foto: tribunnews INDONESIAKININEWS.COM - Plt Ketua PDIP Sumatera Utara Djarot Saiful Hidayat menyebut kasus korupsi berjemaah di Suma...
 |
| foto: tribunnews |
Sumber utama virus tersebut ada pada Gatot Pujo Nugroho mantan Gubernur Sumut yang juga kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Kasus korupsi berjemaah di Sumut kan virus utama korupsinya bersumber pada Gubernur Gatot yang diusung PKS. Sehingga penyebaran virus itu sedemikian masif," kata Djarot di Kantor DPP PDIP Sumut, Kamis (23/7).
Djarot menyebutkan akibat virus dari kepala daerah yang diusung PKS, puluhan anggota DPRD Sumut menjadi korban karena ikut menikmati virus tersebut.
Gatot Pujo Nugroho telah divonis 6 tahun penjara oleh majelis hakim pada 2016 silam dalam perkara suap sejumlah kasus.
Di antaranya suap persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Pemerintah Provinsi Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Pemerintah Provinsi Sumut 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut tahun 2015.
Kasus ini menyeret puluhan anggota DPRD Sumut kala itu. Terbaru, KPK menahan 11 mantan anggota DPRD Sumut, Rabu (22/7/) lalu.
Mereka adalah tersangka kasus dugaan suap terkait fungsi dan kewenangan DPRD Sumatera Utara (Sumut) yang melibatkan Gatot Pujo Nugroho.
KPK juga sudah menetapkan 50 orang eks anggota DPRD Sumut sebagai tersangka. Sebagian ada yang sudah menerima vonis.
Mantan Ketua PDIP Sumatera Utara (Sumut) Japorman Saragih turut ditahan KPK.
"Kami ikut merasa prihatin karena dia (Japorman) masuk di dalam sistem itu, secara sadar atau tidak sadar, mungkin tak sadar.
Maka proses hukum akan dihadapi dan kita serahkan pada beliau," kata Djarot.
Namun begitu, PDIP, menurut Djarot mendukung langkah yang dilakukan KPK. Dia meminta agar KPK mengusut tuntas kasus korupsi tersebut tanpa tebang pilih.
"Kami mendukung langkah tegas KPK, tapi jangan kepalang tanggung, bongkar menyeluruh siapa saja yang terlibat, di samping anggota dewan, dan Gubernur dari PKS itu, ASN pasti terlibat," ucapnya.
Menurut Djarot kasus korupsi tersebut tak hanya melibatkan anggota DPRD Sumut saja, tapi juga pasti menyeret pihak-pihak lain seperti sekwan, sekda hingga biro keuangan.
"Saya pernah jadi kepala daerah, misalnya sekwan pasti berperan, sekda nya gmna, kepala biro keuangan gimana.
Maka ini menjadi pembelajaran bagi Pemprov, Pemkab dan Pemkot untuk menjauhi tindak pidana korupsi. ini pembelajaran bagi semua. Jadi kami dukung KPK," katanya.
Sumber: cnnindonesia.com
