foto: kompas INDONESIAKININEWS.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengomentari soal perkembangan produksi vaksin virus...
 |
| foto: kompas |
INDONESIAKININEWS.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengomentari soal perkembangan produksi vaksin virus corona (Covid-19) dalam negeri.
Lewat akun twitter pribadinya, mantan Wakil Ketua DPR RI itu mempertanyakan rencana produksi vaksin Covid-19 di dalam negeri.
Kata dia, alih-alih sudah bisa memproduksi vaksin, bahkan perkembangan penelitiannya pun seperti jalan di tempat. Padahal, pandemi sudah memasuki enam bulan.
“Pak @erickthohir apa kabar? Soal vaksin itu yang kita sesalkan bukan karena pak menteri gak mau disuntik. Tapi kenapa bukan produk NKRI yang disuntik? Ini bulan kemerdekaan, pandemi sudah setengah tahun: kok kita kayak nunggu negara lain? Lembaga Eijkman dll kemana?” cuit Fahri Hamzah lewat akun twitternya @Fahrihamzah, Minggu 9 Agustus 2020 pagi.
Dia kembali mengingatkan di awal masa pandemi optimisme begitu tinggi bahwa Indonesia mampu memproduksi sendiri apa yang dibutuhkan dalam perang melawan Covid-19.
”Di awal pandemi, ramai sekali tayangan, seolah semua bisa kita produksi sendiri. Memang seharusnya kita produksi sendiri, dari alat2 kesehatan: masker, APD, ventilator, hingga obat dan vaksin. Kita harus percaya diri dan memproduksi secara mandiri. Ini waktunya. !” kata bekas politikus PKS yang kini bergabung di Partai Gelora itu.
Lelaki yang kini menekuni bisnis lobster itu mempertanyakan absennya sejumlah lembaga dalam riset Covid-19.
”Ada banyak sumberdaya di laut dan hutan kita. Ada banyak keahlian dan lembaga2 hebat. Lembaga Eijkman pernah memproduksi penerima nobel dan sekarang lembaganya masih ada. FKUI itu STOVIA dan banyak lagi lembaga yg bisa diandalkan. Kemana mereka? Kenapa tidak ikut serta?” ujar Fahri mengakhiri rangkaian cuitannya.
Pak @erickthohir apa kabar?
Soal vaksin itu yang kita sesalkan bukan karena pak menteri gak mau disuntik. Tapi kenapa bukan produk NKRI yang disuntik? Ini bulan kemerdekaan, pandemi sudah setengah tahun: kok kita kayak nunggu negara lain? Lembaga Eijkman dll kemana?
Sumber: lawjustice
