INDONESIAKININEWS.COM - Menteri BUMN, Erick Thohir memberi tanggapan atas sejumlah kiritikan terkait pengisian dan rangkap jabatan komisari...
Soal rangkap jabatan komisaris di BUMN, Erick mengatakan hal itu sudah terjadi sejak dulu.
Jika ingin dikoreksi, maka harus dilakukan secara menyeluruh.
"Rangkap jabatan (komisaris) ini jangan seakan-akan pada zaman sekarang, tetapi sudah terjadi berapa puluh tahun lalu."
"Jadi, kalau ada kritik-kritik seperti itu, rangkap jabatan, kalau mau dikoreksi ya harus menyeluruh," kata Erick dalam program Mata Najwa, Rabu (5/8/2020) malam sebagaimana dikutip dari Youtube Mata Najwa.
Di sisi lain, Erick meminta BUMN tidak disamakan dengan perusahaan swasta pada umumnya.
Hal ini karena di BUMN, ada penugasan negara yang memerlukan koordinasi dengan kementerian terkait.
"Kalau kita lihat juga, jangan lupa, BUMN itu punya keunikan di mana kita banyak sekali penugasan negara. Contoh, kalau kita bicara misalnya Pelindo banyak sekali penugasan negara yang harus kita lakukan untuk menjaga suplai dan demand-nya. Nah di situlah kenapa banyak hubungan erat dengan Kementerian Perhubungan misalnya. Itu hal-hal yang memang sudah terjadi. Tapi apakah semua perwakilannya dari Kementerian Perhubungan? Tidak. Banyak juga orang profesional," beber Erick.
Najwa Shihab yang belum puas dengan jawaban Erick, kemudian bertanya mengapa Erick tidak memutus 'tradisi' rangkap jabatan yang terjadi sudah lama tersebut.
Menjawab hal itu, Erick tidak menjawab lugas.
Ia menyatakan rangkap jabatan tidak menjadi soal asalkan orangnya memiliki kecakapan (capable).
"Komponen yang kita lakukan kan balance, kalau kita bicara perusahaan publik itu udah jelas, kita ada peraturan internal BUMN ada juga peraturan sebagai perusahan publik."
"Jumlah komisaris independennya juga berbeda dengan perusahaan tertutup sepeti BUMN yang belum go publik. Kalau kita lihat keberadaan rangkap jabatan, itu sesuatu yang lumrah. Tetapi apakah mereka tidak capable? saya rasa tidak," ujar dia.
Titipan Partai
Dalam kesempatan itu, Erick juga menjawab soal titipan calon komisaris dari partai.
Erick mengakui partai-partai mengirimkan surat tertulis kepada dirinya untuk menempatkan orang-orang partai sebagai komisaris.
Erick tidak mempersoalkan hal itu.
Hal ini karena tidak semua permintaan itu dikabulkan oleh Erick.
Selain itu, orang-orang dari partai itu pun harus memiliki kemampuan.
Ia menyebut hanya sekira 10 persen orang dari partai yang diterima sebagai komisaris BUMN.
"Mungkin yang diterima hanya 10 persen, makanya ada banyak yang kecewa. Ya itu bagian dari pembelajaran politik," ujarnya.
Saat Najwa mempertanyakan kompetensi dan kemampuan orang-orang dari yang menjadi komisaris, Erick menyebut nama politikus PDIP, Arif Budimanta yang diangkat menjadi Komisaris Bank Mandiri pada awal tahun ini.
"Seorang Arif Budimanta apa dibilang nggak capable? Memang dia ada PDIP, tapi sekarang dia bantu."
"Kebanyakan orang-orang yang kita angkat, orang-orang sesuai dengan klasifikasinya. Dan kita juga bilang, kita punya hak review setiap tahunnya," bebernya.
S. Tribunnews
