Add caption INDONESIAKININEWS.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air mengklaim telah melakukan berbagai upaya ...
 |
| Add caption |
Selain mengebut berbagai program penangan banjir, seperti pengerukan sungai, kali dan waduk dangkal, Dinas Sumber Daya Air menyiapkan personil untuk mengantisipasi genangan.
"Pasukan kami ada 8.000 yang siap mengantisipasi adanya genangan," kata Kepala Dinas Sumber Daya Air Juani Yusuf saat dikonfirmasi, Senin (28/9/2020).
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sebelumnya melayangkan kritik terkait langkah Pemprov DKI mengantisipasi banjir.
Dia menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih mengutamakan kebijakan populis ketimbang antisipasi banjir.
Menyikapi itu, Juani mengklaim pihaknya sudah jauh-jauh hari melakukan berbagai upaya antisipasi banjir.
Contohnya, pengerukan dan membenahi saluran air yang mampet. Hal ini sudah dilakukan sejak Maret 2020 lalu.
"Sejak Maret lalu kami sudah bekerja,"tegasnya.
Anggaran Rp500 Miliar untuk Naturalisasi Sungai
Program penangan banjir Jakarta tidak melulu soal pengerukan dan pembenahan saluran air.
Menurut pengamat tata kota Nirwono Joga banjir di Jakarta bisa diantisipasi kalau Pemprov DKI melakukan perbaikan pada aliran sungai lewat program naturalisasi atau normalisasi.
Menjawab itu, Juani mengaku, pihaknya sudah menggarap program andalan Gubernur Anies Baswedan, yakni naturalisasi sungai.
Bahkan naturalisasi sungai di Kanal Banjir Barat (KBB) segmen Shangrila - Karet sudah tuntas dikerjakan.
Naturalisasi sendiri merupakan penataan bantaran sungai yang lebih ramah lingkungan.
Konsep naturalisasi memperlebar sungai dengan mengikuti bentuk alur sungai.
Saat ini, Dinas Sumber Daya Air terus mengejar proyek ini. Kata Juani pihaknya sudah mengantongi dana sebesar Rp500 miliar untuk menggarap program ini.
Dana itu dipakai untuk pembebasan lahan di bantaran sungai.
"Ada sekitar Rp500 miliar yang disiapkan untuk pembebasan lahan," ujarnya.
Dinas SDA sedang membidik target pembebasan lahan di sejumlah bantaran, diantaranya Kali Sunter, Cipinang Melayu dan Jati Kramat. Saat ini sedang diproses Badan Pertanahan Nasional.
Pemprov DKI akan segera melakukan pembayaran ketika dokumen tanah sudah komplit disediakan demi meminimalisir sengketa yang terjadi ke depannya.
"Ini masih terus kami upayakan percepatannya karena untuk pembebasan lahan perlu kehati-hatian.
Karena surat harus diteliti benar," tegasnya.
Sejauh ini, Dinas SDA DKI Jakarta punya anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk program pengendalian banjir.
Dana itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Biaya itu dipakai untuk penanggulangan banjir hingga 2022 mendatang.
Itu artinya, pengerjaan program pengendalian banjir di Jakarta terus dilakukan dan berkesinambungan.
"Total anggaran Rp1,2 triliun dari APBD yang digunakan untuk pembebasan lahan, pengerukan, pemeliharaan pompa, pembuatan sumur resapan, dan sebagainya," tutupnya.
Sumber : AKURAT.CO
