foto: wartaekonomi INDONESIAKININEWS.COM - Wakil Sekjen Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin mengatakan, pandemi COVID-19 yang terus...
Novel Bamukmin menilai pemerintah telah abai terhadap jaminan keselamatan jiwa rakyat.
Salah satu buktinya dengan tetap memaksakan pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19 yang makin ganas.
“Terlihat dari kebijakan rezim yang lebih aspiratif membela kepentingan eksploitasi ekonomi taipan pemodal, terus memasukkan TKA asing yang justru merupakan negara awal penyebab dan penyebar virus corona,” ujar Novel kepada JPNN, Rabu (23/9)
Novel menyatakan, PA 212, bersama GNPF Ulama hingga FPI (Front Pembela Islam) sepakat menolak pelaksanaan Pilkada 2020 dan mengeluarkan maklumat bersama.
Maklumat itu ditandatangani oleh Ketum FPI Ahmad Shobri Lubis, Ketum GNPF Ulama Yusuf M Martak, dan Ketum PA 212 Slamet Ma’arif.
Ketiga ormas ini juga kompak menyebut pesta demokrasi tahun ini sebagai Pilkada Maut 2020.
Pasalnya, apabila Pilkada 2020 tetap dilaksanakan hanya akan mengancam keselamatan jiwa masyarakat.
“Fakta menunjukkan tren laju pertumbuhan dan peningkatan rakyat yang terpapar COVID-19 demikian mengkhawatirkan. Laju angka pertumbuhan COVID-19 di Indonesia mencapai angka 4.000-an per hari,” urai Novel.
Novel menambahkan, proses pendaftaran pasangan calon kepala daerah telah menjadi sebab terjadinya mobilisasi massa dan penyelenggara pilkada yaitu beberapa Komisioner KPU telah terpapar COVID-19.
“Dengan demikian, pilkada kali ini dapat dikatakan sebagai klaster maut penyebaran COVID-19. Tidak ada dalil pembenar untuk kepentingan tetap menyelenggarakan pilkada maut ini,” tandas Novel Bamukmin.
Sumber: jpnn