudah memenuhi pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, untuk diberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer."
"Selain pasal pidana yang dilanggar masing-masing, akan beda satu dengan lainnya."
"Kita akan memberikan hukuman tambahan kepada semuanya, yaitu pemecatan," tegas Andika saat konferensi pers di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Minggu (30/8/2020).
Andika mengaku tak masalah kehilangan anggota-anggotanya yang dipecat karena terlibat kasus ini.
Hal itu menurutnya lebih baik daripada nama TNI AD semakin rusak.
Andika juga menyinggung perbuatan para prajuritnya itu tak mencerminkan sumpah prajurit yang pernah mereka ucapkan.
"Lebih baik kita kehilangan 31 atau berapapun prajurit yang terlibat, apapun perannya."
"Daripada nama TNI AD akan terus rusak oleh tingkah laku tidak bertanggung jawab," ucapnya.
"Yang sama sekali tidak mencerminkan sumpah prajurit yang mereka ucapkan, janjikan saat menjadi anggota TNI AD," tuturnya.
Sebelumnya, Andika Perkasa mengatakan, ada 12 prajurit TNI AD yang diperiksa terkait perusakan dan pembakaran Mapolsek Ciracas.
"Kami menangani sejak detik-detik pertama, dan sejauh ini yang sudah diperiksa di POM Kodam Jaya ada 12 orang."
"Dan 12 orang ini adalah prajurit AD," ujar Andika dalam konferensi pers di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Minggu (30/8/2020).
Selain itu, Andika mengatakan ada 19 orang lagi yang akan menjalani pemanggilan.
Namun, dia tidak menjelaskan dari matra mana 19 prajurit ini berasal.
Sehingga, kata dia, total ada 31 prajurit yang bakal didalami keterlibatannya dengan kasus di Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur, pada Sabtu (29/8/2020) dini hari tersebut.
"Tetapi ada 19 orang lagi yang sudah ada indikasi dan saat ini proses pemanggilan."
"Total 31, dan pemeriksaan ini akan berlangsung dan dipenuhi kebutuhan administrasi, sehingga mereka tak bisa komunikasi dengan orang di luar," tuturnya.
Andika menegaskan, para prajurit dari matra AD yang terlibat akan langsung ditangani oleh TNI AD dengan supervisi dari Puspom TNI, guna mengungkap kasus tersebut hingga tuntas.
"Untuk personel-personel yang pelakunya adalah prajurit AD, maka TNI AD akan menangani langsung disupervisi oleh Puspom TNI."
"Karena kami ingin mengungkap sejauh-jauhnya sampai semuanya terungkap," tegasnya.
S. Tribunnews
