INDONESIAKININEWS.COM - Nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belakangan ini menjadi pembahasan yang hangat di tengah kabar Presiden Joko Wi...
INDONESIAKININEWS.COM - Nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belakangan ini menjadi pembahasan yang hangat di tengah kabar Presiden Joko Widodo akan melakukan Reshuffle Kabinet usai memarahi menteri-menteri di sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta.
Nama Ahok disebut-sebut berpeluang besar memimpin sektor kementerian BUMN.
Ahok kini menjabat komisaris utama Pertamina. Sebelumnya, dia menjabat wakil gubernur Jakarta dan kemudian menjadi gubernur untuk menggantikan posisi Jokowi yang ketika itu maju menjadi presiden.
Dari pembahasan yang muncul ke ranah publik, setidaknya ada dua bahasan: untung dan rugi jika Ahok diangkat Jokowi menjadi menteri.
Keuntungannya, selama ini Ahok dikenal mumpuni dalam bidang manajemen. Indikatornya, antara lain dibuktikan setelah menjabat gubernur Jakarta, selanjutnya menjadi komisaris Pertamina. Jika Ahok memimpin kementerian BUMN, diyakini bisa membuat banyak gebrakan untuk mendukung pemerintahan.
Direktur Eksekutif Indopolling Network Wempy Hadir menilai Ahok bakal memberikan perubahan yang positif. Di antara nama-nama kandidat yang beredar, menurut Wempy, Ahok menjadi salah satu yang terbaik. "Mungkin hanya ada satu nama baru yang memang bisa memberikan harapan positif yakni munculnya nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok," kata Wempy ketika diwawancara jurnalis AKURAT.CO, baru-baru ini.
Ahok dinilai Wempy memiliki rekam jejak yang bagus, berintegritas, dan penuh keberanian dalam mengambil kebijakan. Menurut dia, Ahok dibutuhkan kabinet Jokowi di periode kedua.
Sedangkan ruginya, jika Ahok tetap diangkat menjadi menteri besar kemungkinan bakal terjadi gejolak. Ahok pernah kesrimpet lidah sehingga membuat dia masuk penjara gara-gara dengan tuduhan penistaan agama.
Ketika itu, Ahok dituntut dengan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ancaman hukumannya mencapai lima tahun penjara. Namun, hakim hanya memvonis dia dua tahun penjara.
Dengan latar belakang kasus itu, pakar hukum tata negara Refly Harun memastikan Ahok tidak bisa menjabat sebagai menteri.
Sesuai aturan hukum, syarat menjadi menteri tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, khususnya Pasal 22 huruf f berbunyi; tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
"Kalau saya mengatakan berdasarkan interpretasi saya terhadap Pasal 156a tersebut dikaitkan dengan Pasal 22 huruf f Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 maka Ahok bisa dipastikan tidak bisa menjadi menteri," kata Refly melalui channel Youtube.
Dari sisi pengalaman, sejumlah kalangan juga meragukan Ahok. Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa Mohamad Toha, Erick Thohir tetap lebih mumpuni memimpin Kementerian BUMN ketimbang Ahok. "Erick on the track, gradually sudah membenahi BUMN. Erick jelas lebih mumpuni ketimbang Ahok," kata Toha dalam keterangan pers.
Menurut Toha ketika Presiden Joko Widodo menegur menteri-menterinya pada sidang paripurna kabinet di Istana Negara, 18 Juni 2020, karena dinilai tidak bekerja maksimal menangani dampai pandemi COVID-19, tidak diarahkan kepada Erick Thohir. Itu sebabnya, kecil kemungkinan Erick Thohir terkena dampak perombakan kabinet. "Coba lihat lagi videonya, itu marahnya bukan ke Erick. Jangan dikait-kaitkan dan bikin isu Erick yang akan diganti," ujarnya.
Akan tetapi, dalam Reshuffle Kabinet, Presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih pembantu-pembantunya. Apakah Ahok akan tetap diangkat menjadi menteri atau tidak, hanya Jokowi yang tahu.
S. Akurat
