INDONESIAKININEWS.COM - Baru-baru Presiden Joko Widodo menunjukan kemarahannya kepada Menterinya, pasca tidak menunjukan kinerja yang bai...
INDONESIAKININEWS.COM - Baru-baru Presiden Joko Widodo menunjukan kemarahannya kepada Menterinya, pasca tidak menunjukan kinerja yang baik.
Jokowi mengecam kinerja menterinya yang dinilai kurang tanggap menangani pandemi Virus Corona (Covid-19).
Pidato itu kemudian dirilis di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).
Budayawan Sujiwo Tejo kemudian turut menanggapi pernyataan presiden yang disorot banyak pihak tersebut.
"Kesalahan anak buah adalah kesalahan dirinya, saya setuju itu," komentar Sujiwo Tejo dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di TvOne, Selasa (30/6/2020).
Ia mengibaratkan kepemimpinan seorang presiden sama seperti konduktor dalam orkestra.
"Saya setuju juga pengandaian presiden sebagai konduktor. Itu masih agak bisa dipertanggungjawabkan," jelasnya.
Sujiwo Tejo kemudian membahas ucapan presiden yang meminta jajaran menterinya memiliki perasaan yang sama tentang krisis pandemi Virus Corona.
Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung masih banyak bawahannya yang merasa situasi pandemi saat ini masih biasa-biasa saja seperti keadaan normal.
Menanggapi hal itu, Sujiwo menilai pemilihan kata Jokowi harus diralat.
"Walaupun kalau diartikan sebagai konduktor, bahasanya tidak 'perasaannya harus sama', enggak bisa. Perasaan pemain bas sama perasaan pemain drum enggak boleh sama," paparnya.
"Yang betul perasaannya harus kita selaraskan. Itu baru benar sebagai konduktor," lanjut dalang tersebut.
Sujiwo kemudian menyoroti dirilisnya video rekaman pidato Jokowi di kanal YouTube yang dapat ditonton publik.
Ia mempertanyakan apakah keputusan untuk mempublikasikan itu etis untuk dilakukan.
"Pertanyaannya, etiskah presiden marah di depan anak buah dan di-publish?" tanya Sujiwo.
Menurut Sujiwo, pertanyaan itu harus dijawab dengan konteks situasi saat ini.
"Saya ragu-ragu pertanyaan ini ukurannya sudah berbeda," paparnya.
Ia menjelaskan dulu memarahi anak buah di depan orang banyak akan dinilai tidak etis.
"Pada zaman saya masih kecil, ini enggak etis. Memarahi anak buah di depan publik itu sangat tidak etis," terang Sujiwo.
Meskipun begitu, ia merasa norma itu belum tentu dapat diterapkan untuk mengkritisi tindakan Jokowi.
Sujiwo merasa norma yang ada sekarang sudah berubah.
"Tapi kita fair enggak ke Pak Jokowi pakai tolok ukur ini? Sementara nilai-nilai sudah berubah," jelasnya.
"Nilai-nilai sudah berubah dan kita masih pakai nilai-nilai lama dalam melihat pemimpin boleh memarahi anak buah," tambah budayawan 57 tahun itu.
Jokowi Kembali Tegur Menkes Terawan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyoroti kinerja Kementerian Kesehatan yang dipimpin Menteri Terawan Agus Putranto.
Ia meminta supaya proses insentif tenaga kesehatan dan klaim pembayaran rumah sakit diringkas.
Jokowi menilai seharusnya prosedur di Kemenkes dapat dibuat lebih sederhana melalui Peraturan Menteri (Permen).
Dilansir TribunWow.com, hal itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Terbatas Percepatan Penanganan Covid-19.
"Saya minta agar pembayaran deposito untuk pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan Covid ini dipercepat pencairannya," kata Joko Widodo, dikutip dari Breaking News di Metro TV, Senin (19/6/2020).
"Jangan sampai ada keluhan," tegasnya.
Ia menyinggung biaya santunan bagi tenaga kesehatan yang meninggal saat menangani kasus Covid-19.
Diketahui tingkat kematian tenaga medis di Indonesia mencapai yang tertinggi di Asia Tenggara, bahkan dunia.
Jumlah tenaga kesehatan yang meninggal akibat tertular Virus Corona mencapai 5-6 persen dari seluruh total pasien Covid-19.
Jokowi menegaskan mereka seharusnya mereka segera mendapat bantuan santunan.
"Misal ada yang meninggal ini segera bantuan santunan harus ada. Mestinya begitu meninggal, langsung bantuan santunan harus harus keluar," tegas Kepala Negara.
Ia lalu meminta agar prosedur di Kemenkes dapat diringkas.
Jokowi menyinggung prosedur yang ada saat ini terlalu berbelit-belit.
"Prosedurnya di Kementerian Kesehatan harus betul-betul bisa dipotong, jangan sampai bertele-tele," papar Jokowi.
Menurut dia, prosedur yang ada dapat disederhanakan melalui Permen yang dikeluarkan Menteri Terawan.
"Kalau aturan di Permen terlalu berbelit-belit, ya disederhanakan," kata Jokowi.
Tidak hanya itu, Jokowi juga menyoroti proses pembayaran klaim rumah sakit dan insentif untuk tenaga medis.
"Pembayaran klaim rumah sakit secepatnya. Insentif tenaga medis secepatnya," ujar mantan Wali Kota Solo ini.
"Insentif untuk petugas lab secepatnya," tambahnya.
Diketahui pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp 75 triliun untuk penanganan Covid-19.
Sebelumnya Jokowi sempat menyinggung dana itu baru dimanfaatkan sebesar 1,53 persen.
"Kita nunggu apa lagi? Anggarannya sudah ada," kata Jokowi.
S. Tribunnews
